Drama Pilkada Penuh Emosi Angka Kemiskinan Masih Fluktuasi

Sumber Canva, Ilustrasi: kemiskinan dan drama politik uang, dibuat oleh Aldi Nugroho.

Pemilu 2024, menunjukan drama kontestasi pilkada penuh emosi dalam merebut kursi Tingkat daerah, yang diwarnai sindir-sindiran dari para pendukung calon kandidat. panasnya suhu politik menyebabkan angka kemiskinan cenderung fluktuasi. Lalu Apa hubungan pilkada dengan angka kemiskinan yang masih fluktuasi? Maka dari itu, ada baiknya kita mengetahui lebih jauh hubungan pilkada dengan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Perebutan kursi pilkada memperlihatkan persaingan yang sangat ketat antar calon kandidat, lantaran adu gagasan di depan rakyat demi merayu simpati publik untuk memilihnya, tak jarang juga banyak calon pilkada melakukan hal yang bersifat Ilegal dalam pencalonan yang menggandalkan money politic.

Politisi juga sering memanfaatkan kondisi terutama isu kemiskinan sebagai alat untuk mendograk suara dukungan, mempertahankan kekuasaan, para politisi menggangap bahwa isu kemiskinan menjadi poin yang sangat strategis, demi memperjuangkan isu-isu relevan bagi Masyarakat, termasuk kemiskinan. Kenyataan di lapangan janji-janji yang diucapkan saat kampanye belum sepenuhnya terealisasi, politisi hanya mencari kekuasaan dengan memainkan rantai kemiskinan.

Kondisi ini menjadi mangsa para politisi untuk bertindak nakal, datang dengan membawa sekantong beras, berusaha merayu Masyarakat dengan kondisi minim pengetahuan dan kondisi kelaparan. Agar bisa disetir dengan iming-iming beras atau uang. Memanasnya suhu politik, segala cara dilakukan calon pilkada untuk meraup suara Masyarakat dari kalangan ekonomi bawah.

Perubahan Sistem politik 2024 jauh berbeda, setiap calon wakil rakyat dengan perolehan suara terbanyak berhak menjadi pemenang, bukan calon wakil rakyat dengan nomor urutan teratas. Perubahan sistem politik menjadikan rakyat memiliki kendali besar untuk calon yang ingin di menangkan, kelemahan dari sistem ini banyaknya praktik politik uang. Calon wakil rakyat dengan mudah menukar suara dengan sejumlah uang, karena bagi kandidat calon uang dan material menguntungkan dibanding program-program yang dijanjikan saat kampanye.

Kemiskinan yang naik turun, kesadaran Masyarakat yang rendah dalam memilih kandidat calon wakil rakyat, serta lemahnya instrumen hukum untuk menangani praktik politik uang, maraknya praktik politik uang menjadi masalah di dunia politik Indonesia yang perlu segera di selesaikan.

Penduduk dengan total 275,5 juta jiwa, tidak bisa dianggap enteng dengan jani-janji kampanye yang masih bersifat sementara dan belum tentu kepastiannya, Angka kemiskinan dari tahun 2014 sampai 2024 yang belum terealisasikan, dan maraknya Korupsi, kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan masalah kompleks yang harus terus diperbaiki, menurunkan angka kemiskinan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena kemiskinan menyangkut masalah struktural yang melibatkan banyak sektor seperti Pendidikan, pekerjaan.

Jika melihat data kemiskinan dilansir dari Indonesia Baik.Id. tahun 2014 11,25%, tahun 2015 11,22%, tahun 2016 10,88%, tahun 2017 10,64%, tahun 2018 9,82%, tahun 2019 9,41%, tahun 2020 9,78%, tahun 2021 10,14%, tahun 2022 9,54%, tahun 2023 9,36%, tahun 2024 9,03%. Dari data tersebut. menunjukan angka kemiskinan yang cenderung naik turun dalam satu dekade.

Angka kemiskinan pada tahun 2024, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 9,36% menjadi 9,03%. Tren turun ini juga tidak bisa permanen karena penduduk Indonesia bisa saja berubah dalam kurun waktu 10 tahun akibat bonus demografi. Kemiskinan juga sering terjadi di daerah perdesaan yang minim fasilitas penerangan dan jalan, Ini menjadi tantangan para politisi yang hendak mencalonkan pemimpin daerah agar bisa merealisasikan kebutuhan Masyarakat di pedalaman.

Calon Penerima mandat rakyat, tentunya tidak boleh lupa dengan janji-janji saat kampanye, karena kesejahteraan rakyat lebih penting dibanding kepentingan pribadi, kontistusi republik mendelegasikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Demi terwujudnya kemakmuran rakyat.

Pengabdian kepada Masyarakat dengan penuh integritas tentunya memberikan manfaat bagi rakyat. kemiskinan di Indonesia yang naik turun menjadi pertanda bahwa sudah saatnya memperbaiki sistem politik Indonesia agar tidak menggunakan cara Ilegal seperti memberi uang, beras, dengan memanfaatkan Masyarakat dari kalangan ekonomi kebawah, Tanpa memberikan kebijakan yang jelas di kemudian hari.

mengentas kemiskinan agar terus turun sampai ke angka 7% memang tidak mudah dilakukan, butuh jangka Panjang untuk merealisasikan hal tersebut, tapi secara tidak langsung politisi hendaknya memikirkan program kebijakan penurunan angka kemiskinan seperti apa yang nantinya bisa di implementasikan di Tengah Masyarakat.

Dinamika politik di Tingkat daerah yang masih diwarnai sindir-sindiran lewat medsos, ini menjadi tantangan partai politik, agar terus bisa mewujudkan etika moralitas politik. Demokrasi yang baik ialah mampu menjamin kesetaraan dan kebebasan hak asasi, memberdayakan rakyat, menghormati perbedaan, sehingga menghasilkan pembahruan politik tanpa konflik, bukan memainkan angka kemiskinan dengan menggunkan uang dan sekantong beras.

Oleh karena itu, kemiskinan dan pilkada memiliki hubungan yang sangat kompleks, tak jarang juga calon pemimpin Tingkat daerah yang masih melakukan Tindakan money politic tanpa membuat kebijakan yang bermanfaat, perlunya masukan kebijakan dari para politisi dalam pengentasan kemiskinan, demi terwujudnya Indonesia emas 2045.