Dari Ternate ke Istana Merdeka: Diplomasi Bahasa Indonesia
Tulisan dari Aldi Rizki Bagus anggoro tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dubes Korea Utara berpidato fasih dalam bahasa Indonesia di Istana Merdeka minggu lalu dan sebagian besar dari kita mungkin hanya melihatnya sebagai momen krusial atau kejutan kecil di timeline media sosial. Tapi kalau kita mau mundur sedikit dan melihat gambaran yang lebih besar, ada sesuatu yang jauh lebih menarik sedang terjadi: negara-negara di seluruh dunia, dari yang paling demokratis sampai yang paling tertutup, diam-diam sudah lama menganggap bahasa Indonesia sebagai alat politik yang serius. Dan ini bukan suatu hal yang baru. Ini sudah berlangsung lebih dari 500 tahun.
PerbesarTahun 1521: Sebelum Indonesia Bahkan Ada sebagai Negara
Pada tahun 1521. Indonesia belum lahir. Tapi Sultan Abu Hayat II dari Kesultanan Ternate sudah menulis surat diplomatik kepada Raja John III dari Portugal dalam bahasa Melayu, nenek moyang langsung bahasa Indonesia.
Surat itu bukan surat perkenalan biasa. Sultan sedang melaporkan pembunuhan terhadap seorang penjelajah Portugis, Francisco Serrão, yang diracun oleh pihak Tidore. Ia juga meminta bantuan militer karena Ternate sedang terancam dari berbagai sisi. Ini adalah negosiasi geopolitik tingkat tinggi, dan bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa yang dianggap sah dan dimengerti oleh kedua belah pihak.
Fakta itu penting karena menunjukkan satu hal: jauh sebelum ada konsep "Indonesia," bahasanya sudah bekerja sebagai infrastruktur diplomasi internasional.
1955: Soekarno Pakai Bahasa Indonesia untuk Bikin Pernyataan Politik
Lompat ke Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955. Soekarno mungkin bisa saja membuka konferensi itu dalam bahasa Inggris ia jelas fasih dan pintar. Ia juga bisa pakai bahasa Belanda, bahasa yang ia pelajari dari masa kolonial. Tapi ia memilih bahasa Indonesia.
Di hadapan pemimpin-pemimpin dari puluhan negara yang baru merdeka, Soekarno menyapa mereka dalam bahasa yang lahir dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Pesannya sederhana tapi keras: kami bukan perpanjangan tangan Eropa. Kami punya bahasa sendiri, dan kami bicara atas nama diri kami sendiri. Itu bukan pilihan komunikasi. Itu adalah pernyataan politik.
Setelah Merdeka: Bahasa Indonesia Masuk Undang-Undang Diplomatik
Hal yang menarik terjadi di era reformasi: pemerintah Indonesia mulai melembagakan diplomasi bahasa. Artinya, ia tidak lagi bergantung pada karisma pemimpin saja.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam seluruh dokumen resmi negara, termasuk nota kesepahaman (MoU) dengan pihak asing. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 memperketatnya lagi, setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing harus menyertakan terjemahan bahasa Indonesia yang sah.
Artinya setiap perusahaan multinasional, setiap kedutaan besar, setiap diplomat asing yang mau berbisnis atau bernegosiasi di Indonesia terpaksa berinvestasi dalam bahasa Indonesia. Bukan karena mereka ingin, tapi karena hukum Indonesia mengharuskannya. Itu adalah pengaruh yang sangat nyata bagaimana bahasa kita menjadi alat yang menyatukan.
Para Dubes yang Memilih Jalan Lain: Bukan Karena Hukum, Tapi Karena Strategi
Bagian yang paling menarik. Tidak semua dubes belajar bahasa Indonesia karena kewajiban hukum. Banyak yang melakukannya karena perhitungan strategis dan caranya berbeda-beda.
Dubes Jepang Masafumi Ishii punya pendekatan yang paling tidak terduga. Ia sangat suka memposting foto makan siang di Instagram dengan caption bahasa Indonesia, lengkap dengan humor ringan dan senyuman di depan hidangan-hidangan lokal seperti gudeg, rawon, sampai masakan Padang. Bukan sekedar konten, ini adalah strategi membangun citra Jepang sebagai teman yang dapat diajak berdiskusi.
Dubes Inggris Moazzam Malik ia punya cara berbeda. Ia masuk ke pesantren, duduk bersama santri, lalu muncul di acara nobar Liverpool di Surabaya sambil bernyanyi bareng fans. Ketika masa tugasnya berakhir, ia berjanji dalam bahasa Indonesia yang fasih untuk menjadi "duta besar informal Indonesia di Inggris." Orang asing yang pergi dari Indonesia tapi tetap mempromosikan Indonesia ke Eropa itu hasil dari diplomasi bahasa yang berhasil.
Dubes Australia Penny Williams punya cerita yang paling personal. Ia pernah jadi siswa pertukaran di SMA Jakarta di awal tahun 1980-an, tinggal bersama keluarga Indonesia, lalu kembali sebagai duta besar perempuan pertama Australia untuk Indonesia. Kemampuan bahasa Indonesianya bukan sekadar keterampilan teknis ia adalah modal sosial yang membuat negosiasi perdagangan senilai miliaran dolar terasa lebih manusiawi dan lebih mudah dipercaya oleh kedua pihak.
Dubes Belanda Lambert Grijns lahir di Bogor dan suka bajigur. Ketika ia berbicara dalam bahasa Indonesia untuk membela ekspor sawit Indonesia di forum Uni Eropa, industri kelapa sawit dalam negeri menjulukinya "penjaga sawit Indonesia di Eropa." Itu adalah capaian diplomasi bahasa yang sangat konkret mengubah diplomat asing menjadi advokat kepentingan lokal.
Lalu, Minggu Lalu: Korea Utara Melakukan Hal yang Tidak Terduga
Dubes Korea Utara yang baru, Hong Kwang Il, datang ke Istana Merdeka pada 9 Juni 2026 bukan sekadar untuk serahkan surat kepercayaan ke Presiden Prabowo. Ia datang dengan persiapan ekstra: sambutannya ia sampaikan dalam Bahasa Indonesia. Bukan dibacakan staf, bukan pakai penerjemah ia sendiri yang bicara. Katanya, itu cara ia menghormati negara tempat ia akan bertugas. Dan ia juga mengingatkan bahwa tahun ini genap 62 tahun kedua negara menjalin hubungan diplomatik.
Kenapa bisa mengejutkan? Karena Korea Utara adalah salah satu negara yang paling terisolasi di dunia, dikelilingi sanksi internasional, dan sangat jarang membuka diri. Tapi mereka melatih duta besar mereka untuk berbicara dalam bahasa Indonesia.
Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia tidak bergabung dalam blok sanksi Barat. Dan Indonesia adalah salah satu kekuatan menengah paling berpengaruh di Asia Pasifik. Bagi Korea Utara, memenangkan Jakarta berarti memenangkan satu-satunya jendela yang masih bisa mereka buka ke dunia luar.
November 2023: Bahasa Indonesia Resmi di UNESCO
Semua ini mencapai puncaknya ketika pada 20 November 2023, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi ke-10 di Sidang Umum UNESCO sejajar dengan enam bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Arab, Mandarin, Rusia, Spanyol) ditambah Hindi, Italia, dan Portugis.
Artinya secara legal, dokumen UNESCO kini bisa ditulis dan disahkan dalam bahasa Indonesia. Itu bukan sekadar kebanggaan simbolik itu adalah pergeseran nyata dalam hierarki linguistik global.
Apa yang Sebenarnya Sedang Terjadi?
Ada pola yang sama di sini. Negara-negara yang menginginkan akses ke Indonesia baik untuk perdagangan, keamanan, pengaruh, atau sekadar tidak dikucilkan menyadari satu hal yang sama: rakyat Indonesia lebih terbuka dan lebih percaya kepada siapa pun yang berbicara dalam bahasa mereka.
Ini bukan sentimentalitas. Ini adalah psikologi sosial yang sangat nyata. Dan negara-negara lain sudah lama tahu cara memanfaatkannya.
Yang menarik adalah: Indonesia sendiri tampaknya baru mulai menyadari seberapa besar aset yang selama ini ia miliki.
Maka pertanyaan yang perlu kita jawab sekarang adalah: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari tren ini Indonesia, atau negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pintu masuk ke pasar dan kebijakan kita? Apa yang membuat bahasa Indonesia memiliki daya tarik diplomatik yang bahkan tidak dimiliki banyak bahasa dengan penutur lebih banyak? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga merespons ketika negara lain ternyata lebih serius menghargai bahasa kita daripada kita sendiri?