PPKM Darurat, Efektif kah?: Ini Pandangan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung

Iman Lestariyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, foto: Ahmad Farid Fakhrullah

Seiring dengan lonjakan kasus positif Covid-19, Pemerintah Pusat pada Sabtu, (3/7), mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat daerah di Jawa-Bali untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021.

Kebijakan PPKM di Jawa-Bali telah diterapkan beberapa kali sebelumnya. Berbagai pemangku kepentingan memberikan pandangannya masing-masing terkait efektifitas kebijakan PPKM dalam menekan angka positif Covid-19. Bahkan Presiden Joko Widodo, dikutip dari Deutsche Welle, (3/2), Februari lalu, Presiden terang-terangan mengatakan bahwa PPKM di Jawa-Bali tidak berjalan efektif.

Iman Lestariyono, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung turut memberikan pandangannya terkait kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan di Kota Bandung.

Dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa, (6/7), Iman menekankan bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan bagi Kota Bandung saja, melainkan nasional hingga global. “Negara-negara lain hanya lebih antisipatif dan lebih siap. Untuk Indonesia, dengan (ketersediaan) pendanaan, teknologi dan medis yang tidak banyak (akibat terpapar), penanganan virus ini ya masih tertinggal jauh dengan negara lain.” terangnya.

Ia juga menambahkan, "bagaimanapun juga penanganan Covid-19 di Kota Bandung lebih baik dibanding kota-kota lainnya khususnya se-Jawa Barat."

“Semakin kesini kan kemampuan (anggaran) semakin menipis. (Menuturkan pernyataan Gubernur Jawa Barat) 'berat nih kalau harus PSBB lagi, kita tidak punya uang lagi.' Tetapi tetap, Fraksi PKS di tiap level parlemen mendorong pemerintah agar melakukan refocusing anggaran. Bukan hanya untuk kesehatan, tetapi ekonomi masyarakat pun harus dibantu. Karena kalau tidak nanti menimbulkan chaos yang tidak kita inginkan,” sambungnya.

Masukan tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengalihkan anggaran 11 infrastruktur setara 140 miliar untuk penanganan Covid-19. Nantinya, dana tersebut juga akan turut membantu penanganan Covid-19 di Kota Bandung. “Walaupun terlambat, tetap kita tidak boleh berpasrah membiarkan kondisi ini yang justru semakin memburuk. Dengan kondisi ini alternatif darurat tetap harus kita lakukan sebagai (langkah) antisipatif,” tutupnya.