Sampah Bukan Cuma Masalah Kebersihan, tapi Juga Masalah Ekonomi Publik

Ilustrasi pengelolaan sampah sebagai persoalan ekonomi publik. Sumber: Generatif AI.

Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, biaya dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Di sinilah peran ekonomi publik menjadi penting.

Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari memasak, berbelanja, bekerja, sampai bepergian. Biasanya sampah dianggap hanya sebagai persoalan kebersihan. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi publik, sampah juga berkaitan dengan bagaimana biaya dan manfaat suatu kegiatan ekonomi dirasakan oleh masyarakat.

Masalahnya muncul ketika seseorang membuang sampah sembarangan. Orang yang membuang sampah mungkin hanya memikirkan sampah tersebut sudah tidak menjadi urusannya. Namun, dampaknya dapat dirasakan oleh orang lain dalam bentuk lingkungan yang kotor, bau, saluran air tersumbat, hingga meningkatnya risiko pencemaran.

Kondisi tersebut dalam ekonomi disebut eksternalitas negatif. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas seseorang memberikan dampak kepada pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam kasus sampah, pihak yang membuang sampah tidak selalu menanggung seluruh biaya dari dampak yang ditimbulkannya. Sebagian biaya justru dapat ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) untuk 2025 menunjukkan bahwa dari 278 kabupaten/kota yang melakukan input data, timbulan sampah tercatat sekitar 29,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 67,1 persen atau 19,6 juta ton per tahun tercatat belum terkelola. Data ini merupakan data indikatif berdasarkan kabupaten/kota yang melakukan penginputan, sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran seluruh Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan masalah kecil. Ketika sampah tidak tertangani, masyarakat dapat menerima dampak yang sebenarnya tidak mereka pilih. Misalnya, warga yang tinggal di sekitar tempat penumpukan sampah dapat merasakan bau dan pencemaran, sementara masyarakat lainnya dapat terkena dampak ketika sampah menyumbat saluran air.

Di sinilah ekonomi publik menjadi relevan. Salah satu pembahasannya adalah mengenai barang publik, yaitu barang atau layanan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan sulit membatasi siapa saja yang menikmatinya. Lingkungan yang bersih dapat menjadi salah satu contoh manfaat bersama. Ketika suatu lingkungan bersih, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat, tetapi masyarakat di lingkungan tersebut secara umum.

Masalahnya, menjaga lingkungan tetap bersih membutuhkan biaya. Pengangkutan sampah, penyediaan tempat pengolahan, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemilahan dan daur ulang membutuhkan sumber daya. Jika semuanya hanya mengandalkan kesadaran individu, hasilnya belum tentu cukup karena pengelolaan sampah memiliki dimensi kolektif.

Pemerintah kemudian memiliki peran dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Namun, peran tersebut bukan berarti masyarakat dapat melepaskan seluruh tanggung jawabnya. Masyarakat tetap berperan dalam mengurangi sampah, memilah sampah dari rumah, dan membuang sampah pada tempat yang tersedia.

Pendekatan seperti ini juga berkaitan dengan prinsip bahwa biaya dari suatu kegiatan ekonomi sebaiknya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menghasilkan masalah tersebut. Jika seseorang menghasilkan sampah, misalnya, dampak yang ditimbulkannya perlu dipertimbangkan dalam sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Selain menjadi masalah lingkungan, pengelolaan sampah sebenarnya juga memiliki peluang ekonomi. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dipilah, digunakan kembali, atau didaur ulang. BPS pada 2026 juga membahas peluang ekonomi sirkular bagi pekerja pengelola sampah di Indonesia, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilihat tidak hanya sebagai biaya, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

Karena itu, membicarakan sampah dari sudut pandang ekonomi publik membuat kita melihat masalah ini secara lebih luas. Persoalannya bukan sekadar siapa yang membuang sampah, tetapi siapa yang menanggung biaya ketika sampah tidak dikelola dengan baik dan bagaimana manfaat lingkungan yang bersih dapat dinikmati bersama.

Pada akhirnya, pengelolaan sampah membutuhkan pembagian peran antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Masyarakat dapat mengurangi dan memilah sampah, pelaku usaha dapat memperhatikan dampak dari produk dan kemasannya, sedangkan pemerintah menyediakan aturan, fasilitas, dan layanan publik yang mendukung pengelolaan sampah.

Sampah memang berasal dari aktivitas sehari-hari. Namun, dampaknya bisa menjadi persoalan bersama. Karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya tentang membuat lingkungan terlihat bersih, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah mengelola biaya, manfaat, dan dampak dari aktivitas ekonomi secara lebih adil.