Kiprah Indonesia dalam KSST: Sudah Sejauh Mana Inisiatif Kita?

Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan inisiatif yang dicanangkan Indonesia untuk mendorong kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang. Meskipun terus menunjukkan progres, masih banyak catatan yang perlu diperbaiki demi kemajuan KSST.

Anak-anak Afrika--Wilayah Sasaran Utama Program KSST

Sebagai negara pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menjadi permulaan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation), Indonesia turut berperan aktif dalam melanjutkan visi kerja sama di antara negara berkembang tersebut. Salah satunya, adalah mengimplementasikan kebijakan yang lebih solid dengan nama Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Konsep KSST seringkali dijelaskan oleh para ahli sebagai kerja sama di antara negara-negara Selatan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan memecahkan masalah-masalah pembangunan. Wujud dari KSST bervariasi, mulai dari pemberian pinjaman pembangunan, kerja sama pembangunan sektoral, hingga bantuan teknis. Dalam melaksanakan KSST, Indonesia tidak sendirian, melainkan juga bermitra dengan institusi pembangunan global seperti Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dan Program Pembangunan PBB (UNDP). Kemitraan tiga pihak inilah yang mendefinisikan kata “triangular” dalam KSST.

KSST telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa. Meskipun banyak pencapaian yang telah dicapai, banyak pula aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan KSST agar tujuan program ini tercapai. Apalagi, gaung KSST seolah timbul-tenggelam, bahkan jarang terdengar sejak memasuki tahun 2020-an. Kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 tentunya harus menjadi momentum untuk meningkatkan KSST, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai perwakilan negara Selatan di G20

Formalisasi KSST dan Posisi Indonesia di Kancah Global

Meskipun Indonesia telah berperan aktif dalam mewujudkan kerja sama di antara negara-negara Selatan sejak lebih dari enam dasawarsa, peran strategis Indonesia dalam payung KSST baru terwujud setelah dasawarsa 2010-an. Sebelumnya, seiring dengan ketiadaan inisiatif koordinasi, pelaksanaan kerja sama Selatan-selatan cenderung bersifat sporadis. Bantuan hanya diberikan Indonesia ketika ada permintaan dari negara penerima, atau bahkan ketika terjadi krisis. Selain itu, tidak ada strategi tertentu terkait KSST, sehingga proyek ini sering tidak terarah dan tujuan kerja sama di antara negara-negara Selatan sulit tercapai.

Inisiatif Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian PPN/Bappenas untuk memformalisasi KSST dengan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Kerja Sama Selatan-selatan pada tahun 2010 menjadi awal bagi pelaksanaan KSST yang lebih strategis. Apalagi, KSST kemudian dilibatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 dan 2015–2019 dan menjadi instrumen pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Artinya, KSST sendiri telah menjadi sarana strategis bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam bidang diplomasi. Artinya, Indonesia terus terlibat dalam peningkatan relasi yang menguntungkan (positive-sum game) dengan negara-negara berkembang lainnya.

Selain itu, KSST juga menjadi momentum titik balik bagi posisi Indonesia dalam kancah ekonomi-politik global. Apabila ditarik mundur hingga era Orde Baru, Indonesia merupakan salah satu negara penerima donor yang cukup signifikan, mencapai lebih dari US$ 90 miliar antara tahun 1967 hingga 1999. Hal ini menjadikan Indonesia terpengaruh oleh narasi politik negara-negara pendonor, yang kala itu terpusat dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan Consultative Group on Indonesia (CGI). Dengan inisiatif KSST ini, maka Indonesia secara formal memiliki kapasitas untuk menjadi negara pendonor. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia pula mampu melaksanakan program berskala internasional yang substantif bagi pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan, Pencapaian, dan Tantangan KSST

Menurut laporan Tim Koordinasi Nasional KSST, terdapat tiga sektor utama dari pelaksanaan KSST, yakni bidang ekonomi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Ketiganya saling berkaitan dan memiliki satu tujuan utama, yakni pelaksanaan pembangunan yang merata, inklusif, dan berorientasi solidaritas. Sementara fokus kawasan KSST sendiri merupakan negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik. Negara Pasifik sendiri baru menerima bantuan KSST sejak tahun 2015.

Merujuk pada data Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan 2019 yang disusun bersama oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, KSST telah dilaksanakan di lebih dari 130 negara. Jumlah negara penerima ini meningkat drastis dari hanya 60 negara pada tahun 2014. Selain berupa dana pinjaman dan hibah pembangunan, Indonesia juga menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 10.400 pelajar, melaksanakan pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta, dan 74 program pengiriman ahli ke negara-negara penerima donor.

Komitmen Indonesia dalam KSST meningkat demikian signifikan, dari US$8,6 miliar pada tahun 2006 menjadi lebih dari US$19 miliar pada tahun 2013. Komitmen ini dilaksanakan dalam lebih dari 500 proyek kerja sama. Pada tahun 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meresmikan platform bantuan luar negeri dengan nama Indonesian Aid yang juga menjadi program utama dari KSST. Hingga 2021, tercatat negara-negara Pasifik menjadi penerima Indonesian Aid terbesar, di antaranya adalah Fiji (US$ 1,59 juta), Palau (US$489 ribu), dan Kepulauan Solomon (US$ 194,1 ribu). Bentuknya tidak hanya hibah, namun juga dalam bentuk bantuan teknis dan pengembangan sektoral. Pada tahun 2024, pemerintah berencana menganggarkan Rp10 triliun (US$ 674 juta) untuk platform bantuan ini.

Kendati demikian, terdapat sejumlah hal yang perlu digarisbawahi dan ditingkatkan. Pertama, adalah masih minimnya keterlibatan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan KSST. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kesadaran para investor, pengusaha swasta, dan kelompok masyarakat sipil dalam mendanai dan melaksanakan program-program di bawah KSST. Menurut Luqman-nul Hakim, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, kurangnya keterlibatan pihak nonpemerintah ini menjadikan keberlanjutan KSST sulit tercapai. Legitimasi publik juga akan meningkat apabila program ini dilaksanakan oleh banyak aktor, termasuk kelompok masyarakat sipil.

Program turunan KSST, seperti Indonesian Aid juga belum benar-benar menjadi instrumen diplomasi Indonesia sebagai inisiator peningkatan solidaritas negara-negara berkembang. Indonesian Aid sendiri masih kerap dipandang sekadar sebagai sarana penyaluran hibah bantuan. Misalnya, stakeholder strategis seperti BUMN juga belum terlibat secara serius di dalam inisiatif ini. Padahal, BUMN seharusnya memiliki sumber daya dan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran globalnya, misalnya dalam wujud kerja sama dengan perusahaan negara berkembang untuk pengembangan sektoral seperti pelatihan manajerial dan sebagainya.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Selatan dalam kerangka KSST dapat pulih bersama dari pandemi COVID-19. Selama pandemi, aneka inisiatif dalam KSST mengalami pasang-surut dan cenderung memudar. Seiring dengan meredanya pandemi, Indonesia perlu berperan untuk meningkatkan kembali gairah kerja sama multilateral di antara negara-negara Selatan, khususnya untuk memulihkan kembali sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi. Indonesia dan negara-negara prioritas KSST dapat merumuskan peta jalan (roadmap) prioritas pemulihan ekonomi. Indonesia dapat mengusulkan bantuan teknis tertentu atau kerangka kerja bersama terkait pemulihan ekonomi tersebut.

Kepemimpinan Indonesia di G20 dan KSST

Pendekatan yang lebih konkret jelas diperlukan untuk mencapai tujuan utama KSST, sekaligus mendukung citra Indonesia di kancah global sebagai “wakil” negara berkembang dalam berbagai forum internasional. Momentum peningkatan kualitas KSST tengah menguat, seiring dengan presidensi Indonesia dalam G20 yang berlangsung pada tahun 2022. Hal ini merupakan kesempatan berharga, mengingat posisi Indonesia sebagai pemimpin G20 selama setahun otomatis juga mewakili negara-negara Selatan di forum tersebut.

Dalam aneka pertemuan yang berlangsung di bawah G20, Indonesia dapat mempromosikan masterplan dan peta jalan implementasi KSST, khususnya kepada negara-negara donor dan organisasi internasional lain yang terlibat. Misalnya, dalam pertemuan B20, Menteri BUMN dan perwakilan pengusaha Indonesia dapat bernegosiasi dengan wakil negara-negara maju untuk mendukung pengembangan bisnis digital di negara-negara Selatan—untuk mengatasi gap dalam pengembangan sektor bisnis yang belum menjadi perhatian dalam KSST. Hal serupa juga dapat dilakukan dalam aneka kelompok kerja (working group) seperti Tourism Working Group, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerja sama pengembangan pariwisata berkelanjutan di negara-negara Selatan.

Dengan kata lain, peran Indonesia sebagai pemimpin G20 selama setahun merupakan ajang untuk mengangkat kepentingan negara-negara Selatan yang selama ini kerap tereksklusi dari kancah pembangunan global. Selain memperkuat diplomasi secara struktural, posisi Indonesia ini juga dapat menginspirasi negara-negara Selatan yang telah mapan secara ekonomi dan stabil secara politik—seperti India, Afrika Selatan, dan Brazil—untuk saling berkonsolidasi dan terlibat dalam pengembangan inisiatif pembangunan internasional layaknya KSST. Inisiatif di antara negara-negara Selatan ini penting untuk meningkatkan solidaritas, menciptakan tatanan pembangunan dunia yang lebih adil dan inklusif, serta mempercepat capaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.