Debat Cawapres: Pernyataan 'Receh' dan Urgensi Penanganan Greenflation

Greenflation dalam Sorotan: Perdebatan Cawapres tentang Isu Lingkungan yang Mendesak

Ilustrasi Greenflation. (Gambar: AI Image)

Pertarungan visi dan solusi antara calon wakil presiden (cawapres) dalam Debat Cawapres 2024 menjadi sorotan setelah pernyataan kontroversial terkait "greenflation" mencuat. Dalam debat yang berlangsung pada Minggu (21/1/2024), Cawapres nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka, menyebutkan istilah "greenflation" yang kemudian menimbulkan kebingungan dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Greenflation sendiri adalah istilah yang merujuk pada kondisi inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai dampak dari transisi menuju keberlanjutan lingkungan. Istilah ini menjadi pusat perhatian setelah peristiwa serupa terjadi di Prancis pada 2023 yang memicu aksi demonstrasi yang dikenal dengan gerakan 'rompi kuning'.

Dalam tanggapannya, Mahfud MD menyatakan bahwa penanganan greenflation harus melibatkan dua aspek, yakni keberlanjutan ekonomi yang tidak mengorbankan ekologi dan pengelolaan inflasi berdasarkan data yang akurat. Namun, jawaban tersebut tidak sepenuhnya memuaskan Gibran, yang menilai jawaban tersebut tidak relevan dengan pertanyaannya.

Di Indonesia, greenflation juga menjadi perhatian, meskipun tidak terkait dengan transisi hijau secara langsung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41% month to month (mtm), sehingga inflasi Indonesia sepanjang 2023 mencapai 2,61% year on year (yoy). Pemicu inflasi terbesar pada tahun tersebut adalah beras, cabai merah, rokok kretek, emas, perhiasan, dan cabai rawit.

Dengan adanya greenflation dan kondisi inflasi yang masih dipicu oleh masalah pangan di Indonesia, penanganan greenflation menjadi isu yang mendesak untuk dibahas dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya greenflation dan kondisi inflasi yang masih dipicu oleh masalah pangan di Indonesia, penanganan greenflation menjadi isu yang mendesak untuk dibahas dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan strategi yang komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak merugikan aspek ekonomi maupun lingkungan.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memaparkan visi dan misi saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pentingnya penanganan greenflation juga terkait dengan upaya Indonesia dalam mencapai berbagai target pembangunan berkelanjutan, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan yang tepat dalam mengatasi greenflation dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, penanganan greenflation juga membutuhkan koordinasi antar sektor, termasuk sektor pertanian, energi, dan industri, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan mentah dan energi yang berdampak pada greenflation. Pendekatan ini harus diiringi dengan upaya dalam memperkuat infrastruktur dan kapasitas produksi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan energi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penanganan greenflation tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi juga kesempatan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan secara holistik. Upaya ini akan menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Greenflation dalam Konteks Hubungan Internasional: Tantangan dan Peluang Global

Greenflation adalah fenomena inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai dampak dari transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan menjadi penting dalam konteks hubungan internasional karena berkaitan dengan kebijakan ekonomi global dan keberlanjutan lingkungan. Penanganan greenflation memerlukan kerjasama lintas negara dalam mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan secara seimbang. Diperlukan upaya global untuk mempromosikan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan efisiensi energi.

Ilustrasi Greenflation. (Gambar: AI Image)

Dalam konteks hubungan internasional, isu ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi global dan keberlanjutan lingkungan. Greenflation menciptakan tantangan baru dalam kebijakan ekonomi global karena adanya kebutuhan untuk mengelola inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga bahan mentah dan energi yang digunakan dalam produksi. Selain itu, stabilitas ekonomi juga dapat terpengaruh oleh greenflation karena dampaknya terhadap biaya produksi dan harga barang konsumsi.

Kerjasama lintas negara menjadi krusial dalam penanganan greenflation karena isu ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga lingkungan. Negara-negara perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan secara seimbang. Hal ini mencakup upaya untuk mempromosikan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan efisiensi energi secara global. Dengan demikian, penanganan greenflation menjadi bagian integral dari agenda kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan global.

Kesimpulannya, debat cawapres mengenai greenflation menyoroti kompleksitas hubungan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan 'receh' terhadap greenflation menunjukkan bahwa pemahaman dan penanganan isu lingkungan masih menjadi tantangan. Respons pemimpin terhadap greenflation memengaruhi bagaimana isu lingkungan diposisikan dalam agenda kebijakan publik. Oleh karena itu, penanganan greenflation membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.