Menteri HAM Pigai : Meritokrasi Dorong Peningkatan Layanan Publik Berbasis HAM

Menteri HAM Natlius Pigai Saat Melantik 56 Pejabat Manajerial Kementerian HAM

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melantik pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM, "Pelantikan ini berdasarkan meritokrasi serta telah memenuhi tiga aspek, yaitu knowledge (pengetahuan), skills (kemampuan), serta attitude (sikap) yang baik," ujar Pigai saat menyampaikan sambutan.

Pigai menekankan pelantikan ini juga menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen Kementerian HAM dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

"Pelantikan ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung penguatan sistem hukum dan HAM di Indonesia, khususnya dalam sektor yang berada di bawah Kemenham," terang Pigai.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pengangkatan pejabat berdasarkan meritokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan ini bukan hanya sekadar pergantian pejabat, tetapi sebagai langkah untuk memperkuat Kementerian HAM di masa yang akan datang.

"Kami mengangkat pegawai terbaik yang memiliki rekam jejak luar biasa. Saya yakin mereka akan membawa perubahan positif bagi kementerian ini," harapnya.

Pigai juga mengancam akan mencopot pejabat yang terlibat dalam perjudian. "Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi offline. Tidak boleh kalau ada yang main judi online, out, copot," tegasnya.

Pigai juga menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk fokus pada beberapa aspek di tahun 2025, Pertama, meliputi penguatan HAM di sektor Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah. Yang kedua adalah sektor swasta, bisnis. Lalu yang ketiga adalah pemasyarakatan hak asasi manusia, sosialisasi di seluruh Indonesia," pungkasnya.