Menilik Makan Bergizi Gratis dalam Kacamata Data: Solusi atau Delusi

sumber: freepik

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Prabowo, adalah bagian dari inisiatif lebih besar untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan memberikan makanan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal (Khomsan, 2024).

Dilaksanakan pertama kali di tahun 2025 dengan anggaran awal Rp71 triliun, program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat yang rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di 190 titik distribusi yang tersebar di 26 provinsi. Program ini akan bekerja sama dengan dapur umum lokal, restoran, dan perusahaan makanan menjamin penyediaan makanan yang bergizi dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif yang signifikan, namun tidak luput dari tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi distribusi logistik, keberlanjutan pendanaan, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang diperlukan (Sulaiman, 2024)

Program ini tidak hanya fokus pada distribusi makanan saja, tapi juga melibatkan pendidikan gizi untuk mendorong pola makan yang sehat di kalangan penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, program bertujuan untuk mencukupi sepertiga kebutuhan kalori harian penerima dan secara simultan mengurangi angka stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesehatan dan kehadiran anak di sekolah. Meskipun menghadapi tantangan logistik dan keberlanjutan pendanaan, inovasi dalam penggunaan teknologi untuk memantau dan mengatur distribusi serta keterlibatan sektor swasta telah membantu meningkatkan efektivitas dan jangkauan program. Dengan target penerima program makan bergizi gratis sebesar 82,9 juta penerima pada tahun 2029, program Makan Bergizi Gratis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah.

Menilik Data

sumber: bps.go.id

Sumber: bps.go.id (untuk provinsi pemekaran papua datanya tidak ada)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, sekitar 8,47% penduduk Indonesia memiliki asupan kalori di bawah 1.400 kkal per hari. Jika kita hitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 yang mencapai 281 juta jiwa, angka tersebut setara dengan lebih dari 23 juta orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama karena adanya kesenjangan antarwilayah yang masih cukup mencolok. Provinsi-provinsi di Indonesia timur, misalnya, cenderung memiliki proporsi penduduk dengan asupan kalori rendah yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemerataan akses terhadap kebutuhan gizi di berbagai daerah.

sumber: bps.go.id

sumber: bps.go.id (untuk provinsi pemekaran papua datanya tidak ada)

Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menjadi isu penting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, sekitar 8,53% penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, yang berarti mereka tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari. Meski angka ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,21%, masalah ketimpangan antar wilayah masih sangat terasa. Wilayah Indonesia timur masih menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan wilayah lainnya.

Jika mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), rata-rata konsumsi kalori per kapita di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut informasi dari situs Indonesia Baik, FAO merekomendasikan bahwa setiap orang dewasa sebaiknya mengonsumsi setidaknya 1.800 kkal per hari. Jumlah ini tentu disesuaikan dengan faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik masing-masing individu. Kekurangan asupan kalori seperti ini berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, seperti anemia, gangguan pertumbuhan pada anak, hingga penurunan produktivitas kerja.

Masalah ini semakin diperparah oleh prevalensi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data UNICEF dan WHO tahun 2022 yang dikutip dari situs Kemenkopmk, sebanyak 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-27 dari 154 negara dengan angka stunting tertinggi, bahkan menduduki peringkat ke-5 di Asia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi segera melalui program seperti makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Manfaat dan Harapan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditujukan untuk siswa baik dari sekolah negeri, swasta, maupun pesantren. MBG ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini diluncurkan dengan tujuan untuk menangani masalah gizi buruk yang terjadi saat ini. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, program ini memastikan tercukupinya asupan nutrisi pada anak-anak dan bayi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental mereka. Sehingga, diharapkan akan turunnya kejadian malnutrisi dan angka stunting di Indonesia.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, nutrisi yang tercukupi juga berperan penting pada peningkatan prestasi akademik. Anak-anak dengan nutrisi yang cukup akan memiliki fisik dan mental yang stabil dan membantu menciptakan konsentrasi belajar yang lebih baik. Selain itu, program ini juga membantu bertumbuhnya ekonomi lokal. Program ini memanfaatkan bahan pangan lokal dari petani dan produsen kecil. Sehingga program ini tidak hanya memberikan manfaat pada bidang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendukung bertumbuhnya ekonomi lokal.

Dengan adanya program MBG ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan pada masa depan bangsa. Melalui pelaksanaan program ini, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya gizi seimbang dan dapat menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus menunjukan dukungan pada program ini agar manfaatnya dapat diterima dengan baik. Hal ini juga diperlukan agar program ini dapat menjadi program berkelanjutan dan dapat mencakup seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah 3T (terluar, terdepan, dan terbelakang).