Ketika Kepastian Tak Lagi Cukup, Apakah ASN Masih Menjadi Pilihan?
Tulisan dari Edi Irawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada perubahan besar yang sedang berlangsung di dalam birokrasi Indonesia, tetapi mungkin tidak selalu kita sadari: perubahan generasi.
Pada masa Orde Baru, birokrasi tumbuh dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan hierarkis. Pegawai negeri menjadi bagian penting dari mesin negara, dengan pola kerja yang sangat dipengaruhi oleh struktur, kepatuhan, loyalitas, dan stabilitas. Menjadi pegawai negeri juga menawarkan sesuatu yang sangat kuat pada masa itu: kepastian. Karier yang relatif terjamin, status sosial, dan keamanan masa depan membuat profesi sebagai pegawai negeri menjadi pilihan yang menarik.
Kemudian Reformasi 1998 mengubah banyak hal. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa kewenangan pemerintahan semakin dekat kepada masyarakat. Prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan mulai menjadi bagian penting dari agenda perubahan. Birokrasi terus dibenahi. Berbagai regulasi lahir, sistem pengawasan diperkuat, akuntabilitas kinerja dikembangkan, digitalisasi pemerintahan didorong, dan sistem merit mulai ditempatkan sebagai fondasi manajemen ASN. Secara kelembagaan, birokrasi Indonesia telah berubah.
Tetapi setelah lebih dari dua dekade Reformasi, ada pertanyaan yang layak kita ajukan: apakah perubahan sudah benar-benar terasa di dalam birokrasi itu sendiri? Jangan-jangan kita telah banyak mereformasi aturan, struktur, sistem, dan teknologi, tetapi belum sepenuhnya mereformasi cara birokrasi bekerja dan cara manusia di dalamnya diperlakukan.
Meritokrasi sudah lama menjadi bagian dari bahasa reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, masih muncul pertanyaan: apakah kompetensi benar-benar menjadi dasar utama pengembangan karier? Apakah kinerja selalu mendapatkan penghargaan yang layak? Apakah inovasi selalu mendapatkan ruang? Apakah mereka yang bekerja lebih baik merasakan perbedaan? Pertanyaan ini menjadi penting karena birokrasi Indonesia sedang mengalami pergantian generasi.
Generasi Baby Boomers, yang membentuk dan mengalami birokrasi pada era Orde Baru, kini telah pensiun. Estafet kepemimpinan berada di tangan Generasi X. Inilah generasi yang sedang berada pada posisi strategis untuk menentukan apakah birokrasi yang mereka pimpin benar-benar akan menjadi birokrasi hasil Reformasi, atau sekadar membawa pola lama dengan wajah baru.
Di antara Generasi X dan generasi yang lebih muda terdapat Generasi Y atau milenial. Mereka adalah generasi jembatan. Mereka mengenal sebagian pola kerja konvensional, tetapi juga tumbuh ketika teknologi digital, keterbukaan informasi, dan tuntutan reformasi mulai mengubah cara organisasi bekerja.
Kemudian hadir Generasi Z. Mereka bukan lagi sekadar generasi yang akan menggantikan kita di masa depan. Mereka adalah bagian dari penduduk produktif hari ini. Mereka sudah berada di birokrasi, dunia usaha, industri, dan berbagai bidang pekerjaan lainnya. Dan generasi ini tumbuh dengan pilihan yang jauh lebih luas.
Mereka dapat melihat bagaimana dunia bekerja, belajar tanpa batas, bekerja secara fleksibel, dan menjadi profesional. Dunia kerja pascapandemi semakin membuka cakrawala tentang bekerja itu sendiri.
Maka pertanyaan bagi birokrasi bukan lagi sekadar, “Bagaimana mendapatkan ASN?”
Pertanyaannya harus bergeser menjadi: “Bagaimana membuat orang-orang terbaik ingin memilih dan bertahan di birokrasi?”
Hari ini, ASN memang masih sangat diminati. Jutaan orang mengikuti seleksi CPNS. Artinya, kita tidak sedang menghadapi krisis minat terhadap profesi ASN. Tingginya jumlah pelamar hari ini tidak menjamin bahwa ASN akan selalu menjadi pilihan utama generasi berikutnya. Dunia kerja berubah. Ekspektasi berubah. Jangan sampai suatu hari profesi ASN dipilih karena tidak ada pilihan lain. Jangan sampai menjadi pegawai pemerintah dipersepsikan sebagai pekerjaan yang aman bagi mereka yang tidak berani berkompetisi di luar.
Justru sebaliknya, kita harus membangun ekosistem di mana menjadi ASN adalah sebuah pilihan profesional. Sebuah pilihan bagi mereka yang ingin bekerja dengan standar tinggi. Pilihan bagi mereka yang ingin terus belajar.
Sejumlah negara telah menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dibangun sebagai pilihan karier utama bagi talenta terbaik. Singapura misalnya, secara khusus mengembangkan jalur beasiswa untuk menarik talenta berprestasi ke pemerintahan. Pesannya sederhana: negara yang serius membangun masa depan harus serius dalam membangun manusia yang akan menjalankannya.
Apakah Indonesia bisa melakukan hal yang sama? Sangat mungkin. Tetapi syaratnya bukan sekadar meningkatkan fasilitas ASN. Bukan pula membuat birokrasi semakin nyaman. Kita justru harus membuatnya semakin profesional. Orang yang kompeten harus mendapatkan kesempatan. Orang yang berkinerja harus mendapatkan penghargaan. Mereka yang mau belajar diberi ruang berkembang. Mereka yang berintegritas harus memperoleh kepercayaan.
Di sinilah reformasi birokrasi menemukan makna yang sesungguhnya. Kita tidak cukup hanya memiliki sistem merit. Kita harus menciptakan ekosistem meritokratis yang benar-benar dirasakan ASN dalam kehidupan profesionalnya. Sebab sulit meminta talenta terbaik memilih birokrasi jika mereka tidak percaya bahwa sistem akan memperlakukan mereka secara adil. Pada akhirnya, reformasi birokrasi bukan sekadar mengubah regulasi, atau struktur. Reformasi birokrasi adalah tentang mengubah ekosistem manusia di dalamnya.
Dari birokrasi yang menawarkan kepastian menjadi birokrasi yang menawarkan profesionalisme. Dari sekadar kepatuhan menuju kinerja. Dari budaya “aman” menuju budaya bertumbuh. Dan ketika suatu hari mahasiswa terbaik Indonesia memilih menjadi ASN bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan lain, tetapi karena percaya bahwa di birokrasi kemampuan terbaiknya dapat memberikan arti terbesar bagi negeri, saat itulah kita benar-benar telah membawa semangat Reformasi ke dalam birokrasi.
ASN bukan pilihan terakhir. ASN harus menjadi pilihan orang-orang terbaik. Dan untuk mewujudkannya, kita tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang meritokrasi. Kita membutuhkan meritokrasi yang benar-benar bekerja.