Berhenti Memberikan ‘Obat Tidur’ kepada Publik, Hadirkan Solusi Nyata
S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. tempat tinggal di kota surabaya
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Moh Ali fais tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah narasi optimisme pembangunan yang terus digaungkan, masyarakat Indonesia justru sedang menghadapi realitas yang tidak mudah. Sulitnya memperoleh pekerjaan, meningkatnya harga kebutuhan rumah tangga, akses pendidikan yang belum merata, ketidakpastian kebijakan, persoalan keadilan, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya nilai tukar rupiah menjadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dalam situasi demikian, publik tidak lagi membutuhkan sekadar narasi penenang atau janji optimisme. Yang dibutuhkan adalah kepastian arah dan solusi nyata. Frasa “obat tidur kepada publik” dalam tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai serangan emosional terhadap pemerintah, melainkan kritik akademik atas kecenderungan komunikasi kebijakan yang terkadang lebih menonjolkan optimisme dibanding keberanian menghadapi realitas sosial-ekonomi secara terbuka. Optimisme memang penting untuk menjaga stabilitas nasional, tetapi optimisme tanpa langkah konkret justru berpotensi menjadi bentuk penundaan penyelesaian persoalan yang semakin kompleks.
PerbesarPersoalan paling mendesak yang dirasakan masyarakat adalah sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada pada kisaran 4,68 persen atau sekitar tujuh juta penduduk usia kerja yang belum terserap secara optimal. Meski secara statistik menunjukkan perbaikan, tantangan sebenarnya jauh lebih besar, yakni kualitas pekerjaan yang tersedia, dominasi sektor informal, serta rendahnya perlindungan tenaga kerja. Situasi semakin memprihatinkan ketika banyak lulusan perguruan tinggi menghadapi kenyataan bahwa pendidikan tinggi tidak lagi menjamin pekerjaan yang layak. Fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menyebabkan tidak sedikit generasi muda bekerja di luar bidang keahliannya dengan pendapatan yang minim. Pada saat bersamaan, masyarakat juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Meskipun inflasi nasional dinyatakan relatif terkendali, pengalaman masyarakat kecil menunjukkan cerita berbeda: harga bahan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan tidak bertumbuh secara seimbang sehingga daya beli masyarakat semakin melemah.
Masalah pendidikan dan keadilan sosial juga belum sepenuhnya menemukan solusi. Pendidikan semestinya menjadi instrumen mobilitas sosial yang mampu membuka kesempatan hidup lebih baik, tetapi realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan akses dan kualitas antarwilayah. Di perkotaan, fasilitas pendidikan relatif lebih memadai, sementara di sebagian daerah terpencil masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, dan akses teknologi. Ketika pendidikan tidak dapat diakses secara merata, maka kesenjangan sosial akan terus diwariskan antar generasi. Di sisi lain, masyarakat juga semakin sensitif terhadap praktik keadilan yang dianggap belum sepenuhnya berjalan setara. Ketika hukum dipersepsikan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan mengalami penurunan. Padahal dalam negara demokrasi, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Persoalan lingkungan hidup dan ketidakpastian kebijakan turut memperumit keadaan. Penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali masih menjadi tantangan serius pembangunan Indonesia. Di satu sisi, investasi dan pembangunan memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat jangka panjang. Kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan juga ancaman ekonomi karena berdampak terhadap sektor pertanian, sumber air, hingga meningkatnya risiko bencana. Selain itu, perubahan regulasi yang terlalu cepat dan sering kali tidak konsisten menciptakan kebingungan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha. Dunia usaha membutuhkan stabilitas aturan, sedangkan masyarakat membutuhkan kepastian arah pembangunan untuk menyusun masa depan mereka.
Salah satu persoalan yang semakin mengkhawatirkan ialah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah menghadapi tekanan terhadap dolar Amerika Serikat akibat dinamika ekonomi global maupun faktor domestik. Bagi sebagian kalangan, pelemahan rupiah mungkin hanya dianggap sebagai isu pasar keuangan, tetapi bagi masyarakat kecil dampaknya terasa langsung melalui kenaikan harga barang impor, biaya produksi industri, hingga meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku, energi, dan komoditas strategis tentu rentan terhadap gejolak nilai tukar. Oleh karena itu, menjaga stabilitas rupiah tidak cukup hanya dengan pernyataan bahwa kondisi masih terkendali, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan fundamental ekonomi nasional, industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta pengurangan ketergantungan impor. Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan “obat tidur” berupa narasi yang menenangkan sesaat. Rakyat hanya ingin diyakinkan bahwa negara benar-benar hadir melalui kebijakan nyata yang mampu memberi harapan, kepastian, dan rasa aman terhadap masa depan mereka.