Mengapa UMKM Sulit Berkembang meski Sudah Mendapat Pelatihan?

S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. tempat tinggal di kota surabaya
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Moh Ali fais tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengelolaan keuangan, pengembangan produk, hingga pemanfaatan teknologi. Namun, muncul pertanyaan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Mengapa sebagian UMKM masih sulit berkembang meskipun telah mengikuti berbagai pelatihan?

Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau banyaknya sertifikat yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pelatihan tersebut mampu mengubah pengetahuan menjadi keterampilan, keterampilan menjadi kebiasaan kerja, dan kebiasaan kerja menjadi peningkatan kinerja usaha.
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM), pelatihan merupakan instrumen untuk meningkatkan kompetensi individu agar mampu menjalankan pekerjaan secara lebih efektif. Artinya, pelatihan seharusnya menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan yang selesai ketika acara ditutup.
Pelatihan Tidak Selalu Berarti Perubahan
Salah satu persoalan dalam pengembangan UMKM adalah anggapan bahwa pelatihan otomatis menghasilkan perubahan. Pelaku usaha diberikan materi, diperkenalkan pada teknologi baru, kemudian diharapkan mampu menerapkannya secara mandiri. Padahal, proses belajar tidak selalu berjalan sesederhana itu.
Seorang pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pemasaran digital, misalnya, mungkin telah memahami cara membuat konten promosi dan mengunggah produk ke media sosial. Namun, pemahaman tersebut belum tentu membuatnya mampu menentukan target pasar, menyusun strategi komunikasi, membaca perilaku konsumen, atau mengevaluasi efektivitas promosi.
Hal serupa terjadi pada pelatihan pengelolaan keuangan. Pelaku UMKM mungkin telah mengetahui pentingnya pencatatan keuangan, tetapi masih kesulitan memisahkan uang pribadi dari uang usaha. Akibatnya, mereka tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai biaya operasional, keuntungan, dan kebutuhan modal.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan kemampuan menerapkannya dalam kegiatan usaha. Karena itu, persoalan UMKM tidak selalu terletak pada kurangnya pelatihan, tetapi juga pada efektivitas proses pembelajaran dan penerapannya.
Kebutuhan UMKM Tidak Bisa Disamaratakan
Pelatihan UMKM sering kali menghadapi tantangan karena materi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta. Padahal, setiap usaha memiliki karakteristik, tingkat perkembangan, dan persoalan yang berbeda.
Pelaku usaha kuliner membutuhkan kemampuan mengendalikan kualitas produk, menghitung biaya produksi, mengelola persediaan, dan menjaga konsistensi pelayanan. Pengusaha batik membutuhkan strategi pengembangan identitas merek, penguatan nilai budaya, dan perluasan pasar. Sementara itu, pelaku usaha kerajinan mungkin lebih membutuhkan peningkatan kualitas desain, efisiensi produksi, dan pengelolaan pesanan.
Jika seluruh pelaku usaha diberikan materi yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan tersebut, hasil pelatihan berpotensi kurang optimal. Peserta memang memperoleh pengetahuan baru, tetapi belum tentu pengetahuan itu menjawab persoalan yang mereka hadapi.
Oleh karena itu, program pelatihan seharusnya diawali dengan identifikasi kebutuhan kompetensi. Pendekatan ini memungkinkan penyelenggara menentukan materi, metode pembelajaran, dan indikator keberhasilan yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM.
Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, identifikasi kebutuhan merupakan langkah penting agar pelatihan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi benar-benar diarahkan pada peningkatan kemampuan yang dibutuhkan.
Pendampingan Menjadi Penghubung antara Pelatihan dan Hasil Usaha
Setelah pelatihan selesai, pelaku UMKM sering kali harus menghadapi tantangan penerapan secara mandiri. Pada tahap inilah pendampingan menjadi penting.
Pelatihan dapat memberikan pemahaman mengenai cara mengelola keuangan, memasarkan produk, atau menggunakan teknologi. Namun, penerapannya membutuhkan proses adaptasi, latihan, evaluasi, dan perbaikan. Tanpa pendampingan, peserta dapat kembali menggunakan cara lama karena dianggap lebih mudah dan telah menjadi kebiasaan.
Pendampingan usaha seharusnya tidak sekadar berupa kunjungan sesekali atau pemeriksaan administratif. Pendamping perlu membantu pelaku UMKM mengidentifikasi masalah, menyusun langkah perbaikan, memantau penerapan pengetahuan, dan mengevaluasi perkembangan usaha.
Sebagai contoh, setelah mengikuti pelatihan pemasaran digital, pelaku UMKM dapat didampingi untuk menyusun kalender konten, menentukan sasaran konsumen, mengukur interaksi pelanggan, dan mengevaluasi perubahan penjualan. Dalam pengelolaan keuangan, pendamping dapat membantu membangun kebiasaan pencatatan transaksi dan menyusun laporan sederhana yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis.
Dengan cara tersebut, pendampingan menjadi jembatan antara pengetahuan dan praktik. Pelaku usaha tidak hanya mengetahui apa yang perlu dilakukan, tetapi juga memperoleh bantuan untuk menerapkannya secara konsisten.
Keberhasilan Pelatihan Harus Diukur dari Perubahan
Evaluasi pelatihan UMKM perlu diarahkan pada hasil yang lebih substantif. Jumlah peserta, kehadiran, dan kepuasan terhadap penyelenggaraan memang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan program, tetapi indikator tersebut belum cukup untuk menunjukkan dampaknya terhadap usaha.
Evaluasi perlu mencakup beberapa tingkatan. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah pelatihan. Kedua, perubahan perilaku kerja, seperti kedisiplinan dalam mencatat transaksi, konsistensi menjaga kualitas produk, dan kemampuan menggunakan teknologi. Ketiga, perubahan kinerja usaha, seperti efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, perluasan jangkauan pasar, atau perbaikan kualitas pelayanan.
Indikator tersebut harus disesuaikan dengan tujuan program dan kondisi awal setiap usaha. Peningkatan penjualan, misalnya, tidak selalu dapat dikaitkan sepenuhnya dengan pelatihan karena turut dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, persaingan, musim penjualan, dan kondisi pasar.
Karena itu, evaluasi yang baik perlu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program serta mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi hasil. Pendekatan ini membantu penyelenggara memahami bagian program yang efektif, aspek yang perlu diperbaiki, dan bentuk dukungan yang masih dibutuhkan peserta.
Dengan evaluasi yang tepat, pelatihan tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga instrumen pembelajaran bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.
Membangun Ekosistem Pengembangan Kompetensi UMKM
Pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah dapat memperkuat kualitas program pelatihan dan menyediakan pendampingan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan model pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Komunitas bisnis dapat membantu memperluas jejaring pemasaran, sedangkan lembaga keuangan dan penyedia teknologi dapat mendukung akses terhadap layanan yang relevan.
Kolaborasi tersebut perlu dibangun berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha, bukan semata-mata target penyelenggaraan program. Setiap kegiatan idealnya memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme tindak lanjut setelah pelatihan berakhir.
Pada saat yang sama, pelaku UMKM juga perlu mengambil peran aktif dalam proses pengembangan dirinya. Perubahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah atau pendamping. Pemilik usaha harus memiliki kemauan untuk belajar, mengevaluasi praktik bisnis, menerima masukan, dan mencoba pendekatan baru sesuai kebutuhan pasar.
Pada akhirnya, UMKM sulit berkembang bukan selalu karena kurangnya bantuan atau pelatihan. Persoalannya dapat terletak pada ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan, lemahnya pendampingan, rendahnya penerapan keterampilan, atau belum tepatnya indikator keberhasilan program.
Pelatihan yang baik bukan sekadar membuat pelaku UMKM mengetahui sesuatu yang baru, melainkan membantu mereka melakukan sesuatu dengan lebih baik. Karena itu, keberhasilan pemberdayaan UMKM seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa banyak orang yang dilatih, tetapi juga dari seberapa jauh kompetensi mereka berkembang dan bagaimana perubahan tersebut mendukung keberlanjutan usaha.
Mengembangkan UMKM pada dasarnya juga berarti mengembangkan manusianya. Ketika kompetensi pelaku usaha meningkat, kemampuan mengelola bisnis menjadi lebih baik, keputusan semakin terarah, dan peluang untuk membangun usaha yang berdaya saing semakin terbuka.
