Presidensi G20 Indonesia, Indonesia Hadir Untuk Dunia

Presidensi G20 Indonesia 2022 telah selesai dilaksanakan dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Kawasan Nusa Dua Bali pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 lalu. Berbagai rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 1 Desember 2021 lalu. Hingga saat ini telah diadakan 438 events di 25 kota besar di Indonesia yang bertujuan untuk menonjolkan citra positif sekaligus mempromosikan keragaman budaya dan pariwisata di Indonesia.

Presidensi G20 merupakan forum strategis negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang merepresentasikan lebih dari 80 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia. Tidak seperti forum multilateral lainnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi berganti setiap tahun dan dipegang oleh negara anggota G20. Presidensi G20 Indonesia 2022 mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" yang memiliki arti, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung dan pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Indonesia dan Perdamaian Dunia

Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momen yang spesial bagi Indonesia, karena selain ini menjadi pertama kalinya Indonesia menjadi Presidensi G20, tetapi juga karena saat ini kondisi ekonomi dunia masih belum pulih paska Pandemi Covid-19 ditambah dengan berbagai konflik geopolitik di dunia, seperti perang antara Rusia dan Ukraina dan juga ketegangan antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait Taiwan dan juga isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Uighur.

Konflik geopolitik perangzf antara Rusia dan Ukraina sendiri telah beberapa kali dibahas dalam forum G20. Salah satunya yaitu pada G20 Development Ministerial Meeting 2022, yang merupakan sebuah pertemuan tingkat Menteri. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Belitung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina berimplikasi negatif dan menjadi tantangan dalam agenda pembangunan negara anggota G20. Selain itu, sebagai Presidensi G20, Indonesia perlu melakukan pendekatan khusus, yaitu dengan tidak menyudutkan salah satu negara dan tetap memberi ruang bagi anggota G20 lain untuk memahami isu dengan cara masing-masing.

Selama rangkaian G20 berlangsung Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Rusia tidak dilibatkan dalam kegiatan G20, tetapi sebaliknya Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok mendukung Rusia untuk tetap terlibat. Berbagai tuntutan dari kepala negara mewarnai pelaksanaan G20. Bahkan, pada dua pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) G20 gagal mencapai komunike atau joint statement pada tingkat Menteri dikarenakan negara anggota G20 yang hadir kerap mengeluarkan pernyataan ‘keras’ yang mengutuk perang. Selain itu, pada rangkaian G20 lainnya, Foreign Ministers Meeting (FMM) G20 juga gagal menghasilkan komunike dikarenakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, melakukan walkout dari ruang rapat.

Presiden Indonesia Joko Widodo sendiri, pada Juli lalu telah berkunjung ke Rusia dan Ukraina dalam rangka menjalankan misi diplomatik guna mencegah krisis pangan yang dapat terjadi – apabila konflik antar kedua negara tersebut berkelanjutan – serta menjembatani perdamaian bagi negara yang tengah berkonflik. Namun, seperti yang bisa diduga, hingga saat ini kunjungan tersebut terbukti belum efektif dalam mengajak pemimpin kedua negara tersebut untuk berdialog secara damai bersama. Hal ini didukung dengan ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 lalu.

Melihat dinamika yang terjadi pada rangkaian acara G20, keinginan Indonesia untuk dapat mendamaikan negara yang terlibat dalam konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi hal sulit untuk direalisasikan. Namun, sebagai Presidensi G20, paling tidak Indonesia sudah dapat mengendalikan arah diskusi guna mencegah adanya ketegangan dalam diskusi seperti yang telah terjadi pada event-event sebelumnya. Selain itu, Indonesia tentunya terus akan berkomitmen memberikan dukungan serta memfasilitasi upaya perjanjian perdamaian Rusia-Ukraina.

Pada intinya, sebagai Presidensi G20, Indonesia berkomitmen agar pelaksanaan G20 dapat menjadi forum kerja sama yang harmonis serta dapat menjembatani concern semua negara anggota yang terlibat. Indonesia juga ingin memastikan bahwa KTT G20 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga tiga isu prioritas yang akan dibawa pada Presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital dan ekonomi serta peningkatan kerja sama ekonomi global di tengah ancaman resesi mendapatkan hasil kesepakatan yang positif.

Selama rangkaian G20 berlangsung, Indonesia dinilai berhasil menghindari peningkatan ketegangan negara anggota G20, serta memastikan komitmen bersama para negara anggota G20 dengan terciptanya G20 Bali Leaders Declaration. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di tingkat regional maupun Internasional. Mengingat Indonesia juga akan menjadi ketua The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023 mendatang. Dengan selesainya rangkaian G20 di Indonesia sudah cukup membuktikan kepada dunia bahwa kebuntuan dalam konflik antarnegara dapat dikompromikan melalui forum multilateral.

Catatan: Bahan dan data diambil dan diolah dari berbagai sumber media cetak, elektronik, dan digital.

Presiden Indonesia Joko Widodo menyerahkan estafet Presidensi G20 kepada PM India Narendra Modi (sumber foto: www.setkab.go.id)