Tembok Darussalam

Ilustrasi Tembok (Foto: Kumparan)

Oleh: Alja Yusnadi

Dalam sejarah negara-negara masa lampau, tembok dibangun sebagai pemisah, atau melindungi negara dari gangguan negara luar.

Salah satu tembok yang terkenal adalah tembok besar China. Tembok itu dibangun sekitar 700 tahun sebelum masehi. Masing-masing dinasti memperlebar pembangunan tembok, tujuannya: mengisolasi kekuasaan dari gangguan luar.

Tembok itu masih berdiri megah, membelah pegunungan, melewati 5 provinsi, 400 kabupaten. Panjangnya, pada saat terakhir kali dibangun mencapai 21 ribu kilometer.

Berikutnya tembok Berlin. Dari namanya, kita sudah dapat menebak, tembok itu berada di Jerman. Perang Dunia II membuat Jerman terbelah menjadi dua: Jerman Barat yang lebih condong ke Amerika dan Jerman Timur yang berafiliasi dengan Soviet.

Pembelahan Jerman ini juga berdampak terhadap kota Berlin. Sebagian tunduk ke Jerman Barat, sebagian lagi ke Jerman Timur. Di tengah-tengah Berlin itulah tembok berdiri.

Tembok ini dibuat oleh Jerman Timur karena banyak penduduknya yang menerobos perbatasan dan menuju Jerman Barat. Tembok itu berdiri sejak 1961 hingga 1989. Dalam rentang waktu itu masih ada warga Jerman Timur yang berhasil lolos, padahal ada 300 menara pengawas, tidak sedikit pula yang gagal.

Pada tahun 1989, tembok itu runtuh, setelah rakyat Berlin Timur melakukan unjuk rasa. Di seberang, warga Jerman Barat sudah menunggu dengan tangan terbuka. Akhirnya, Jerman bersatu kembali.

Lain pula dengan semenanjung Korea. Sebagaimana kita ketahui, perseteruan abadi dalam satu wilayah yang masih terjadi: Korea. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan belum benar-benar berakhir, beda dengan Jerman tadi.

Korea tidak membangun tembok. Tapi membangun Zona Demiliterisasi. Tidak boleh ada aktivitas militer di sepanjang zona itu. Manusiapun tidak boleh lewat. Kecuali orang-orang tertentu yang sudah mendapat izin.

Zona ini memiliki lebar sekitar empat kilometer, terbentang 250 kilometer di sepanjang Semenanjung Korea. 50 kilometer dari utara Seoul dan sekitar 200 kilometer selatan Pyongyang. Saya belum pernah ke sana, hanya membaca beberapa tulisan. Semoga suatu masa nanti bisa ke sana hehehe.

Paling tidak, itulah dinding-dinding pemisah yang saya ketahui. Ada satu lagi, dibangun baru-baru ini, saya namakan dinding Darussalam, pesan pokok dari tulisan ini.

Pembukaan agak panjang, semoga tidak membosankan. Untuk mengurai tembok Darussalam ini memaksa saya harus mengulik cerita serupa, di manca negara.

***

Awalnya, Darussalam ini dicanangkan sebagai kota pelajar mahasiswa (kopelma). Kalau tidak silap, yang meresmikan bukan orang biasa, Presiden pertama Indonesia: Soekarno.

Pembangunan kopelma ini juga tidak bisa lepas dari Ikrar Lamteh. Kesepakatan damai antara kelompok pejuang dengan pemerintah, tanpa pihak ketiga. Ikrar Lamteh terjadi pada 7 maret 1957.

Berbeda dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, perjanjian damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang difasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia yang kemudian mendirikan Crisis Management Inisiatif (CMI).

MoU ini disepakatai pada 15 Agustus 2005. Ada jarak sekitar 38 tahun antara Ikrar lamteh dengan MoU Helsinki.

Peresmian Kopelma Darussalam itu terjadi 2 September 1959 yang kemudian menjadi Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh.

Darussalam dibangun dengan tekad yang kuat, memperkuat Aceh dalam bidang pendidikan. Setelah lama terpuruk akibat konflik.

Rencanya, di Darussalam ini berdiri tiga Perguruan Tinggi: Universitas Syiah Kuala, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-raniry—sekarang UIN--, dan Rangkang Manyang Chik Pante Kulu.

Dalam perkembangannya, yang maju pesat adalah Unsyiah diikuti UIN. Pante Kulu tidak mampu menembus tantangan zaman. Saya bayangkan, Rangkang Manyang itu merupakan tempat pengajian yang kajiannya sudah tingkat atas. Melanjutkan dari dayah-dayah tradisional yang sudah duluan ada.

Jadi lengkap. Unsyiah untuk kajian ilmu-ilmu umum, Rangkang Manyang untuk kajian Islam, IAIN pertautan keduanya.

Entah berapa kali pula Unsyiah dan UIN bersitegang. Dalam tahun ini saja sudah dua kali menguap ke publik. Korona tak membuat mereka genjatan. Apalagi kalau bukan soal tapal batas.

Terbaru, Unsyiah membangun tembok yang bersebelahan engan UIN.

Perkembangan ilmu pengetahuan ternyata menyeret kesadaran manusia terdidik tentang kepemilikan.

Saya tidak tahu pasti apa yang mendasari klaim-klaim tapal batas itu. apakah ada kaitannya dengan akreditasi? Perkembangan ilmu pengetahuan? Atau hanya ego-kepemilikan semata?

Apapun alasannya, tidak layak tempat yang sudah melahirkan ratusan, ribuan, ratusan ribu orang terdidik itu bersitegang soal tapal batas. Apalagi kalau kita ikuti sejarahnya, semangat Darussalam lahir melalui semangat bersama, gotong royong. Semangat memajukan Aceh.

Contohlah para delarator Ikrar lamteh itu. Tanpa perantara mereka duduk berunding, mengehentikan pertikaian, dan jadi cikal-bakal Darussalam, yang tanahnya kalian perebutkan itu.

Atau, berkait zaman berkembang, ikuti pula langkah MoU Helsinki. Sepakati keterlibatan pihak ketiga. Semisal Gubernur, Wali Nanggroe, DPRA, atau MPU. Berundinglah para penguasa kampus, pejuang tapal batas Darussalam.

Atau mau mengikuti langkah Jerman semasa perang dingin. Membangun tembok besar yang mesisahkan Unsyiah dan UIN.

Bisa juga mengikuti langkah Korea Utara dan Korea Selatan membangun Zona Demiliterisasi. Atau zona yang diperdebatkan.

Terakhir, membangun tembok yang di dalamnya ada Unsyiah, UIN.

Saya kira, pilihan paling bijak adalah kembali kepada dasar. Kembali kepada semangat Ikrar Lamteh. Karena Unsyiah dan UIN adalah pabrik intelektual. Pimpinannya pun bergelar tinggi.

Berembuklah secara kekeluargaan, kembalilah pada cita-cita dasar Darussalam: Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Nyata, Darussalam Menuju Pelaksanaan Cita-Cita. Kalau Unsyiah dan UIN tetap membangun tembok, saya usulkan namanya: Tembok Darussalam..[]

Alja Yusnadi. Kolumnis, tinggal di Aceh.