Indonesia Emas 2045: Visi Besar Tanpa Rakyat Kuat

foto: Freepik

Indonesia Emas 2045, merupakan slogan yang sering kita dengar sebagai generasi penerus peradaban. Slogan dengan nada optimistis, karena digambarkan Indonesia akan menjadi negara maju, berdaulat, adil, berkelanjutan, dan disegani dunia. Bahkan kita yang mendengar begitu terpukau dengan keindahan narasi yang penuh harapan ini, dan mungkin bagi sebagian banyak kelompok terdengar meyakinkan akan bonus demografi. Namun, tentu kita sebagai generasi yang akan memegang tongkat estafet di negeri ini harus mampu melihat kondisi dan realita nyata dalam negeri ini, bukan maksud skeptis atau pesimis dengan slogan Indonesia Emas yang sangat indah itu, tetapi ditengah kondisi hari ini, apakah rakyat Indonesia sudah cukup mampu untuk sampai ke sana?

Kita semua memahami, Indonesia Emas 2045 itu merupakan visi yang sangat besar, dibalik visi yang besar itu diperlukan pondasi rakyat yang kuat sebagai penopang peradaban maju. Dan apakah rakyat hari ini sudah cukup kuat untuk menjadi pondasi peradaban Indonesia Emas 2045?

Pemerintah seringkali menekankan bahwa sumber daya manusia adalah hal yang paling fundamental dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalimat ini terdengar familiar, bahkan klise. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu pilar menuju SDM unggul. Sayangnya, fakta dalam realita lapangan ternyata masih jauh dari kata unggul. Ketika pendidikan yang menjadi pondasi sumber daya manusia, kita lihat masih banyak ketimpangan, mulai dari akses pendidikan yang dinilai eksklusif, keterbatasan infrastruktur pendidikan yang tak memadai, biaya kuliah yang terus naik, serta komersialisasi kampus membuat mimpi SDM unggul terasa terbatas. Pendidikan adalah hak yang harus dinikmati anak bangsa, dan pemerintah wajib memperhatikannya, namun rasanya hari ini tidak semua anak bangsa diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengenyam pendidikan layak.

Disisi lain, kita melihat dalam media sosial pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan juga tidak selalu selaras dengan kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa hari terakhir Indonesia digemparkan dengan kematian bocah SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, hanya karna tidak mampu beli buku dan pena ia harus mengakhiri hidupnya. Ini bentuk tamparan keras untuk pemerintah, disaat negara berbicara tentang bonus demografi dan ekonomi yang tumbuh, ada seorang anak yang tidak mampu beli peralatan sekolah. Anak muda diminta optimistis menghadapi masa depan, sementara dalam realita kita hanya sekadar bertahan hidup dari hari ke hari dengan permasalahan yang kompleks dinegeri ini.

Ironisnya, semua permasalahan ini terjadi di tengah jargon pembangunan yang katanya inklusif dan berkeadilan. Namun dalam fakta dan realita, kebijakan yang dibuat pemerintah sering kali terasa jauh dari rakyat. Masyarakat lebih sering menjadi penonton dari drama kebijakan, menyaksikan keputusan dibuat tanpa pernah benar-benar diajak terlibat. Akibatnya, banyak program terasa tidak menyentuh kebutuhan rill, bahkan tidak menyelesaikan akar dari permasalahan.

Padahal, konstitusi kita sejak awal sudah memberi arah yang jelas. Negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pembangunan seyogyanya berangkat dari kebutuhan dasar rakyat, bukan hanya sekadar mengejar target angka dalam statistik. Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang soal umur Indonesia yang genap 100 tahun, bukan hanya soal tahun 2045 semata, tetapi tentang bagaimana negara/pemerintah hadir hari ini menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah ruang lingkup masyarakat.

"Pengetahuan adalah cinta dan cahaya dan visi." - Helen Keller.

Jika rakyat masih kesulitan mengakses pendidikan, kehidupan yang bermartabat, maka visi besar hanya akan menjadi slogan yang busuk. Indonesia tidak akan benar-benar maju jika kemajuan itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Indonesia Emas 2045 seharusnya bukan mimpi yang hanya sekadar titipan pada kita generasi masa depan, melainkan proses yang harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari kebijakan yang berpihak, pendidikan yang inklusif (bukan katanya), ekonomi yang adil, dan ruang partisipasi yang nyata. Tanpa semua itu menurut saya visi besar hanya akan terdengar indah di pidato, tetapi kosong dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya, bahkan menjadi busuk dan tergerus dengan permasalahan negeri ini.