Di Balik Sampul Buku, Tersembunyi Privilese Pendidikan

(Ilustrasi Toko Buku. Foto: Pixabay)

Memasuki toko buku, berdiri dan melihat sekeliling, tak sadar pandangan menuju pada sampul buku yang menarik perhatian. Tak sadar, tangan bergerak mengambil dan membaca sinopsisnya, lalu pandangan beranjak pada label harga yang tertera. Tak berpikir lama buku itu diletakkan kembali di rak. Bukan karena tidak ingin membaca, tetapi untuk membelinya berarti harus berpikir dua kali. Momen sederhana ini mungkin pernah dialami banyak orang, tetapi di baliknya tersimpan persoalan yang lebih besar: tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan.

Ketika Bisa Membaca Buku = Privilese

Pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia yang bisa membuka mata kita terhadap luasnya ilmu pengetahuan. Membaca bisa menjadi pintu masuk bagi individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memiliki banyak wawasan, dan memahami realitas yang melampaui ruang hidupnya sendiri. Maka dari itu, buku memegang peranan penting dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Namun, di balik pepatah tersebut, terbesit pertanyaan: Apakah setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mengakses buku?

Bagi sebagian keluarga, membelikan buku anak baik fiksi maupun nonfiksi adalah sebuah rutinitas bulanan dan bagian dari investasi pendidikan, sehingga mengeluarkan budget lebih untuk mendukung pendidikan anak bukanlah persoalan besar. Sebaliknya, bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, satu buku dapat berarti mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Sehingga, tidak semua peserta didik tumbuh dengan rak buku di rumah atau memiliki kebebasan untuk memilih bacaan yang mereka inginkan.

Ilustrasi Peserta Didik Sedang Membaca Buku. Foto : Pixabay

Di sinilah letak persoalannya. Akses terhadap buku tidak hanya ditentukan oleh minat membaca, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi dan kondisi sosial keluarga. Ketika kesempatan untuk memiliki atau mengakses buku bergantung pada kemampuan finansial, membaca buku perlahan berubah menjadi sebuah privilese, bukan lagi hak yang dapat dinikmati secara setara oleh setiap individu. Padahal, dalam konteks pendidikan, akses terhadap buku merupakan bagian dari hak belajar yang seharusnya dapat dinikmati secara setara oleh seluruh peserta didik. Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi keluarga masih menjadi penentu utama dalam memperoleh sumber belajar yang berkualitas.

Buku Sebagai Modal Budaya Pendidikan (Perspektif Piere Bourdie)

Ketimpangan akses terhadap buku memiliki relevansi kuat dengan modal budaya (cultural capital) yang digagas oleh Pierre Bourdieu. Menurutnya, keberhasilan seseorang dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau usaha peserta didik, tetapi juga oleh budaya yang diwariskan melalui keluarga dan lingkungan sosial yang melingkupi kehidupan peserta didik. Modal budayanya berupa kebiasaan membaca, kemampuan berbahasa, pengetahuan dan kemudahan akses terhadap buku dan sumber belajar lainnya serta modal ekonomi yang mengiringi.

Dalam konteks ini, buku tidak lagi dipandang sebagai rangkaian tulisan sistematis yang membuka cakrawala pemikiran, melainkan menjadi modal dan akses yang mampu membentuk kualitas pendidikan seseorang. Peserta didik yang tumbuh di rumah dengan koleksi buku, dibiasakan membaca sejak dini, dan memiliki orang tua yang aktif mendampingi proses belajar akan membentuk habitus yang selaras dengan tuntutan kurikulum sekolah. Hal ini memberi mereka keunggulan awal yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang asing dari kultur literasi.

Sayangnya, membangun modal budaya tersebut membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Melansir data harga buku dari Presma Kreatif, harga rata-rata buku karya penulis lokal di Indonesia berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000, sedangkan buku impor umumnya berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, harga tersebut bahkan dapat meningkat sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 akibat biaya distribusi dan pengiriman. Dalam kondisi ekonomi keluarga tertentu, nominal tersebut tentu bukan jumlah yang kecil sehingga kepemilikan buku masih menjadi sesuatu yang tidak dapat dinikmati secara merata. Oleh karena itulah, ketika akses terhadap buku sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, modal budaya literasi pun terdistribusi secara tidak setara. Sehingga, sebagian peserta didik memasuki ruang kelas dengan bekal literasi yang lebih baik, sementara sebagian lainnya harus berjuang lebih keras hanya untuk memperoleh akses terhadap sumber pengetahuan yang sama.

Reproduksi Ketimpangan Dalam Pendidikan

Dalam perspektif Bourdieu, sekolah dapat menjadi arena reproduksi ketimpangan sosial, meskipun sekolah dianggap sebagai ruang netral dan adil tempat di mana kesuksesan diukur murni berdasarkan bakat, kemampuan, dan usaha peserta didik. Namun, kenyataannya tidak semua anak memulai proses pendidikan dari titik awal yang sama. Setiap peserta didik datang dengan modal budaya yang berbeda-beda, yang dibentuk oleh lingkungan keluarga dan kondisi sosial-ekonomi tempat mereka tumbuh.

Sistem pendidikan sering kali mengabaikan perbedaan tersebut. Kurikulum, metode pembelajaran, hingga penilaian akademik cenderung disusun dengan asumsi bahwa seluruh peserta didik memiliki akses yang sama terhadap buku, internet, maupun sumber belajar lainnya. Padahal, bagi sebagian peserta didik, memperoleh satu buku bacaan saja masih menjadi tantangan. Sekolah pada akhirnya lebih mudah mengakomodasi mereka yang telah memiliki modal budaya sejak awal. Ketika peserta didik dengan akses terbatas mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran, penyebabnya kerap dikaitkan dengan rendahnya kemampuan atau kurangnya usaha belajar. Alih-alih menjadi ruang yang menciptakan kesempatan belajar yang setara, pendidikan justru berpotensi mempertahankan bahkan mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada di masyarakat.

Saatnya Buku Menjadi Hak untuk Semua!

Jika buku merupakan salah satu pintu masuk menuju pengetahuan, maka memastikan setiap peserta didik dapat mengaksesnya adalah tanggung jawab bersama. Upaya meningkatkan budaya literasi tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan jargon atau ajakan moral "gemar membaca". Kampanye tersebut harus dibarengi dengan kebijakan progresif yang memperluas akses riil terhadap buku. Pemerintah perlu mengambil langkah nyata melalui penguatan perpustakaan sekolah dan daerah, pemerataan distribusi ke wilayah terpencil, serta penyediaan bahan bacaan bermutu yang terjangkau. Lebih jauh lagi, pemberian subsidi harga buku baik fiksi maupun non-fiksi, karya penulis lokal maupun internasional menjadi langkah krusial untuk mengikis kesenjangan akses membaca ini. Hal tersebut tentunya perlu dibangun dengan berkolaborasi dengan keluarga dan komunitas yang juga memiliki peran dalam membangun dan merawat habitus membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, ketika seorang anak berdiri di depan toko buku, penghalang antara dirinya dan ilmu pengetahuan seharusnya bukan lagi label harga yang menempel di sampul belakangnya. Sebab, pendidikan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara untuk membuka halaman pertama sebuah buku.