Bank HIMBARA dan Lemahnya Kredit UMKM

Bank Himbara, sumber: https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/di-tengah-dinamika-ekonomi-global-himbara-cetak-kinerja-solid-24Y5krt0yWu

Secara umum, capaian penyaluran kredit perbankan di 2025 memang tidak lebih baik dari 2024. Pertumbuhan rata-rata kredit perbankan sepanjang 2024 dilaporkan mencapai 11,65 persen, namun selama 2025 justru hanya sekitar 8,6%. Rendahnya capaian 2025 ini semakin pelik mengingat di tahun tersebut kebijakan moneter cenderung dilonggarkan, dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi.

Konteks kebijakan yang ada membuat perlambatan ini menjadi lebih pelik. Sebagaimana diketahui, pelonggaran kebijakan suku bunga sempat dilakukan oleh otoritas moneter demi alasan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapannya, ini akan mendorong permintaan kredit karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Namun, faktanya tidak demikian. Inilah indikasi awal bahwa sisi permintaan menjadi sumber persoalan lemahnya pertumbuhan kredit.

Dana SAL

Selain itu, tambahan dana dari SAL membuat kesempatan penyaluran kredit menjadi lebih besar. Penempatan dana SAL sempat ditambah di November 2025 sebanyak Rp 76 triliun untuk BRI, BNI, dan Mandiri, masing-masing sebesar Rp 25 triliun.

Namun di akhir tahun dana ini ditarik lagi oleh pemerintah. Penarikan ini tidaklah sekedar persoalan teknis anggaran semata. Penarikan ini menyiratkan bahwa pergerakan kredit tidak juga membaik. Di tengah likuiditas yang longgar, pertumbuhan kredit tahun 2025 justru lebih lamban ketimbang tahun sebelumnya.

Jadi ada liquidity trap di sini, ketersediaan dana tidaklah otomatis mengalir menjadi kredit ke sektor riil, termasuk ke UMKM. Paradoks yang terjadi menandakan bahwa hambatan struktural di sini permintaan tidaklah cukup diselesaikan dengan menurunkan suku bunga ataupun memperbesar likuiditas.

Bank HIMBARA

Karena dana SAL disalurkan ke bank Himbara yang mempunyai kontribusi besar dalam total kredit perbankan, dengan sendirinya ini dapat menimbulkan pertanyaan soal pertumbuhan kredit dari bank Himbara. Maka muncul dugaan bahwa banyak kredit dari dana SAL tidak sampai ke kelompok UMKM. Artinya, apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi.

Data Bank Indonesia per Desember 2025 menunjukkan masih adanya kontraksi kredit UMKM. Hanya kredit UMKM skala kecil yang naik, sedangkan untuk skala mikro dan menengah masih terkontraksi.

Terkait belum primanya kinerja penyaluran kredit, kiranya juga penting untuk menaruh perhatian pada sisi daya beli kelas menengah ke bawah. Mekanisme sederhananya, jika daya beli belum benar-benar pulih, maka sektor UMKM juga menjadi sulit untuk bergerak.

Hal ini karena kelas konsumen menengah ke bawah merupakan pasar yang penting bagi UMKM. Kalau keyakinan konsumen tidak cukup membaik, pelonggaran suku bunga tidak akan banyak membantu.

Implikasi lainnya, kemungkinan terjadi kredit macet di sektor ini dapat meningkat. Tingkat NPL kredit UMKM di akhir 2025 tercatat lebih tinggi ketimbang dua tahun sebelumnya. Dengan kondisi demikian, maka penyaluran kredit ke sektor bawah ini pun menjadi dibayangi resiko yang tinggi.

Dalam situasi demikian, sangat mungkin perbankan, termasuk bank Himbara menjadi berhati-hati untuk menyalurkan kredit. Cara mudah di tengah tekanan politis untuk memacu penyaluran kredit adalah menyalurkannya ke pengusaha besar atau korporasi sekaligus demi menjaga profil risiko (NPL terkendali).

Perlu langkah pendukung

Sinergi antarbank HIMBARA memang menjadi penting dalam upayanya membantu memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat umum dengan layanan yang lebih terjangkau. Bank-bank ini berpotensi untuk melayani segmen kredit yang selama ini sulit untuk menjangkau kredit dari perbankan. Namun sinergi tersebut hanya akan berbuah jika ada calon-calon debitur dengan potensi permintaan kredit.

Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, kredit ke sektor bawah seperti UMKM, sulit untuk tumbuh pesat kalau daya beli masyarakat belum pulih. Artinya, keinginan mendorong kredit lebih ke kelompok UMKM, petani, nelayan, haruslah disertai pula dengan kebijakan-kebijakan lain yang dapat berkontribusi memulihkan daya beli masyarakat. Tanpa adanya pemulihan daya beli secara substansial, ekspansi kredit seperti ke UMKM hanya akan jalan di tempat, kendatipun likuiditas perbankan memadai.***