Green Enabling Super Grid : Transisi Tak Akan Tercapai Tanpa Transmisi
Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XII
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Althof endawansa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia sedang berada di ambang perubahan besar dalam lanskap energi nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) pada 14 Mei 2025, satu pesan mengemuka dengan sangat jelas:
Transisi energi bukan hanya soal mengganti batu bara dengan energi terbarukan, tetapi soal membangun jaringan transmisi baru yang mampu menyalurkan listrik dari sumber ke pusat-pusat permintaan secara andal.
Ironi Energi: Potensi Besar, Infrastruktur Terbatas
Selama ini, paradigma penyediaan energi kita terlalu bertumpu pada logika kedekatan antara pembangkit dan konsumen. Namun, sumber daya energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, dan surya justru banyak tersebar di daerah-daerah yang jauh dari pusat demand. Inilah ironi besar dalam peta energi kita. Indonesia kaya potensi, tapi masih miskin infrastruktur penghubung.
Melalui program Green Enabling Super Grid (GESG) dalam RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan pembangunan transmisi baru sepanjang 48.000 km dan gardu induk hingga 108.000 MVA. Jika terealisasi, ini akan menggandakan kapasitas penyaluran listrik dari hidro dan panas bumi hingga 33 GW. Namun mimpi ini terhambat oleh satu hal mendasar: proyek transmisi memiliki rate of return hanya 3–4%, jauh di bawah cost of fund yang mencapai 8–9%. Secara komersial, ini tidak layak atau not bankable bagi investor swasta.
Negara Sebagai Enabler: Belajar dari Dunia
Inilah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh negara. Pemerintah harus hadir sebagai enabler, bukan sekadar regulator. Seperti halnya Transmission Facilitation Program di Amerika Serikat atau Rewiring the Nation di Australia, Indonesia perlu menyiapkan skema pendanaan konsesional misalnya, blended finance, PMN hijau, atau sovereign green bond yang menjamin kelayakan proyek transmisi, sebagaimana negara telah melakukannya untuk jalan tol dan kereta cepat.
Lebih dari itu, pendekatan PLN yang kini berbasis digital geospatial system planning patut diapresiasi. Ini bukan sekadar transisi teknologi, tetapi pergeseran cara pandang: dari perencanaan statis dan terfragmentasi, menuju peta jalan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta daya dukung lingkungan.
Penutup: Kabel Bukan Sekadar Logam, Tapi Simbol Komitmen
Kita perlu mengingat bahwa tanpa transmisi, tidak akan pernah ada transisi. Pembangunan pembangkit EBT tanpa jaringan transmisi hanya akan menjadi monumen mahal di tengah hutan.
Maka, jika Indonesia ingin mencapai Net Zero Emission tahun 2060 dan swasembada energi nasional seperti visi Presiden Prabowo Subianto, maka kita harus berani mengubah prioritas: dari sekadar subsidi tarif listrik, menjadi investasi besar-besaran dalam infrastruktur transmisi.
Menunda investasi transmisi hari ini sama saja dengan memutus aliran energi masa depan. DPR dan pemerintah harus bergerak sekarang, karena kabel tak bisa dibangun dengan janji, tapi dengan keputusan politik dan komitmen menjalankan keputusan itu sampai tuntas.