Transformasi Komunikasi Prabowo: Dari Barak ke Balai Rakyat

Disonansi Komunikasi dalam Pemerintahan Prabowo

Transformasi Komunikasi Prabowo: Dari Barak ke Balai Rakyat (Sumber: Canva)

Transformasi komunikasi Prabowo menunjukkan pergeseran besar dari gaya militer ke gaya populis dalam demokrasi kontemporer. Presiden Prabowo Subianto, yang dulu identik dengan gaya militeristik dan retorika konfrontatif, kini tampil lebih populis dan empatik. Dari barak ke balai rakyat, transformasi ini bukan hanya perubahan gaya, melainkan reposisi citra dan kuasa. Namun pertanyaannya: seberapa jauh transformasi itu membawa substansi, bukan sekadar simbol?

Prabowo, eks jenderal dan mantan Danjen Kopassus, telah menapaki jalan politik selama dua dekade. Tapi gaya komunikasinya tetap menyimpan jejak barak: instruksional, vertikal, dan penuh diksi komando. Dalam forum-forum resmi, seperti Musrenbangnas 2023 atau rakor kementerian, Prabowo kerap berbicara lugas, bahkan memotong pembicaraan bawahannya. Ini bukan soal karakter personal, melainkan sisa gaya kekuasaan militer yang masih terbawa ke ruang sipil.

Dalam ilmu komunikasi politik, ini dikenal sebagai authoritarian residue, gaya komunikasi sisa rezim otoriter yang sulit lepas meski sistem sudah demokratis. Demokrasi menuntut deliberasi, tetapi residu ini lebih menyukai instruksi.

Saat kampanye 2024, Prabowo tampil berbeda: lebih humoris, dekat dengan anak muda, dan fasih di media sosial. Program makan siang gratis, dana abadi pesantren, hingga narasi "tidak boleh ada anak Indonesia yang lapar" jadi alat komunikasi politik yang sangat efektif. Ia membungkus janji dalam sentuhan emosional yang menyentuh massa akar rumput.

Namun ketika elektabilitas sudah di tangan, realitas fiskal bicara lain. Biaya makan siang gratis diproyeksikan mencapai Rp450 triliun per tahun. Sementara dalam postur APBN 2025, baru tersedia Rp71 triliun. Tidak ada peta jalan yang transparan, apalagi skema pembiayaan jangka panjang. Di sini, komunikasi menjadi alat persuasi, bukan klarifikasi. Janji dijaga tetap hidup, meski implementasi masih gamang.

Tantangan besar dalam transformasi komunikasi Prabowo adalah disonansi antara narasi presiden dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, muncul sebagai figur komunikatif yang tak kalah dominan. Dalam berbagai forum, ia tampil solo tanpa koordinasi naratif dengan presiden. Ia bicara soal pendidikan digital, startup, bahkan intervensi ekonomi, sering tanpa sinkronisasi dengan kementerian teknis.

Kehadiran dua pusat wacana ini memunculkan noise. Gibran populer, Prabowo berkuasa. Tapi siapa pemegang narasi utama negara? Dalam politik komunikasi, disonansi seperti ini berisiko menciptakan kebingungan publik, dan lebih jauh, menurunkan kredibilitas kebijakan. Apalagi ketika para menteri memilih diam, menandakan dominasi satu arah dan minimnya ruang dialektika di kabinet.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para pemimpin redaksi media besar pada Desember 2024 lalu berlangsung tertutup. Tidak ada dialog terbuka atau tanya jawab kritis. Media hanya menjadi perpanjangan narasi resmi, bukan mitra pengawasan. Komunikasi publik dikelola seperti siaran: satu arah, rapi, tapi kering dari partisipasi.

Di sisi lain, isu-isu krusial seperti hilirisasi nikel, konflik agraria, hingga stagnasi ekspor produk rakyat jarang mendapat penjelasan mendalam dari pemerintah. Strategi komunikasi yang digunakan lebih mirip message management ala korporasi, bukan komunikasi publik yang partisipatif.

Sinyal lain datang dari senyapnya para menteri. Tidak ada silang pandang yang muncul ke publik. Ketika Prabowo bicara soal revisi UU ITE, tak satu pun menteri terkait menyuarakan analisis berbeda. Ini bisa dimaknai sebagai kekompakan, tetapi juga sebagai tanda absennya dinamika intelektual dalam tubuh kekuasaan.

Alih-alih menjadi ruang kontestasi gagasan, kabinet berubah menjadi zona eksekusi. Pesan disaring, perbedaan dibungkam. Demokrasi prosedural tetap jalan, tapi komunikasi politiknya kehilangan denyut kritis.

Prabowo sukses membangun kesan sebagai "bapak rakyat" hangat, bersahabat, dan humoris. Namun kesan itu belum diiringi arah kebijakan yang jelas. Hingga kuartal pertama 2025, tidak ada rilis resmi yang menjelaskan roadmap ekonomi kerakyatan, reformasi pajak progresif, atau agenda transisi energi. Wacana tentang bonus demografi hanya tinggal slogan.

Laporan Bank Dunia pada April 2025 mencatat produktivitas sektor pertanian stagnan, sementara ketimpangan fiskal meningkat. LSI mencatat, kepercayaan publik terhadap janji ekonomi Prabowo menurun dari 59% (Februari) ke 47% (April). Komunikasi berhasil mengangkat citra, tapi belum mengubah struktur.

Transformasi komunikasi Prabowo patut dicatat sebagai lompatan besar dalam penyesuaian gaya. Ia kini tak lagi garang, tetapi menawan. Tak lagi frontal, tetapi bersahabat. Namun itu belum cukup. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi bagaimana publik didengar.

Jika transformasi ini ingin melampaui kosmetika politik, maka Prabowo perlu mendorong keterbukaan, memperkuat dialog, dan menertibkan disonansi di dalam pemerintahannya. Komunikasi publik tidak boleh berhenti sebagai manajemen wacana. Ia harus menjadi jembatan antara janji dan bukti.

Dari barak ke balai rakyat, perjalanan ini belum usai. Tapi rakyat tak hanya menunggu gaya baru, mereka menanti arah baru.