Di Balik Pendapatan Rekor GBK, Siapa yang Sebenarnya Menikmati Keuntungannya?

sumber foto: pexels: gelora bung karno

Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) kembali mencatat pencapaian yang membanggakan. Sepanjang tahun 2025, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp812 miliar, tertinggi dalam 63 tahun sejarah pengelolaannya. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pendapatan tahun 2024 yang mencapai Rp566 miliar dan jauh melampaui pendapatan tahun 2022 yang berada di kisaran Rp255 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa GBK telah berkembang menjadi salah satu aset negara yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara optimal.

Peningkatan pendapatan tersebut tentu bukan terjadi begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan GBK semakin aktif menjadi lokasi berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, mulai dari pertandingan olahraga, konser musik, pameran, kegiatan komunitas, hingga acara bisnis dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Beragam aktivitas tersebut membuat GBK tidak lagi hanya dikenal sebagai kompleks olahraga, tetapi juga sebagai pusat hiburan dan aktivitas ekonomi perkotaan yang mampu menarik ribuan pengunjung.

Dari sisi ekonomi, pencapaian ini patut diapresiasi. Kehadiran berbagai acara besar di GBK tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola kawasan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha. Pedagang makanan dan minuman, pengemudi transportasi daring, pelaku UMKM, hingga sektor perhotelan dapat merasakan manfaat dari meningkatnya jumlah pengunjung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta bahkan menunjukkan bahwa kegiatan MICE dan berbagai acara berskala besar turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat hunian hotel di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung di GBK mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melampaui batas kawasan itu sendiri.

Bagi sebagian pelaku usaha kecil, keramaian acara di GBK menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, manfaat tersebut sering kali bersifat sementara dan sangat bergantung pada frekuensi penyelenggaraan acara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih penting: apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan GBK benar-benar dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat?

Pertanyaan tersebut perlu mendapat perhatian karena tingginya pendapatan suatu kawasan tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, keuntungan terbesar dari suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penyelenggara acara, perusahaan besar, atau pelaku usaha yang telah memiliki modal dan jaringan yang kuat. Sementara itu, masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro sering kali hanya memperoleh manfaat dalam jangka pendek.

Di sisi lain, ada pandangan yang menilai bahwa orientasi ekonomi dalam pengelolaan GBK merupakan langkah yang tepat. Sebagai aset negara, GBK perlu dikelola secara profesional agar mampu menghasilkan pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah. Dari sudut pandang ini, keberhasilan mencapai pendapatan Rp812 miliar menunjukkan bahwa aset publik dapat dikelola secara produktif sekaligus memberikan kontribusi positif bagi negara.

Pandangan tersebut tentu memiliki alasan yang kuat. Namun, keberhasilan finansial tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah ruang publik. Ketika orientasi ekonomi semakin dominan, terdapat risiko berkurangnya fungsi sosial yang selama ini melekat pada ruang publik. Masyarakat membutuhkan ruang yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mudah diakses untuk berolahraga, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas sosial.

Menurut saya, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukanlah besarnya pendapatan yang berhasil diraih GBK, melainkan bagaimana manfaat dari pendapatan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata. Keberhasilan pengelolaan aset negara seharusnya tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam kemampuannya menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang inklusif.

Karena itu, pengelola GBK perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut juga membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal, komunitas masyarakat, dan berbagai kegiatan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menghasilkan keuntungan, GBK juga perlu mempertahankan perannya sebagai ruang publik yang memberikan manfaat sosial bagi warga.

Pada akhirnya, rekor pendapatan Rp812 miliar memang layak diapresiasi. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah keberhasilan tersebut hanya tercatat dalam laporan tahunan atau benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, keberhasilan sebuah ruang publik tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.