Makan Bergizi Gratis Menambah Pendapatan Pajak: Emang Bisa

taken by ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa

Penerapan program makan bergizi gratis merupakan perbincangan yang sedang hangat di kalangan masyarakat pada saat ini. Pasalnya, program ini tidak hanya berlaku pada pelajar dari SD sampai SMA dan SMK, tetapi program ini juga berlaku pada Ibu hamil dan anak Pra-SD. Di Indonesia, permasalahan gizi seperti stunting dan kekurangan gizi pada anak masih banyak ditemukan. Hal ini dapat berpengaruh besar pada kualitas hidup generasi masa depan di Indonesia. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk mengatasi masalah stunting, peningkatan gizi dan nutrisi, mengentaskan kemiskinan yang ekstrim, dan juga meningkatkan prestasi akademis. Namun, dari mana sebenarnya pengadaan makan siang bergizi tersebut disuplai?

Faktanya, Sebagian besar supplier makan siang bergizi gratis diambil dari UMKM yang ada di Indonesia. Banyak UMKM yang menyediakan makanan dalam kegiatan usahanya. Dampak dari program makan bergizi gratis terhadap UMKM adalah untuk memperluas serta memperluas jangkauan serta meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM dapat bergabung kapan saja untuk menjadi mitra dalam pengadaan program makan siang bergizi gratis. Namun, UMKM dapat bergabung setelah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat UMKM untuk mengikuti pengadaan ini adalah harus memiliki NPWP. Oleh karena itu, banyak UMKM yang mengaktifkan kembali NPWP nya serta melakukan pendaftaran NPWP baru bagi UMKM yang sejak awal tidak memiliki NPWP.

Pada saat ini, proses dan persyaratan untuk mendapatkan NPWP sudah sangat mudah untuk dilakukan dengan adanya sistem yang diterapkan oleh DJP dalam melakukan pendaftaran NPWP. NPWP merupakan salah satu intrumen perpajakan yang wajib dimiliki setiap wajib pajak yang sudah mencapai 18 tahun, atau sudah menikah, atau sudah memiliki penghasilan di atas PTKP. Melakukan pendaftaran NPWP merupakan hal yang sangat penting untuk membantu proses perpajakan di Indonesia. Dilansir dari website Direktorat Jenderal Pajak, syarat untuk mendapatkan NPWP ada empat, yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.

3. Apabila sudah memiliki NPWP pribadi, lalu mendapatkan penghasilan berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

4. Warisan Belum Terbagi. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan.

Sesuai dengan PMK No. 112/PMK .03/2022, Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas atau tanda pengenal diri dalam administrasi perpajakan berbentuk nomor yang diterima oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Saat ini, hanya sebanyak 45 juta orang di Indonesia yang memiliki NPWP. Jumlah ini masih tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, tetapi dengan adanya pengadaan MBG oleh UMKM yang diwajibkan sudah memiliki NPWP, maka hal ini membuat peningkatan dalam jumlah pemilik NPWP. Peningkatan jumlah pendaftar NPWP ini berpengaruh dalam pengawasan pihak DJP terhadap UMKM yang sudah memenuhi penghasilan di atas PTKP.

Secara natural, sifat manusia tidaklah ingin haknya diambil secara paksa, maka masih banyak UMKM yang berlum mendaftarkan NPWP atau belum memperpanjang status NPWP-nya. Dengan adanya program ini, maka penghasilan terdapat pajak yang dikenakan kepada UMKM dapat meingkat. Lalu, bagaimana dengan UMKM yang belum memiliki penghasilan di atas PTKP? Sesuai dengan PMK No. 164 Tahun 2023 pasal 3 ayat 2, UMKM dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, tetapi hal ini hanya berlaku untuk UMKM yang sudah memiliki penghasilan di atas PTKP. Sedangkan UMKM yang belum memiliki penghasilan di atas PTKP, maka masih belum perlu untuk membayar PPh final sebesar 0,5%.

Dengan penerapan kebijakan ini pada UMKM, maka DJP akan lebih mudah melakukan tracking, dengan begitu UMKM yang memiliki penghasilan di atas PTKP dapat terdorong untuk disiplin dalam melakukan pembayaran PPh final sebesar 0,5% dari penghasilannya. Selain itu, UMKM itu sendiri dapat mendapatkan omset yang lebih tinggi karena bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan makan siang gratis. Dengan begitu, UMKM terbantu, begitu pun dengan penghasilan pajak di Indonesia yang bisa semakin meningkat. Namun, jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang sangat matang, hal ini mungkin dapat memperburuk perekonomian di Indonesia. Pajak justru akan ditingkatkan agar pendapatan di Indonesia meningkat untuk pelaksaan program ini. Dampaknya justru semakin banyak orang yang akan lari dari kewajibannya dalam membayar pajak. Padahal sekitar 80% sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak.

Banyak pro dan kontra yang membuat perpajakan di Indonesia berjalan dengan kurang lancer. Banyaknya penerapan kebijakan baru yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar dari APBN malah akan membuat kondisi ekonomi kurang stabil dan akhirnya pemerintah akan melakukan penambahan kebijakan lain untuk menutupi kebijakan sebelumnya. Hal ini dapat menghambat peningkatan pendapatan pajak di Indonesia. Bukan hanya menghambat peningkatan, tetapi malah bisa membuat penurunan dalam hal pengenaan dan pemmungtannya.

Pada akhirnya, program makan siang gratis ini dapat meningkatkan penghasilan perpajakan yang ada di Indonesia karena pengenaannya lebih mudah dan lebih tepat sasaran terutama terhadap UMKM karena sebagian besar UMKM sudah memiliki NPWP untuk menjadi bagian dalam pengadaan program ini. Peningkatan kepemilikan NPWP ini juga dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun, kembali lagi, penerapan dalam setiap kebijakan di Indonesia harus tetap diperhatikan pengendalian dan penerapannya untuk menghindari penyalahgunaan serta pengenaan sasaran yang tidak tepat.