Kenapa Putusan Mahkamah Konstitusi Tak Bisa Dibanding?
Akademisi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Amanda Dea Lestari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Refleksi kritis atas mundurnya Wakil Presiden dan salah kaprah tentang sifat “final dan mengikat” dalam putusan Mahkamah Konstitusi
PerbesarOleh Amanda Dea Lestari
Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada 1953, Hakim Agung Amerika Serikat Robert H. Jackson menulis satu kalimat yang hingga kini kerap dikutip dalam kajian tentang peradilan. Jackson bukan hakim sembarangan. Beberapa tahun sebelumnya, ia memimpin tim jaksa Amerika dalam Pengadilan Nuremberg yang mengadili para petinggi Nazi. Dalam pendapatnya pada perkara Brown v. Allen, ia mengakui dengan jujur bahwa Mahkamah Agung bisa saja keliru:
“We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final.”
Kami tidak menjadi final karena tak pernah salah; kami dianggap tak pernah salah semata karena kami final. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, tetapi sesungguhnya ia menjelaskan mengapa sebuah sistem hukum membutuhkan kata terakhir.
Kalimat Jackson itu terasa relevan di tengah riuh perdebatan soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memutus, dan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026). Namun, percakapan publik tidak serta-merta reda. Gibran menyebut mundurnya sebagai keputusan pribadi, dan sebelumnya ia menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Pada hari yang sama, di PTUN Jakarta, kuasa hukumnya menyatakan bahwa putusan pengadilan di mana pun pada dasarnya bisa dibanding.
Pernyataan itu memang diucapkan untuk perkara surat keterangan penyetaraan di PTUN, bukan untuk putusan MK. Akan tetapi, kalimat semacam itu mudah tertangkap publik sebagai keyakinan umum bahwa setiap putusan selalu menyisakan pintu berikutnya. Untuk putusan MK, pintu itu tidak pernah dibuat.
Hal inilah yang perlu dijelaskan dengan tenang, agar perdebatan tidak bergeser dari soal syarat hukum menjadi soal siapa yang paling keras bersuara.
Apa yang Diputus Mahkamah
Perkara yang dimaksud adalah Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam amarnya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena statusnya sebagai calon telah berakhir sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Tiga pekan kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 sampai pada kesimpulan serupa, dan surat keterangan penyetaraan itu kini telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebagian pihak mencoba mencari celah dari susunan putusan itu. Temuan soal ijazah, kata mereka, hanya terdapat dalam pertimbangan, bukan dalam amar, sehingga tidak mengikat. Secara teknis, yang dilaksanakan dari sebuah putusan memang amarnya. Akan tetapi, pertimbangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan, dan temuan fakta di dalamnya dibuat oleh lembaga yang putusannya tidak dapat diperiksa ulang oleh pengadilan mana pun. Tidak ada forum yang berwenang menyatakan sebaliknya.
The Final Interpreter of the Constitution
Mengapa putusan MK tidak bisa dibanding? Jawaban paling sederhana: karena memang tidak ada tempat untuk membanding. Banding dan kasasi hanya hidup dalam peradilan yang berjenjang, dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, lalu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak berada di tangga itu. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menempatkannya sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan Undang-Undang MK menegaskan bahwa putusan itu berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan, tanpa upaya hukum apa pun. MA pun bukan atasan MK, sebab keduanya sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar. Jika putusan MK bisa dibanding, pertanyaan pertamanya justru tak terjawab: dibanding ke mana?
Pertanyaan itu bukan soal teknis belaka. MK dibentuk sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Jika putusannya masih bisa diperiksa ulang, otoritas tafsir terakhir dengan sendirinya berpindah ke forum yang memeriksa ulang itu. Pada titik itu, MK tidak lagi menjadi pengawal konstitusi, melainkan sekadar persinggahan pertama bagi tafsir yang kelak ditentukan di tempat lain.
Desain ini berakar pada gagasan Hans Kelsen, ahli hukum Austria yang merancang mahkamah konstitusi pertama di dunia dalam Konstitusi Austria 1920. Kelsen membayangkan sebuah lembaga khusus yang terpisah dari peradilan biasa dan memegang kewenangan tunggal untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Model ini kemudian diikuti banyak negara, antara lain Jerman melalui Bundesverfassungsgericht dan Korea Selatan. Di negara-negara itu, mahkamah konstitusi juga mengadili dalam satu tingkat dan putusannya tidak dapat dibanding. Indonesia, yang membentuk MK melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, berjalan di jalur yang sama.
Kepastian Hukum
Alasan berikutnya menyangkut kepastian hukum. Perkara yang diadili MK menyangkut hal-hal yang paling menentukan arah negara, mulai dari keberlakuan undang-undang, hasil pemilu, sengketa kewenangan antarlembaga negara, hingga pembubaran partai politik. Upaya hukum berjenjang akan menggantungkan status sebuah norma atau hasil pemilu dalam waktu yang lama. Bayangkan jika sengketa hasil pemilihan presiden bisa dibanding lalu dikasasi selama bertahun-tahun. Pelantikan tertunda, pemerintahan berjalan dalam ketidakpastian, dan pihak yang kalah selalu punya alasan untuk terus menunda. Jadwal ketatanegaraan tidak bisa menunggu.
Erga Omnes
Sifat putusannya juga berbeda. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, putusan pengujian undang-undang di MK berlaku bagi semua orang, atau dalam bahasa hukum bersifat erga omnes. Ketika MK menyatakan sebuah pasal bertentangan dengan UUD 1945, pasal itu kehilangan kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, bukan hanya bagi pemohon. Banding lahir untuk melindungi kepentingan pihak yang kalah dalam sengketa antarorang, sehingga logikanya tidak cocok bagi putusan yang dampaknya ditanggung bersama.
Di sinilah kalimat Jackson menemukan maknanya. Putusan MK tidak final karena hakimnya mustahil keliru. Putusan itu diperlakukan sebagai kata akhir justru karena sistem ketatanegaraan kita membutuhkan satu titik henti.
Upaya Koreksi
Lalu, apakah putusan MK sama sekali tidak dapat dikoreksi? Tidak juga. Ada beberapa jalur, tetapi semuanya tidak langsung dan tidak satu pun berbentuk banding. Jalur pertama adalah pengujian ulang dengan alasan berbeda. Pasal 60 UU MK pada dasarnya melarang materi muatan yang sama diuji kembali (ne bis in idem), tetapi membuka pengecualian jika dasar pengujian dalam UUD 1945 yang digunakan berbeda. Melalui jalur inilah MK beberapa kali menggeser pendiriannya. Ambang batas pencalonan presiden, misalnya, berkali-kali diuji dan ditolak sebelum akhirnya dibatalkan melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Jalur kedua adalah respons pembentuk undang-undang. DPR dan Presiden dapat merumuskan norma baru yang menyesuaikan diri dengan putusan MK. Namun, jalur ini juga bisa disalahgunakan untuk menyiasati putusan, seperti terlihat ketika DPR bergegas merevisi UU Pilkada sehari setelah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Agustus 2024, sebelum akhirnya batal di tengah gelombang protes publik. Jalur ketiga adalah amendemen konstitusi, jalan paling ekstrem karena yang diubah adalah batu ujinya sendiri. Jalur keempat adalah mekanisme etik melalui Majelis Kehormatan MK, yang dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim tetapi tidak dapat menyentuh putusannya.
Perlu dicatat, jalur-jalur itu sebagian besar hanya relevan bagi pengujian undang-undang. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu seperti perkara ijazah Gibran, putusan MK menutup perkara itu sepenuhnya. Gugatan di PTUN atau pengadilan lain pun tidak dapat dipakai untuk menganulir temuan MK, sebab PTUN menguji keputusan pejabat administrasi, bukan putusan pengadilan konstitusi.
Ironinya, publik pernah menyaksikan prinsip ini bekerja ke arah yang berlawanan. Pada 2023, Majelis Kehormatan MK menyatakan Ketua MK saat itu melanggar etik berat dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan yang membuka jalan pencalonan Gibran. Banyak pihak kala itu berharap putusan tersebut dikoreksi, tetapi Majelis Kehormatan menegaskan tidak berwenang mengubahnya, dan putusan itu tetap berlaku karena sifatnya final. Prinsip yang dahulu menjaga Putusan 90 kini berlaku pula bagi putusan soal ijazah. Finalitas tidak memilih kawan, dan justru di situlah letak keadilannya.
Final tidak berarti kebal kritik. Di kalangan akademisi, finalitas ini justru sering dipersoalkan karena tidak tersedia mekanisme koreksi atas putusan yang cacat, baik karena pelanggaran etik maupun karena MK melampaui kewenangannya. Contohnya adalah putusan yang ultra petita, yakni memutus melebihi apa yang dimohonkan, atau putusan yang membuat MK bertindak sebagai positive legislature dengan merumuskan norma baru yang semestinya menjadi wewenang pembentuk undang-undang.
Sebagian akademisi kemudian mengusulkan mekanisme peninjauan internal yang sangat terbatas. Pihak lain menilai usulan itu justru akan mengikis kepastian hukum dan membuka ruang politisasi, karena setiap putusan yang tidak disukai akan selalu dicarikan jalan untuk ditinjau ulang. Perdebatan ini sah dan penting bagi desain ketatanegaraan ke depan. Namun, selama UUD 1945 belum diubah, sifat final tetap mutlak. Perdebatan tentang perlunya pintu baru tidak boleh dicampuradukkan dengan klaim bahwa pintu itu sudah ada.
Harga Kepastian Hukum
Sifat final putusan MK bukan hak istimewa sembilan hakim konstitusi. Ia adalah harga yang kita sepakati bersama untuk memperoleh kepastian. Kita menerima risiko bahwa sebuah putusan bisa diperdebatkan, dan sebagai gantinya kita memperoleh titik akhir bagi persoalan konstitusional yang sering kali paling panas.
Menghormati putusan final tidak menuntut kita menyukai isinya. Yang dituntut adalah kesediaan untuk berhenti mencari pintu yang memang tidak pernah dibuat. Di titik ini, elite politik dan para ahli hukum di sekelilingnya memikul tanggung jawab lebih besar, sebab dari merekalah masyarakat belajar memperlakukan putusan pengadilan.