Perempuan dan Korupsi

Woman with postpartum depression holding baby. Foto: Nusa Daily

Apakah korupsi berdampak lebih buruk terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Jawabannya adalah iya. Korupsi menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat, dan perempuan adalah korban yang paling menderita dari praktik korupsi.

Berbagai diskriminasi yang dikenakan terhadap perempuan membuat perempuan secara ekonomi dan sosial semakin tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Situasi ini pada gilirannya membuat perempuan tidak mampu mendorong pemerintahan untuk akuntabel dan memberikan pelayanan dasar terhadap hak-hak mereka. Seperti yang terjadi di Indonesia, korupsi telah dipraktikkan meluas di berbagai sektor kehidupan, terutama dalam pelayanan publik, korupsi menjadi aturan. Tanpa korupsi tidak ada pelayanan. Uang suap dan pelicin kemudian menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, termaksud perempuan.

Menakar Dampak Korupsi Terhadap Perempuan

Korupsi membuat akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi terbatas. Dampaknya bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketika harus memilih, anak laki-laki akan lebih mungkin diutamakan untuk sekolah karena menjadi penerus keluarga dan akan menjadi the main breadwinner. Begitu juga mahalnya layanan kesehatan yang akan membuat banyak perempuan tidak bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi ataupun mengurangi asupan makanan, sementara rokok untuk sang Bapak bisa terus mengepul tak terkendali.

Skema Gender Responsif Budgeting

Desakan negara mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan dan kesenjangan gender merupakan salah satu isu global yang harus segera dieksekusi. Di sinilah konsep gender responsive budgeting menempati peran kunci karena krusialnya peran anggaran dalam kebijakan negara. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang sistematis untuk meneliti sejauh mana perempuan mendapatkan manfaat dari belanja publik, dan memastikan ketersediaan anggaran publik baik untuk mengingkatkan kapasitas produktif dan sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dalam menjawab masalah gender. Peran anggaran dalam penyelesaian masalah gender bukan sekadar dokumen dan apek teknis keuangan semata, namun lebih jauh, anggaran merefleksikan bagaimana prioritas pembangunan karena dalam anggaran tercermin ekspresi kebijakan yang adil.

Anggaran responsive gender bukan berati anggaran tersebut terpisah dari laki-laki dan perempuan, tetapi lebih untuk memastikan bahwa gender menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan anggaran. Implikasinya, anggaran responsive gender bukanlah jumlah anggaran yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam setiap pengeluaran negara, karena perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, untuk sektor kesehatan, penyediaan anggaran untuk persalinan adalah krusial bagi perempuan tetapi tidak bagi laki-laki.

Anggaran responsive gender ini menjadi kebijakan negara yang diperuntukan untuk mengakomodir kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan dan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan. Bentuknya bisa nampak dari pembangunan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan, skema permodalan bagi usaha mikro perempuan, ataupun dukungan finansial bagi organisasi dan lembaga perempuan.

Sebagai contoh, untuk pembangunan pasar desa, di mana jumlah pedagang dan pembeli mayoritas adalah perempuan. Beberapa hal seperti toilet terpisah dengan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan perlu disediakan, bersamaan dengan pengadaan sarana pengasuhan anak yang layak karena peran pengasuhan yang diemban oleh perempuan. Sebaliknya, di pasar hewan, di mana kebanyakan pedagang dan pembelinya adalah laki-laki, proporsinya juga perlu meyesuaikan sehingga intervensi anggarannya juga akan berbeda.

Skema gender responsive budgeting ini mengambarkan bagaimana anggaran disemua sektor pembangunan memperhitungkan perbedaan situasi kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana kebutuhan ini dijawab secara setara oleh anggaran.

Apalagi di daerah-daerah, tantangannya adalah perlunya pendekatan dan komitmen dari pejabat kunci yaitu DPRD dan Kepala Daerah untuk membuat kebijakan anggaran yang adil gender. Seberapa prioritaskah isu kesehatan ibu dan anak di bandingkan proyek-proyek mercusuar yang tidak berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat terutama perempuan dan kelompok marjinal lain?

Keberhasilan mendorong gender sebagai prioritas dalam proses penganggaran juga akan berkorelasi dengan perbaikan representasi perempuan di berbagai tingkatan, seperti keterwakilan perempuan di parlemen atau jabatan strategis pemerintahan lainnya. Di negara-negara dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi justru ditandai dengan tingginya representasi perempuan di lembaga publik seperti parlemen. Azfar dalam artikelnya yang berjudul Gender and Corruption menunjukan bahwa perempuan lebih tidak berkompromi terhadap tindakan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan diri sendiri.

Amanda Dea Lestari (Penulis adalah Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi KPK RI 2020)