Kemenag Medan Soal Polemik Kotak Infak Masjid Agung: Akan Dimediasi Majelis Ulama

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Masjid Agung Kota Medan, Rabu (4/11/2026). Foto: Amar Marpaung/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Masjid Agung Kota Medan, Rabu (4/11/2026). Foto: Amar Marpaung/kumparan

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan menyebut Majelis Ulama akan berupaya memediasi polemik pengelolaan kotak infak Masjid Agung Medan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Medan, Impun Siregar, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Agung Medan. Ia berharap upaya mediasi tersebut dapat segera menyelesaikan polemik yang terjadi.

"Iya pasti kan, mungkin dari majelis ulama akan berupaya memediasinya," kata Impun saat ditemui di Medan, Kamis (12/11).

"Mudah-mudahan cepat selesai. Doakan saja, semoga cepat selesai," imbuh Impun.

Polemik Kotak Infak Masjid

Polemik pengelolaan kotak infak ini mencuat setelah viral video sejumlah orang membawa kotak infak Masjid Agung Medan melalui tangga darurat. Dalam video tersebut, terlihat pula seseorang menutup kamera CCTV di salah satu ruangan.

Menanggapi video tersebut, Impun membantah adanya penyalahgunaan dana infak oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM. Ia menegaskan, pengurus BKM tidak pernah membuka kotak infak karena proses pengambilan dan penghitungan dana dilakukan oleh petugas Bank Sumut Syariah.

Impun menyebut, kotak-kotak infak yang terkumpul setiap Jumat dibuka dan dibawa oleh petugas bank tersebut. Ia juga membantah pengurus BKM mengambil atau menggelapkan uang infak.

"Semua kotak infak Jumat dibuka, diambil dan langsung dibawa Bank Sumut Syariah. Enggak pernah yang buka pengurus BKM, itu fitnah," kata Impun saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Di sisi lain, kuasa hukum Badan Kenaziran Wakaf Masjid Agung Medan, Dani Sintara, menilai BKM tidak memiliki kewenangan mengelola harta benda wakaf, termasuk dana infak yang terkumpul di masjid.

Dani menyebut video yang beredar memperlihatkan pengambilan kotak infak oleh pihak BKM pada 9 Oktober 2026. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur pengelolaan harta benda wakaf oleh nazir.

"Masjid Agung sebagai harta benda wakaf itu, yang berhak kan sebenarnya Kenaziran. Dia kewenangannya untuk mengelola harta benda wakaf," kata Dani saat dihubungi, Rabu (4/11).

Menurut Dani, terdapat tiga kepengurusan di lingkungan Masjid Agung Medan, yakni Badan Kemakmuran Masjid, Badan Kesejahteraan Masjid, dan Badan Kenaziran Masjid. Ia menyebut pihak kenaziran memiliki kewenangan mengelola harta benda wakaf.

Dani juga menuding pihak BKM membawa kotak infak setelah salat Jumat tanpa terlebih dahulu menghitung isinya di dalam masjid.

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengelolaan masjid dan dana infak tersebut menjadi salah satu persoalan yang diharapkan dapat diselesaikan melalui mediasi majelis ulama.