Angka Kemiskinan Maluku Masih di Atas Rata-Rata Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberi sambutan pada Musrenbang Provinsi Maluku di Islamic Center, Ambon Selasa (9/4). (Foto: ambonnesia)

Ambonnesia.com-Ambon,-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro Mengatakan angka kemiskinan di Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Menurutnya, hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka kemiskinan paling rendah di Maluku. Angka kemiskinan tertinggi ditempati Kabupaten Maluku Barat Daya, disusul Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.

"Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Ambon, sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Buru," jelasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku pada periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan IPM nasional. Rasio gini di Maluku lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Namun berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kabupaten Buru.

"Begitupula dengan laju pertumbuhan IPM Maluku masih lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM nasional. Secara spasial, masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara Kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya," terangnya.

Masalah di Maluku adalah sektor perekonomian masih memiliki ketergantungan pada sektor primer dan sektor administrasi pemerintah, kontribusi pemerintah yang cukup besar pertanda belum mandirinya perekonomian di Maluku.

Selain itu, minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas masih terbatas menyebabkan angka kemiskinan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nasional.

Menteri Bambang memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah agar mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah daerah perlu membangun infrastruktur konektivitas antar wilayah. Untuk itu, perlu menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Maluku.

"Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku juga harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya,” jelas Bambang.

Dalam mendukung capaian target nasional pada tahun 2020, target pembangunan Maluku meliputi pertumbuhan ekonomi minimal 5,96 persen, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 17,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi maksimal 6,84 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14 persen.