DPD Golkar Tuding Polda Maluku Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi

Ambon,- Tudingan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar), terkait adanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dibantah Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.
Bantahan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas (Kabag Humas) Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat, Selasa (8/5).
"Selama ini kita bekerja secara profesional sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Ohoirat.
Apalagi, selama ini tidak ada protes dari masyarakat Maluku terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah aparatur pemerintahan.
Pasalnya, kerugian negara yang akibat tindakan korupsi sangat meresahkan masyarakat. Ohoirat menyakini, publik Maluku juga mendukung proses pengungkapan dugaan korupsi.
Dia menyesalkan sikap DPD partai Golkar, yang mempolitisasi kinerja Ditreskrimsus Polda Maluku yang mengungkap beberapa kasus korupsi belakang ini. "Ini kan tidak fair," ungkapny.
Ohoirat menjelaskan, penanganan kasus korupsi oleh Polda Maluku tidak hanya dilakukan saat ini. Namun, Polda Maluku, bekerja sesuai target yang diberikan oleh Kapolri RI Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bisa mengungkap sembilan kasus korupsi setiap tahun.
"Sementara jajaran polres diberi target satu kasus. Dan selama ini target itu kadang melebihi, namun kadang juga kurang,” jelasnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Maluku seakan panik setelah Ditreskrimsus Polda Maluku membidik kasus korupsi yang diduga menjerat Bendahara Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff.
Kepanikan tersebut berujung, digelarnya konferensi pers di kantor DPD Golkar Maluku, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada Minggu, 6 April kemarin.
Dalam konferensi pers yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) DPD Golkar Maluku Ridwan Rahmah Marasabesy, partai berlambang beringin itu merasa dirugikan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Maluku.
“Kita membutuhkan ada netralitas dari polisi yang salah satunya adalah penegakan hukum, dengan tidak melemahkan sebagian kandidat yang lain,” kata Ramli Rahmah dalam konfrensi pers Minggu petang.
( Yusuf Samanery )
