Mahasiswa Maluku di Jakarta Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bupati SBB

Ambon,- Keluarga Mahasiswa Maluku Jakarta (KMMJ) mendatangi Kantor KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menggelar aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mangambil alih kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang diduga melibatkan Bupati Seram Bagian Barat, M Yasin Payapo.

Koordinator aksi, Alone mengatakan, pentingnya membongkar kasus tersebut agar memberikan efek jera terhadap pelaku korup, karena saat ini korupsi sudah terkesan menjadi budaya.

"KPK harus mampu menuntaskan kasus korupsi yangg ada di Maluku kususnya di Seram Bagian Barat. Orang nomor satu di kabupaten tersebut diduga kuat melakukan praktek korupsi dana desa," kata Alone, di Gedung KPK, Senin (28/5).

Selaku lembaga yang memiliki otoritas, KPK diminta melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. Karena, sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat dinilai kurang serius melakukan penyelidikan kasus dugaan pemotongan ADD sebesar 10 persen tersebut.

Pemotongan ADD yang dilakukan terhadap 92 desa di Seram Bagian Barat, merupakan sebuah kejahatan, dan bertentangan dengan perintah Presiden. Dimana, pemotongan ADD sebesar 10 persen dilakukan berdasarkan SK Bupati nomor Kep/412.2-437 tahun 2017.

"Bicara hukum ya hukum, tidak ada politik. Olehnya itu, KPK harus menyilidiki serta menangkap sang bupati karena telah melakukan praktek tindak pidana korupsi," tegasnya.

KMMJ dalam aksi tersebut meminta, KPK mengambil alih kasus pemotongan ADD dari aparat kepolisian.

Sebelumnya aksi ini juga sudah dilakukan Gerakan Mahasisa Maluku Jakarta, dengan desakan yang sama, yakni meminta KPK segera memanggil Bupati Seram Bagian Barat, M Yasin Payapo untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi yang menyeret namanya.

( AHS )