38 Pelabuhan di Maluku Belum Punya Dermaga

Ambon,- Geografis Maluku yang memiliki luas perairan mencapai 92,4 persen dibandingkan wilayah daratan yang hanya berkisar 705.645 KM2, mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) agar terus meningkatkan perhatiannya terhadap infrastruktur perhubungan laut, termasuk dermaga sandar pada beberapa kabupaten/kota yang hingga kini masih memprihatinkan.

Tercatat, dari 83 pelabuhan dan 20 tempat penyebrangan yang tersebar di sebelas kabupaten/kota, di wilayah Provinsi Maluku, 38 di antaranya belum memiliki dermaga sandar. Akibatnya, kapal yang hendak menurunkan penumpang dan muatannya harus berlabuh di tengah laut hingga berjam-jam lamanya.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan berbahaya, apalagi kalau berbenturan dengan cuaca terbilang ektrim. Sehingga itu, pemerintah diharuskan untuk menginisiasi berbagai alternative terkait infrastruktur tersebut.

Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frans Johanis Papilaya mengatakan, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, Pemeritah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp 1,1 triliun, yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan sarana prasaran perhubungan laut, di Maluku.

“Meski begitu, besaran dana tersebut tidak dikelolah langsung oleh Dishub Maluku. Tetapi oleh Pemerintah Pusat melalui Unit Pelaksana Teknik (UPT) yang ditunjuk langsung. Semoga kita bisa sama-sama mengawalnya,” harap Papilaya.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku juga akan mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, sebesar Rp 37 miliar lebih. Dana ini, lanjut Papilaya, akan digunakan untuk menjawab berbagai tantangan geografis Maluku, yang didominasi oleh kepulauan.

"Tidak hanya laut, tapi dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan udara," tuturnya.

(Yusuf Samanery)