Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
Murad Ismail Berjanji Akan Hapus Status Daerah Tertinggal di Maluku
27 Maret 2019 20:27 WIB
ADVERTISEMENT
Ambonnesia.com-Ambon,-Ada delapan kabupaten di Maluku yang masuk dalam kategori daerah tertinggal versi pemerintah pusat. Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail akan bekerja keras menghapus status daerah tertinggal itu.
ADVERTISEMENT
Daerah tertinggal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2015 lalu.
Delapan daerah tertinggal di Maluku yakni, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) serta Kabupaten Buru Selatan.
Usai dilantik Murad memastikan bakal bekerja keras bersama pemangku kepentingan lainnya untuk membangun Maluku. Ia akan menaikkan status beberapa kabupaten tertinggal menjadi daerah maju.
"Setelah saya dilantik, tidak ada lagi istilah kabupaten tertinggal. Jangan sampai dikatakan kabupaten penyumbang kemiskinan. Ini tidak boleh lagi terjadi," kata Murad Rabu (27/3).
ADVERTISEMENT
Tetapi ia sadar, membangun Maluku tidak bisa lewat seorang gubernur atau wakil gubernur. Perlu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten serta jajaran TNI-Polri.
Untuk itu, Murad juga akan menggelar pertemuan bulanan dengan seluruh kepala daerah 11 kabupaten/kota di Maluku. Menurut dia, selama ini koordinasi itu kurang diperhatikan sehingga menyebabkan pembangunan berjalan lambat.
“Selama saya jadi Kapolda Maluku tidak pernah diminta oleh gubernur untuk rapat bersama, bahas persoalan daerah ini. Sehingga tidak tahu mau bawah kemana Maluku ini. Untuk itu, ketika saya dilantik nanti akan melakukan koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, termasuk bupati walikota sebulan sekali untuk bicarakan apa yang menjadi kebutuhan utama di daerah," jelas Murad.
ADVERTISEMENT
Persoalan keamanan juga menjadi perhatiannya. Kata dia investor akan datang ke Maluku jika daerah ini aman dari segala gangguan.
"Satu daerah atau negara jika tidak aman, maka tidak ada investor yang masuk. Sehingga perlu dilihat karena tugas kepala daerah adalah bagaimana mengentaskan masalah kemiskikan dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian jaga SDA agar bisa dinikmati oleh generasi kita kedepan," tuturnya. (Amar)