Ombudsman Mencatat Laporan Pengaduan Masyarakat Meningkat

Ambon,- Sepanjang dua tahun terakhir, ombudsmam mencatat ada ratusan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Tercatat, sebanyak 143 pengaduan yang diterima ombudsman Sedangkan, 172 laporan di 2017 lompatan kenaikan pengaduan tersebut beragam. Mulai dari pemgaduan terkait administrasi, diskriminasi, konflik kepentingan, permintaan imbalan hingga pihak instansi yang sama sekali tidak memberi pelayanan.

Hasan Slamat, kepala perwakilan Ombudsman Maluku mengatakan, hasil rekapitulasi pengaduan dari 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan. "Saat masyarakat tidak puas, mereka melapor ke kita," jelasnya saat ditemui Ambonnesia.com di kantornya di Jalan. Dr Sitanala, Waringin Ambon.

Menurutnya, saat ini masyarakat sudahLebih bebas dan leluasa dalam menyikapi berbagai hal. Karena itu tiap ada kejanggalan warga berhak melapor.

"Bahkan yang sering masuk laporan soal konflik adat di daerah," lanjut pria asal Negeri Hitu itu.

Dari sekian laporan yang didata terdapat tiga instansi yang paling banyak bermasalah, Pemerintah kota dan provinsi menduduki peringkat pertama. yakni sebanyak 51 laporan di tahun 2016 dan 72 laporan di 2017. Terkait hal itu, dia menuturkan Warga kerap mengeluhkan mengenai surat IMB yang lama serta birokrasi yang ruwet. Hal tersebut menjadi catatan yang perlu dibenahi. Bahkan Hasan dengan tegas mengatakan jika birokrasi yang ruwet berpotensi adanya transaksi di bawah tangan serta pungutan liar.

"Warga paling banyak melapor soal pengurusan IMB yang berbelit belit. Padahal harusnya bisa diselesaikan hanya dalam satu hari," tegasnya.

Sementara itu dua instansi lain yakni kepolisian sebanyak 27 laporan di 2016 dan 31 di 2017. Kemudian, BPN sebanyak 15 laporan di 2016 dan 18 laporan di 2017.

"Yang ada kemajuan justru pelayanan di kantor pencatatan sipil. Semua sudah tertata dan rapi," ujarnya.

Priska Akwila