Viral, Menteri Susi Marah Gubernur Maluku Lewat Twitter

AMbon,- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mendadak marah kepada Gubernur Maluku Said Assagaff lewat akun twitternya. Kemarahan ini sontak mendapat respon dari warganet dan menjadi viral di sosial media. 

Menteri Susi kesal, lantaran pernyataan Gubernur Maluku dalam salah satu media online nasional edisi Kamis (1/2/2018) menyebutkan, penyebab utama angka kemiskinan di Maluku karena kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

Lewat akun twitternya Menteri Susi menuliskan, berdasarkan informasi yang diterima dari nelayan dan pengusaha ikan di Maluku, akibat kebijakan KKP, masyarakat sudah dengan muda mendapatkan ikan. Masyarakat bahkan senang sejak kapal-kapal asing berhenti beroperasi.

Pernyataan Menteri Susi ini sontak mendapat dukungan dari warganet. Dari beberapa jam lalu, sudah sebanyak 141 yang menyukai dan 95 komentar balasan di postingan tersebut. Berikut ini kicauan Menteri Susi yang mendapat tanggapan dari warganet.  

“dari lapangan info yg kita dapatkan Nelayan2 dan pengusaha ikan di Maluku Non Illegal fishing sekarang dapat ikan banyak dan mudah. Masyarakat senang sejak kapal2 asing berhenti beroperasi . ayo dong cek lapangan. Tanya masyarakat,” tulis @susipudjiastuti.

“Kompas semestinya cek. Moratorium kapal2 asing itu sudah berakhir thn 2015. Stlh itu kpl2 asing dilarang operasi. Krn telah mencuri ikan brthn2, perbudakan atas orng Myanmar di Benjina, Mabiru, di Ambon. Selama mrk beroperasi ABK nya Asing & ikan tidak pernah didaratkan,” komentar balasan @susipudjiastuti.

“Gubernur nya mungkin ga pernah liat nelayan maluku sesungguhnya, dan masih mimpi dengan moratorium... jgn2 salah satu pemilik kapal ex asing nih... yg diliat nelayan nya pap bukan pemilik ex asing,” kecam @HariGenta

“BOOOM!!!!! Ribak sude bu,” pinta @agyldharmawan.

“ayo bu @susipudjiastuti keluarkan kata2 tenggelamkan,” tegas @iinrosita29

“Apa gak salah Maluku miskin karna Kebijakan bu @susipudjiastuti Malah karna Ibu @susipudjiastuti kasus perbudakan di Benjina bisa terkuak. Kasus Benjina kan ada pada masa Gubernur ini,” cetus @Franszleonardo.

Mifta Abdulah