No Viral, No Justice: Antara Hukum, Keadilan, dan Peran Media Sosial
Tulisan dari Amelia Octaviani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMengungkap bagaimana viralitas memengaruhi penegakan hukum sekaligus berpotensi mengalihkan perhatian publik.
Bayangkan jika sebuah kasus hukum hanya akan ditangani ketika sudah ramai di media sosial. Ketika tidak ada sorotan, tidak ada pula tindakan. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan sederhana
namun mengusik: apakah keadilan di Indonesia harus menunggu viral terlebih dahulu agar bisa ditegakkan?
Istilah "no viral no justice" sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Fenomena ini telah muncul dalam berbagai kasus hukum selama beberapa tahun terakhir dan semakin terasa nyata di tengah masyarakat. Istilah tersebut menggambarkan kondisi di mana suatu kasus baru mendapatkan perhatian serius setelah viral di media sosial. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem keadilan di Indonesia berjalan dalam praktiknya saat ini.
Fenomena ini bukan sekadar asumsi, melainkan dapat dilihat dari berbagai peristiwa nyata. Salah satunya adalah kasus santri di Lombok pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka serius. Meskipun kasus ini tergolong berat, proses penanganannya berjalan lambat. Setelah menjadi perhatian publik dan ramai dibahas di media sosial pada tahun 2026, penanganannya terlihat lebih cepat dan tegas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara urgensi kasus dengan kecepatan penanganan hukum.
Kasus lain juga terlihat pada kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta pada tahun 2026. Awalnya, kasus ini hanya berasal dari laporan internal dan belum mendapat perhatian luas. Namun, setelah viral di media sosial, aparat segera bergerak dengan melakukan penggerebekan dan menetapkan sejumlah tersangka. Perubahan respons yang signifikan ini menegaskan bahwa tekanan publik memiliki pengaruh besar dalam mendorong penegakan hukum.
Selain itu, kebakaran hutan besar di Kalimantan pada tahun 2026 juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Kebakaran ini berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas sehari-hari. Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya mengganggu wilayah sekitar, tetapi juga berdampak lintas daerah. Namun, tidak semua informasi terkait kasus ini disampaikan secara terbuka, termasuk identitas perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar. Kurangnya transparansi ini memunculkan kecurigaan di masyarakat dan menunjukkan bahwa tidak semua kasus besar mendapatkan tekanan publik yang cukup untuk mendorong akuntabilitas secara maksimal.
Fenomena serupa juga tampak dalam kasus dugaan pelanggaran oleh aparat di Tual, Maluku, yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar. Sorotan dari masyarakat dan organisasi hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam mendorong proses hukum terhadap pelaku. Bahkan dalam kasus yang lebih ringan, respons aparat sering kali baru muncul setelah mendapat tekanan dari publik. Pola ini memperlihatkan bahwa viralitas seakan menjadi pemicu yang menentukan prioritas penanganan suatu kasus.
Namun, di sisi lain, perlu disadari bahwa tidak semua viralitas membawa dampak positif. Dalam beberapa kondisi, isu yang viral justru dapat berfungsi sebagai pengalihan perhatian dari masalah yang lebih besar atau lebih mendesak. Ketika perhatian publik terfokus pada satu kasus tertentu, ada kemungkinan isu lain yang tidak kalah penting menjadi terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa viralitas memiliki dua sisi: sebagai alat kontrol sosial yang efektif, tetapi juga berpotensi membentuk fokus perhatian masyarakat secara tidak proporsional.
Peran media sosial dalam fenomena ini memang tidak dapat diabaikan. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, jika penegakan hukum terlalu bergantung pada tekanan publik, maka hal tersebut justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri.
Jika dilihat dari perspektif teori, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Keadilan tidak seharusnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti popularitas atau perhatian publik. Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Artinya, setiap laporan harus diproses secara profesional dan objektif tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.
Nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa juga menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, fenomena “no viral no justice” menunjukkan bahwa realitas yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.
Masalah utama dari fenomena ini adalah tidak semua kasus memiliki peluang untuk menjadi viral. Banyak korban yang tidak memiliki akses, pengetahuan, atau keberanian untuk menyuarakan kasusnya ke ruang publik. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa kasus-kasus lain yang sama pentingnya justru tidak mendapatkan perhatian yang layak dan tidak ditangani secara maksimal. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam masyarakat.
Fenomena “no viral no justice” seharusnya menjadi alarm bagi sistem hukum di Indonesia. Ketika keadilan mulai bergantung pada viralitas, maka yang dihadapi bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Jika masyarakat tidak lagi percaya pada sistem hukum, maka akan muncul kecenderungan untuk mencari keadilan dengan cara lain di luar mekanisme yang seharusnya.
Selain itu, ketergantungan pada viralitas juga berpotensi menggeser makna keadilan itu sendiri. Keadilan yang seharusnya bersifat objektif dan berdasarkan fakta dapat berubah menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh opini publik. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang memiliki suara lebih besar di ruang publik akan lebih mudah mendapatkan perhatian, sementara yang lemah akan semakin terpinggirkan.
Di sinilah pentingnya peran masyarakat untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Tidak semua hal yang viral mencerminkan keseluruhan fakta, dan tidak semua kasus yang tidak viral berarti tidak penting. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilah informasi, tidak mudah terprovokasi, serta tetap mengedepankan nilai keadilan dalam melihat suatu peristiwa. Dengan demikian, media sosial dapat benar-benar menjadi alat kontrol sosial yang sehat, bukan sekadar ruang yang membentuk opini tanpa dasar yang jelas.
Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan cepat tanpa harus menunggu tekanan publik. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja aparat juga perlu diperkuat, baik dari internal maupun eksternal.
Pada akhirnya, keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa ramai suatu kasus dibicarakan, melainkan pada kebenaran dan fakta yang ada. Pertanyaan yang perlu direnungkan bukan lagi bagaimana membuat suatu kasus menjadi viral, tetapi mengapa keadilan belum mampu berdiri tanpa tekanan publik. Selama hal ini belum terjawab, fenomena “no viral no justice” akan terus berulang di Indonesia.
Jika keadilan masih harus menunggu viral untuk ditegakkan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya sistemnya, tetapi juga komitmen bersama dalam menjadikan keadilan sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam masyarakat.