Mekanisme Penyesuaian Harga dengan Nilai Tukar Fleksibel dan Tetap

Ditulis Oleh: Amelia Salsabila Putri, Intan Novianti, Laurentius Dimas

Bayangkan pemilik warung makan di pinggiran Jakarta. Suatu pagi, pemasok bilang harga bahan tambahan impor naik. Padahal harga di negara asalnya tidak berubah. Yang bergeser hanya satu hal: nilai tukar rupiah.

Cerita kecil seperti ini terjadi setiap kali kurs bergerak. Jika kurs naik dari Rp15.000 menjadi Rp15.600 per dolar AS, bahan baku impor senilai US$1.000 yang tadinya Rp15 juta menjadi Rp15,6 juta, atau naik 4 persen. Lalu siapa yang menanggung selisihnya? Di sinilah mekanisme penyesuaian harga bekerja, dan caranya berbeda antara sistem kurs fleksibel dan kurs tetap.

Dua sistem, dua cara menjaga kurs

Dalam sistem fleksibel, kurs bergerak mengikuti permintaan dan penawaran dolar di pasar. Dalam sistem tetap, pemerintah atau bank sentral menjaga kurs di patokan tertentu, antara lain dengan menjual atau membeli cadangan devisa. Di Indonesia, Bank Indonesia mengajukan sistem nilai tukar untuk ditetapkan pemerintah, lalu menjalankan kebijakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 1999.

Tulisan ini disusun dari pembacaan aturan dan data resmi Bank Indonesia dan BPS, bukan dari penelitian lapangan.

Yang kami temukan:

1. Kurs fleksibel: rupiah melemah, biaya impor naik, lalu merambat dari produsen ke distributor, pedagang, dan akhirnya konsumen. Tidak otomatis dan sering terlambat, karena stok lama, persaingan, dan margin ikut menentukan.

2. Dampaknya tidak merata: eksportir bisa diuntungkan, sedangkan importir dan rumah tangga berpenghasilan rendah paling merasakan tekanan harga.

3. Kurs tetap: biaya impor lebih mudah ditebak selama patokan bertahan. Tetapi harga tetap bisa naik karena harga dunia atau ongkos kirim. Dengan patokan Rp15.000, barang yang naik dari US$1.000 ke US$1.050 tetap membuat biaya impor naik menjadi Rp15,75 juta.

4. Risiko kurs tetap: cadangan devisa bisa terkuras, dan bila patokan akhirnya diubah, harga bisa melonjak sekaligus.

Data 2023 mengingatkan bahwa kurs bukan satu-satunya tersangka

Pada Desember 2023, inflasi umum Indonesia 2,61 persen, sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 6,18 persen (data BPS). Pendorong terbesarnya adalah beras dan cabai merah, bukan barang impor semata.

Inflasi pangan Desember 2023 jauh melampaui inflasi umum. (Grafik: penulis/data BPS)

Menariknya, sepanjang 2023 rupiah justru menguat tipis sekitar 1 persen: kurs JISDOR berada di Rp15.439 pada akhir tahun, dari Rp15.592 setahun sebelumnya (Kontan). Harga pangan tetap naik karena pasokan dan distribusi, bukan hanya kurs.

Kesimpulan

Tidak ada satu sistem kurs yang selalu terbaik. Sistem fleksibel membiarkan tekanan ekonomi terserap lewat pergerakan kurs, tetapi biayanya terasa di harga barang. Sistem tetap memberi kepastian, tetapi menuntut cadangan devisa besar dan kebijakan yang konsisten. Data 2023 menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok juga ditentukan pasokan dan distribusi, sehingga kurs yang stabil saja tidak cukup menjaga dompet rumah tangga.

Solusi yang bisa dijalankan

Bagi pemerintah dan Bank Indonesia, jelaskan penyebab pergerakan kurs dan harga secara terbuka, perbaiki distribusi pangan, dan nilai keberhasilan dari beberapa indikator sekaligus: kurs, inflasi umum, inflasi pangan, dan cadangan devisa. Kelompok rentan perlu dilindungi dengan bantuan yang tepat sasaran.

Bagi pelaku usaha, susun anggaran dengan beberapa skenario kurs, cari pemasok alternatif, dan naikkan harga hanya sebesar kenaikan biaya yang nyata agar kepercayaan konsumen terjaga.

Bagi kita sebagai konsumen, jangan langsung menyalahkan kurs untuk setiap kenaikan harga. Cek juga pasokan, cuaca, dan ongkos distribusi sebelum menyimpulkan.