Politik ‘Fotokopi’ dan Matinya Meritokrasi di Sumut

ilustrasi politik "fotokopi" dan pewarisan kekuasaan dalam pilkada sumatera utara,gambar ini diambil dari gemini AI

Panggung politik kita di Sumatera Utara belakangan ini terasa seperti mesin fotokopi yang bekerja lembur. Di sepanjang jalanan Kota Medan hingga ke pelosok kabupaten, baliho besar memajang wajah-wajah baru dengan nama belakang yang sudah sangat familiar di telinga publik. Memasuki pertengahan 2026 ini, kita seolah dipaksa memaklumi satu kenyataan pahit: politik bukan lagi tentang adu gagasan, melainkan soal pewarisan takhta.

Dahulu, kita membayangkan partai politik sebagai kawah candradimuka tempat pemimpin digodok. Namun, realitanya banyak partai kini beroperasi layaknya firma aset keluarga. Kader-kader di daerah yang sudah bertahun-tahun berkeringat di akar rumput dipaksa "tahu diri" untuk minggir saat sang putra mahkota atau kerabat dekat pejabat petahana ingin mencicipi kursi kekuasaan.

Logikanya sederhana namun merusak. Untuk apa bersusah payah membangun reputasi dari nol jika Anda bisa mewarisinya dalam semalam? Ini adalah bentuk privatisasi kekuasaan yang dibungkus dengan baju demokrasi. Kepentingan publik akhirnya sering kali kalah oleh kepentingan menjaga kelangsungan trah keluarga di kursi jabatan eksekutif maupun legislatif.

Setiap kali dikritik, tameng yang digunakan selalu sama, yaitu setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih. Secara hukum formal, ini memang tidak salah. Namun secara etika publik di Sumatera Utara yang menjunjung tinggi integritas, ini adalah penyempitan makna yang sangat bias.

Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah seorang aktivis atau teknokrat cerdas dari Medan benar-benar punya hak yang sama untuk mengakses logistik kampanye dan restu elit partai jika dibandingkan dengan anak atau menantu penguasa? Membenturkan aturan hukum dengan kepatutan etika adalah cara paling instan untuk melegitimasi nepotisme di era modern ini.

Fenomena ini membawa dampak sistemik yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah lahirnya para "pemimpin magang". Mandat untuk mengurus hajat hidup jutaan warga di Sumatera Utara diberikan kepada mereka yang minim rekam jejak kepemimpinan namun memiliki kedekatan darah. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali terasa seperti dari menara gading yang jauh dari realitas rakyat bawah yang sedang berjuang dengan isu infrastruktur dan ekonomi.

Selain itu, hal ini menciptakan demoralisasi kader. Generasi muda potensial di daerah akan malas berpolitik karena mereka tahu bahwa "jalur orang dalam" selalu menang di atas prestasi dan keringat kerja nyata. Jika ini dibiarkan, partai politik di daerah hanya akan menjadi arisan keluarga besar, bukan mesin pencetak pemimpin bangsa yang tangguh.

Demokrasi adalah tentang sirkulasi, bukan stagnasi di lingkaran keluarga yang itu-itu saja. Jika kita terus membiarkan "politik fotokopi" ini berjalan tanpa sanksi sosial di bilik suara, maka meritokrasi di tanah Sumatera Utara akan benar-benar menjadi barang antik yang hanya ada di buku sejarah.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton dalam drama pewarisan kekuasaan ini. Suara kita adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka wariskan. Maka, gunakanlah suara itu untuk memilih pemimpin yang benar-benar berproses dari bawah, bukan yang sekadar meneruskan takhta orang tuanya.

Amelia Tiara Manurung, mahasiswi universitas katolik santo Thomas Medan