Kematian Khamenei dan Drama AS‑Israel: Kekerasan sebagai Jalan Pintas Perubahan

Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran. Sumber Foto: Shutterstock

Kematian Ayatollah Ali Khamenei pada akhir Februari 2026 bukan hanya akhir dari era kepemimpinan tertinggi Iran; ia menjadi simbol baru tentang bagaimana kekerasan, politik, dan narasi global saling tarik‑menarik di panggung dunia. Media pemerintah Iran menyebut Khamenei sebagai syahid — martir yang gugur dalam serangan udara AS‑Israel — sementara Washington dan Tel Aviv memaknai kematian itu sebagai “peluang” untuk mengubah arah kekuasaan di Teheran. Di tengah semua narasi besar itu, rakyat Iran sendiri kerap diperlakukan sebagai latar belakang, bukan aktor utama sejarah mereka.

Yang paling menarik dikritik adalah cara kematian ini terjadi. Bukan sekadar kejadian alamiah, tapi konsekuensi dari serangan militer presisi yang membidik satu sosok politik. Serangan udara ke kompleks kantor Khamenei di Teheran menandai sebuah preseden berbahaya: pemimpin politik suatu negara dijadikan target militer secara terbuka, bukan hanya sebagai simbol rezim, melainkan sebagai “alat” untuk mengguncang tatanan kekuasaan. Dalam logika ini, kekerasan bukan lagi sekadar sarana pertahanan, tapi instrumen politik yang dikemas sebagai “strategi menuju perubahan”.

Donald Trump, sebagai Presiden AS, tidak hanya membenarkan kematian Khamenei; ia mengonstruksinya sebagai “momentum” bagi rakyat Iran untuk “mengambil kembali” negara mereka. Narasi ini terdengar heroik: AS menggambarkan diri sebagai pihak yang membuka pintu bagi demokrasi, seolah kekuasaan diktatoris hanya bisa runtuh jika ada sentakan luar yang tegas. Tapi di balik retorika itu, ada logika yang mengabaikan rumitnya realitas politik Iran: sejarah panjang teokrasi, integrasi kekuasaan militer, dan jaringan patron‑klien yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu serangan udara.

Kritik utama bukan hanya soal apakah rezim Khamenei memang represif — yang jelas ia memang demikian dengan banyak pelanggaran HAM dan penindasan politik. Masalahnya adalah pemaksaan skenario: serangan ke pemimpin tertinggi, lalu klaim bahwa “kini rakyat Iran bisa bangun”, seolah keputusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik AS dan Israel. Dalam narasi ini, rakyat Iran diposisikan sebagai pihak yang selama ini “dipaksa diam”, tapi ketika rezim diguncang dari luar, kebebasan mereka justru diatur melalui skenario yang dibuat di Washington dan Tel Aviv.

Kematian Khamenei juga menunjukkan betapa rapuhnya struktur kekuasaan yang berpusat pada satu sosok. Selama 37 tahun, Khamenei tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga pusat keputusan militer, keamanan, dan kepolitiman Iran. Ketika sosok ini gugur secara mendadak, bukan hanya simbol yang berlubang: seluruh arsitektur kekuasaan berada di ambang ketidakpastian. Namun, banyak pihak lupa bahwa kekuatan teokratis ini tidak hidup dari satu orang, melainkan dari jaringan institusi, milisi, dan aparatur negara yang terus menguatkan satu sama lain.

Dalam konteks ini, kritik terhadap Iran juga harus menyoroti ketergantungan rezim pada kekuasaan personal yang hampir sakral. Kehancuran Khamenei di satu sisi bisa jadi awal kejatuhan, di sisi lain bisa pula memicu reaksi berbahaya: radikalisasi, penguatan garis keras, atau pergeseran kekuasaan ke sosok yang lebih otokratis dan tidak mau berkompromi. Alih‑alih membuka ruang untuk dialog dan reformasi bertahap, kekerasan yang dipicu dari luar justru bisa membingkai perubahan dalam bentuk konflik yang lebih destruktif.

Yang paling patut dikritik adalah normalisasi kekerasan terhadap pemimpin politik sebagai instrumen hubungan internasional. Menargetkan satu sosok bukan hanya serangan terhadap simbol negara, tetapi juga penghinaan terhadap prinsip kedaulatan yang berlaku di mana pun. Dalam jangka panjang, preseden ini bisa membangun tradisi baru: negara besar boleh mengguncang rival strategis dengan menghilangkan pemimpinnya, lalu mengklaim bahwa “kini rakyat bisa memilih jalan baru”. Dalam praktiknya, itu justru menggantung kehendak rakyat pada keputusan politisi asing yang tidak pernah turun ke jalan di Teheran, hanya menginjak tanah dari ketinggian pesawat tempur.

Akhirnya, isu kematian Khamenei harus dijadikan momentum untuk mengajukan pertanyaan tegas:

1. Apakah perubahan yang ingin diwujudkan adalah perubahan untuk rakyat Iran, atau sekadar perubahan yang menguntungkan kekuatan besar?

2. Apakah menghilangkan satu pemimpin bisa menggantikan kebutuhan reformasi kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang lebih mendalam?

3. Dan yang paling penting: apakah suara rakyat Iran benar‑benar diperhitungkan, atau hanya dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk narasi‑narasi besar di Washington dan Tel Aviv?

Kematian Khamenei bukan hanya soal siapa yang akan menggantikannya, tapi juga tentang bagaimana kita menilai politik kekerasan yang dikemas sebagai “strategi kebebasan”. Jika kita tidak kritis, sejarah ini akan terus berulang: kekuatan besar memaksa suatu negara berubah, lalu mengklaim sebagai “pembebas”, sementara rakyat tinggal memilih narasi mana yang paling tidak menyakitkan.