Ahmad Doli Temui Menkomdigi dan Menteri PPPA, Bahas Gerakan Anti-Kekerasan Anak

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berdialog dengan sejumlah siswa membahas isu perundungan di sekolah di Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Amin Rakil/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berdialog dengan sejumlah siswa membahas isu perundungan di sekolah di Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Amin Rakil/kumparan

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama sejumlah organisasi pelajar menemui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk membahas upaya memperluas gerakan melawan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Pertemuan berlangsung di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun gerakan bersama yang melibatkan tujuh kementerian. Sebelumnya, mereka juga telah beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam pertemuan tersebut, Doli menyoroti berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak hanya terjadi secara fisik dan verbal, tetapi juga di ruang digital.

"Ternyata kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal tapi juga ada digital yang sekarang sudah mulai meluas gitu," kata Doli.

Doli menegaskan gerakan tersebut harus terus diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, terutama para pelajar yang mengetahui langsung kondisi di lingkungan mereka.

"Oleh karena itu tadi kami berkomitmen kini gerakan tidak boleh berhenti, harus diperluas secara masif, harus melibatkan banyak stakeholder, terutama yang di depan adalah adik-adik ada pelajar-pelajar ini, ya, yang kemudian mereka mengalami langsung dan tahu persis lingkungan mereka," katanya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan keterangan terkait Wakil Presiden di Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Amin Rakil/kumparan

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid mengapresiasi gerakan tersebut. Menurutnya, gerakan masyarakat dapat membantu pelaksanaan pengawasan terhadap PP Tunas. Dia menilai aturan pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan efektif.

"Artinya, aturan dari pemerintah ketika dikeluarkan itu tidak bermakna kalau memang tidak didukung oleh gerakan masyarakat juga, dan masyarakatnya betul-betul yang terdampak itu anak-anak,” kata dia.

Meutya juga menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga perusahaan teknologi besar (big tech) yang beroperasi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan komitmen untuk membangun gerakan bersama dalam menumbuhkan kesadaran saling menjaga dan menyayangi di antara anak-anak.

"Jadi kalau sudah ada rasa empati, maka insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi. Maka gerakan yang kita lakukan saat ini membangun empati di antara anak-anak kita, di antara komponen-komponen masyarakat," kata Arifah.

Menteri PPPA berharap gerakan tersebut dapat berlanjut hingga tingkat daerah dan masyarakat akar rumput (grassroots).