Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Konten dari Pengguna
Dari Pinggiran ke Pinggiran, dari Desa ke Desa
27 Mei 2017 11:29 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
Tulisan dari Aming Soedrajat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
d
Bedanya pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan presiden sebelum-sebelumnya salah satunya adalah, dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
ADVERTISEMENT
Salah satu tugas kementerian tersebut adalah untuk pembangunan kawasan pedesaan, yang merupakan Komitmen Pak Jokowi untuk membangun Indonesia dari Pinggiran, khususnya wilayah Indonesia bagian Timur
Jadi, jangan heran kalau era Jokowi spirit pembangunan begitu terasa, dengan banyaknya mega proyek yang digalakkan.
Tujuannya jelas, agar perputaran perekonomian bisa cepat, dan akses pengiriman barang bisa sangat cepat tidak harus mangkrak berlama-lama karena faktor Infrastruktur yang tidak mendukung.
Di Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi yang memimpin hampir sepuluh tahun pun memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan Jokowi. Pembangunan yang paling utama dan terus dilakukan adalah pembangunan di wilayah pedesan. Konsepsinya adalah pembangunannya adalah "desa mengepung kota."
Hampir selesainya pembangunan di pedesaan dan rampungnya penataan di wilayah perkotaan, Kabupaten Purwakarta memulai langkah baru dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan.
ADVERTISEMENT
Wilayah Purwakarta yang terbagi kedalam beberapa zona akan memulai langkah kebijakan 'Investasi Desa'. Gagasannya yaitu, dengan cara setiap desa akan diberi anggaran sebesar 1-2 miliar dalam bentuk dana obligasi desa. Dalam jangka hitungan lima tahun, desa akan mendapatkan Deviden keuntungan yang sudah disepakati dengan perbankan.
Apabila dana obligasi tersebut terus berjalan sampai tahun-tahun kedepannya, desa terus mendapatkan keuntungan dividen sudah dipastikan Desa tidak perlu lagi mendapatkan anggaran dari pemerintah, karena sudah bisa mengelola uang tersebut.
Rasanya bukan tidak mungkin, kalau dividennya juga sudah cukup bisa membeli saham-saham industri yang berada di wilayah tersebut. Kalau sudah seperti itu, saya sangat yakin. Kesejahteraan yang di harpakan bukan lagi sebatas angan-angan.
Memang sudah saatnya, desa menjadi jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab.
ADVERTISEMENT