Pendekatan Komunikasi Krisis dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sudah memasuki bulan keempat penyebarannya. Berbagai pihak mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga medis dan warga terdampak bahu-membahu dan terus bergerak dalam menghentikan rantai penularannya. Namun, penyebaran yang begitu masif, dan cepat membuat kasus positif dan angka kematiannya hingga kini terus menunjukkan trend yang meningkat. Berdasarkan data dari laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, https://covid19.go.id/, pada 8 Juni 2020 sudah terdapat 32.033 orang warga Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 dan 1.883 orang dinyatakan meninggal dunia. Perang melawan virus Covid-19 memanglah sesuatu yang tidak mudah ditangani bagi pemerintah. Seluruh elemen negara dikerahkan untuk mengatasi wabah yang telah menyebar ke seantero negeri tersebut.

Masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk cara mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Pada saat sebuah krisis terjadi, kebutuhan akan informasi menjadi begitu tinggi (Newson, Scott, & Turk dalam Putra, 1999:96). Setiap pernyataan aktor publik pada masa krisis semacam ini selalu didengar, dan mudah tersebar di masyarakat. Pada masa krisis, masyarakat membutuhkan informasi yang valid, dan jelas mengenai permasalahan yang dihadapkan padanya. Sebab, Informasi yang disampaikan akan menjadi pemberi harapan kehidupan yang lebih baik pada ketidakjelasan situasi krisis, terlebih publik figur yang menyampaikannya. Pemerintah harus mampu memilah dan memilih informasi yang seharusnya sampai di telinga masyarakat. Sifat komunikatif ini harus dimiliki oleh pemerintah dalam merespon ketidaktahuan publik. Sebab, pernyataan blunder yang nantinya disampaikan oleh pemerintah hanya akan berakibat pada ketakutan, dan gejolak di masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat juga akan meningkat, jika komunikasi publik yang teledor dari pemerintah dalam mensosialisasikan tentang Pandemi Covid-19.

Pada awal bulan Juni 2020, pemerintah sedang bersiap diri menerapkan New Normal life dalam menghadapi wabah Corona. Penerapan kehidupan baru pasca pembatasan ketat dilakukan oleh pemerintah ditengah masih meningkatnya kasus positif Corona di Indonesia. Banyak kalangan yang menilai tindakan pemerintah ini terlalu terburu-buru, namun alasan kuat pemerintah menerapkan kebijakan New Normal yakni demi menyelamatkan perekonomian yang kian terpuruk imbas pandemi Covid-19. Terlepas dari pro-kontra kebijakan New Normal Life, pemerintah harus mampu mengevaluasi diri terhadap berbagai penanganan pandemi Covid-19 sebelum-sebelumnya. Refleksi diri menjadi teramat penting bagi pemerintah agar kebijakan sesudahnya dapat lebih membawa perubahan yang lebih baik terhadap situasi ketidakpastian pada masa krisis semacam ini. Kelalaian pada penanganan sebelumnya harus dapat diatasi, termasuk komunikasi krisis yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Menurut Coombs dan Sherry (2010:20), berpendapat bahwa komunikasi krisis secara luas dapat diartikan sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi yang diperlukan dalam mengatasi situasi krisis. Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah harus mampu mengkomunikasikan permasalahan secara baik dan jelas kepada masyarakat. Hal ini tentu harus dibarengi dengan data yang valid dan mampu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Situasi krisis semacam ini memang membuat masyarakat mudah tersulut informasi yang beredar, meskipun tidak jelas sumbernya didapatkan dari mana. Kecendurungan ditengah kegentingan ini merupakan sesuatu yang “lumrah” karena ketidakjelasan kondisi membuat kepanikan muncul di masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah dalam menyikapi dan meresponnya. Penginformasian yang transparan dan akuntabel akan menepis kabar hoaks yang beredar. Sebab, benih munculnya hoaks dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi yang kurang menyeluruh dari pemerintah.

Sifat komunikatif dengan kejelasan informasi juga harus terintegrasi dari pemerintah pusat dengan daerah. Selama ini sering terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengambil sikap dan menyelesaikan permasalahan wabah yang sudah tersebar sepenjuru negeri. Kebingunan publik makin bertambah-tambah jika ketidakkompakan terjadi terus-menerus dari pemerintah dalam perang semesta melawan corona. Disatu sisi masyarakat gelisah terhadap wabah yang sewaktu-waktu dapat menyerang, disisi lain publik bingung dengan ketidakjelasan fakta dan informasi yang beredar di khalayak umum. Sinergitas antar level pemerintahan akan membuat pemberitaan yang disampaikan dapat betul-betul sampai pada masyarakat yang berada di akar rumput. Kebingungan masyarakat akan terjawab dengan informasi yang jelas sehingga mampu menangani permasalahan dengan tepat.

Pendekatan komunikasi krisis memang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang telah mengglobal dan tersebar luas di Indonesia. Masyarakat sudah kelabakan dalam menangani berbagai persoalan yang diakibatkan wabah corona. Pemaparan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan akan mampu meredam gejolak yang lebih besar yang sewaktu-waktu bisa timbul di masyarakat pada ketidakpastian keadaan semacam ini. Sikap yang tepat dalam menghadapi virus Covid-19 juga akan terbentuk dengan sendirinya, jika informasi yang jelas telah sampai pada masyarakat. Penanganan yang tepat dengan sifat komunikatif dari pemerintah akan mampu menghentikan rantai penyebaran virus Covid-19.

Amirudein Al Hibbi

Mahasiswa Administrasi Publik 2018, Universitas Negeri Yogyakarta

Referensi :

Coombs, W. Timothy and Sherry J. Holladay. 2010. The Handbook

of Crisis Communication. United Kingdom: Willey-Blackwell Publishing Ltd.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020, 08 Juni). Data Persebaran. Retrieved by https://covid19.go.id/

Putra, I. Gusti Ngurah. 1999. Manajemen Hubungan Masyarakat. Yogyakarta: Atmajaya Press.