Konten dari Pengguna

Masyarakat Adat Baduy dan Pendidikan: Antara Kemajuan dan Pelestarian Budaya

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Nelli Putri Widiyati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Masyarakat Suku Baduy:Sumber (https://www.kemenkopmk.go.id/unit-layanan-disabilitas-wujudkan-akses-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas).
zoom-in-whitePerbesar
Masyarakat Suku Baduy:Sumber (https://www.kemenkopmk.go.id/unit-layanan-disabilitas-wujudkan-akses-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas).

Pendidikan sering dianggap sebagai jalan utama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, apakah semua masyarakat harus menempuh jalan pendidikan yang sama? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika kita melihat kehidupan masyarakat adat Baduy, khususnya kelompok Baduy Dalam yang masih memegang teguh aturan adat dan membatasi keterlibatan dalam pendidikan formal.

Bagi sebagian masyarakat, tidak bersekolah sering kali langsung dianggap sebagai tanda keterbelakangan. Seolah-olah seseorang baru bisa disebut berpendidikan ketika memiliki seragam, duduk di ruang kelas, mengerjakan ujian, dan akhirnya memperoleh ijazah. Cara pandang seperti ini justru memperlihatkan betapa sempitnya kita memahami pendidikan. Padahal, masyarakat adat juga memiliki sistem pembelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka belajar melalui keluarga, pengalaman, lingkungan alam, keterampilan hidup, serta nilai-nilai adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut mungkin tidak tercantum dalam buku pelajaran atau dinilai melalui rapor, tetapi bukan berarti tidak memiliki makna.

Ironisnya, kita begitu mudah menyebut masyarakat adat tertinggal hanya karena mereka tidak mengikuti sistem pendidikan yang kita anggap ideal. Seolah-olah seluruh pengetahuan baru dianggap berharga ketika diajarkan di sekolah, sementara pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman dan tradisi boleh ditempatkan di urutan kedua. Di sinilah persoalannya: apakah pendidikan benar-benar bertujuan mencerdaskan manusia, atau justru membuat semua orang harus mengikuti standar kemajuan yang sama? Jika sekolah menjadi satu-satunya tolok ukur kecerdasan dan kemajuan, jangan-jangan yang perlu dievaluasi bukan masyarakat adatnya, melainkan cara kita memahami pendidikan itu sendiri.

Ketika Sekolah Berhadapan dengan Adat

Dalam kehidupan masyarakat Baduy, adat bukan sekadar tradisi yang dipertahankan, melainkan pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena itu, pendidikan formal yang membawa nilai, kebiasaan, dan pola kehidupan dari luar dapat dipandang tidak selalu sejalan dengan aturan adat.

Jika dilihat melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, cara masyarakat memandang pendidikan terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung antargenerasi. Nilai-nilai adat yang terus diwariskan akhirnya menjadi bagian dari cara masyarakat memahami dunia, termasuk dalam menentukan pendidikan seperti apa yang dianggap sesuai.

Namun, menghormati adat bukan berarti kita boleh menutup mata terhadap persoalan akses pendidikan yang mungkin dihadapi masyarakat adat. Jangan sampai alasan menjaga tradisi justru membuat keterbatasan kesempatan belajar dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Anak-anak dari masyarakat adat tetap memiliki hak untuk mengenal dunia yang lebih luas, memperoleh pengetahuan, dan menentukan masa depannya sendiri. Melestarikan budaya tidak seharusnya berarti membatasi pilihan generasi muda, sebagaimana memperoleh pendidikan juga tidak seharusnya menuntut mereka meninggalkan akar kebudayaannya. Pertanyaannya, sudahkah negara benar-benar hadir menyediakan pendidikan yang menghormati adat, atau selama ini justru masyarakat adat yang terus dituntut menyesuaikan diri dengan sistem yang belum tentu memahami kehidupan mereka?

Pendidikan Jangan Menyeragamkan Semua Orang

Di sinilah persoalan pendidikan Indonesia perlu dikritisi. Karena selama ini keberhasilan pendidikan sering diukur melalui standar yang sama, padahal kondisi sosial dan kebudayaan setiap masyarakat berbeda.

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi ruang reproduksi ketimpangan ketika hanya mengakui pengetahuan dan kebudayaan tertentu sebagai sesuatu yang bernilai. Jika diterapkan dalam konteks masyarakat adat, pengetahuan lokal berisiko dianggap kurang penting hanya karena tidak diperoleh melalui ruang kelas atau ijazah.

Padahal pengetahuan tentang alam, lingkungan, pertanian, hubungan sosial, dan nilai kehidupan yang dimiliki masyarakat adat juga merupakan bagian dari pendidikan. Tidak semua pengetahuan harus berasal dari buku pelajaran.

Berpendidikan Tidak Harus Kehilangan Identitas

Menurut saya, persoalan masyarakat Baduy seharusnya tidak diselesaikan dengan memaksa mereka mengikuti sistem pendidikan yang seragam. Negara perlu membuka akses pendidikan yang menghormati aturan adat, melibatkan masyarakat setempat, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sosial budaya mereka.

Pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk memperluas kesempatan hidup, bukan alat untuk menyeragamkan cara masyarakat menjalani kehidupannya. Jangan sampai masyarakat adat dihadapkan pada pilihan yang tidak adil: bersekolah dan perlahan menjauh dari tradisi, atau mempertahankan adat tetapi dianggap tertinggal. Sebab, ukuran kemajuan bukan seberapa jauh seseorang meninggalkan budayanya, melainkan seberapa besar ia memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.