Pendidikan di Tengah Karhutla Kalimantan: Kesenjangan Sosial Menganga

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Aaqilah Imratul Imamah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem pendidikan. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, aktivitas belajar terganggu, dan anak-anak kehilangan ruang aman untuk tumbuh. Namun, dampak karhutla tidak dirasakan secara merata: ia memperlihatkan wajah ketimpangan sosial yang nyata.
Dari perspektif sosiologi pendidikan, karhutla menjadi cermin stratifikasi sosial. Anak-anak dari keluarga berprivilege masih bisa melanjutkan belajar lewat gadget, akses internet, dan ruang belajar privat. Sebaliknya, siswa dari keluarga miskin harus tertinggal, tanpa fasilitas memadai. Di sinilah konsep modal budaya Bourdieu relevan: pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru memperlebar jurang ketidaksetaraan.
Durkheim menekankan pendidikan sebagai perekat sosial. Namun, ketika asap menutup langit, perekat itu melemah. Solidaritas diuji: apakah masyarakat mampu melihat pendidikan sebagai hak bersama, bukan sekadar urusan individu?
Paulo Freire mengingatkan pentingnya pendidikan dialogis yang membebaskan. Dalam konteks karhutla, pendidikan harus menjadi ruang refleksi kritis: mengajak siswa memahami akar masalah lingkungan, menumbuhkan empati sosial, dan membangun kesadaran ekologis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada kurikulum formal, tetapi harus hadir sebagai jawaban atas krisis nyata.
Karhutla mengajarkan bahwa pendidikan di Indonesia diuji bukan hanya oleh ujian nasional, tetapi oleh bencana ekologis yang menyingkap ketidakadilan sosial. Jika sekolah mampu menjembatani kesenjangan ini, maka pendidikan akan tetap relevan: bukan hanya mencetak nilai akademis, tetapi juga nilai solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
