Menemukan Kedaulatan Pesantren
Tulisan dari Abdurrahman Ad Dakhil tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pidato salah seorang pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kiai Hasan Abdullah Sahal pada resepsi syukuran 100 tahun pesantren yang dia pimpin 19 September 2026 lalu sampai sekarang masih menarik perhatian publik. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Kiai Hasan dengan gayanya yang tegas menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Presiden Prabowo karena telah hadir dalam seremonial tersebut. Sebagai simbol hubungan resiprokal, Kiai Hasan yang mewakili Gontor menegaskan bahwa selama Presiden Prabowo menaruh prasangka baik terhadap Gontor dan sebaliknya, maka akan ada hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dan negara.
PerbesarUcapan Kiai Hasan tidak hanya dianggap isapan jempol belaka, sebab jaringan alumni Gontor tersebar di berbagai sektor. Jebolan yang ternama bahkan pernah menjadi ketua umum dua organisasi Islam terbesar, yaitu PBNU yang pernah dipimpin oleh Kiai Idham Chalid dan Kiai Hasyim Muzadi, serta Muhammadiyah yang pernah dipimpin oleh Kiai Din Syamsuddin. Dengan demikian, Gontor mempunyai pengaruh sosial yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam catatan sejarah, seluruh presiden Republik Indonesia yang menjabat pernah berkunjung secara resmi di Pondok Modern Gontor. Mereka turut mengapresiasi Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang tetap konsisten membantu pembangunan kualitas masyarakat negeri ini. Bahkan, tidak sedikit santri Gontor berasal dari luar negeri.
Di sisi lain, secara sadar Presiden Prabowo menegaskan prinsip Gontor yang tidak pernah melibatkan diri ke dalam politik praktis, tetapi Gontor harus melek politik. Hal ini telah ditanamkan oleh para kiai di Gontor kepada santri bahwa Gontor mengajarkan pendidikan politik yang bermoral tanpa harus terlibat ke panggung politik.
Tidak banyak pesantren yang berani menampilkan independensinya di hadapan publik, apalagi berhadapan langsung depan penguasa. Gontor menjadi salah satu dan mungkin terdepan dalam hal ini. Para pimpinan Gontor sejak pendirinya hingga sekarang dilanjutkan oleh generasi penerusnya yang tidak selalu merupakan keturunan dari pendiri, menyadari bahwa posisi mereka adalah poros penyeimbang dari politik dan kekuasaan.
Sejak didirikan pada tahun 1926, Gontor telah membangun identitas kelembagaan yang mandiri, dimulai dengan tidak menggantungkan pembangunan pesantren kepada proposal bantuan. Keikhlasan para pendirinya yang menggunakan harta pribadi untuk pengembangan pesantren menjadi nilai spiritualitas yang termanifestasi pada wujud komitmen pada prinsip kedaulatan tersebut. Selain itu, Gontor tidak memiliki kontrak politik apapun dengan penguasa.
Pesantren yang Berdaulat
Pesantren merupakan miniatur dari kehidupan bernegara secara mikro karena di dalamnya terdiri atas masyarakat yang majemuk dengan asal daerah yang berbeda. Figur kiai dalam pesantren menjadi pemimpin utama dan sosok yang selalu diperhatikan warganya (santri). Warga pesantren secara tidak langsung akan meniru bagaimana sikap pemimpinnya.
Pada kesempatan itu, Kiai Hasan menegaskan bahwa pemimpin sangat layak dikritik apabila ditemukan ketidakadilan yang dirasakan oleh warganya. “Kalau makan saya, pakaian saya, kendaraan saya, rumah saya melebihi makanan santri, pakaian santri, kendaraan santri, rumah santri, protes boleh! Boleh dikritik! Boleh didemo!” ucap Kiai Hasan.
Pesantren secara terang-terangan telah mengajarkan kedaulatan. Pengejawantahan kedaulatan tersebut sebenarnya merupakan salah satu implementasi Pancasila. Suatu institusi yang mampu menentukan arah hidupnya sendiri akan tetap menjadi mercusuar meski dihantam derasnya ombak laut.
Kembali pada hubungan resiprokal antara pesantren dan negara, perlu dipahami bahwa tidak ada hubungan patron-klien, sehingga tidak ada yang namanya politik balas budi. Pesantren sebagai lembaga swasta dengan kemandiriannya wajib didukung oleh negara karena telah terlibat aktif dalam membantu menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
Oleh sebab itu, masalah pendidikan merupakan poin terpenting dalam membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, Nelson Mandela pernah berkata, “Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.” Akan mustahil apabila ingin mengubah dunia tanpa memulai mengubah bangsanya sendiri.
Representasi Gontor sebagai pesantren yang berdiri di atas kaki sendiri harus didukung dan dicontoh oleh semua pihak, karena sejatinya lembaga pendidikan mana pun tidak boleh kehilangan kedaulatan dan kewibawaannya. Jangan sampai pemimpin suatu lembaga pendidikan terjerat kontrak politik dengan kalangan elite, lantas lembaga tersebut menjadi alat tukar politik yang justru akan mencederai kualitas pendidikan kita.
Pada akhirnya, pemimpin yang tersandera oleh suatu kepentingan niscaya dia akan menggadaikan apa yang sedang ada di genggamannya meski itu hanya titipan. Hasilnya, orang-orang hanya akan hidup mengejar kepuasan diri, sehingga lupa menjaga harga dirinya. Jangan sampai kita melupakan pepatah “Ikan busuk mulai dari kepala.”