Pembangunan Digaungkan, Ketimpangan Dipertanyakan
Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang Peminatan Jurnalistik - Bagian dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNPAM
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ade Nadya Achral tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kemiskinan struktural di wilayah 3T memperlihatkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur yang dibentangkan, melainkan juga tentang akses, pemerataan, dan suara masyarakat yang menentukan arah perubahan.
Ada yang menikmati pembangunan sebagai bagian dari keseharian. Jalan terbentang, air mengalir dari keran, dan fasilitas publik dapat dijangkau tanpa banyak hambatan. Namun, di tempat lain, kebutuhan yang sama masih menuntut waktu, tenaga, dan biaya. Perbedaan itu mengingatkan kita bahwa hidup dalam satu negara tidak selalu berarti memperoleh kesempatan yang setara.
Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), jarak geografis dapat berubah menjadi jarak kesejahteraan. Akses terhadap air bersih, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kondisi infrastruktur serta kemampuan pemerintah menghadirkan layanan hingga ke permukiman warga.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki pendapatan paling rendah, melainkan siapa yang harus menghadapi hambatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Inilah yang perlu dibaca melalui perspektif kemiskinan struktural: kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang membatasi kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.
Kemiskinan Struktural: Ketika Sumber Air Ada, tetapi Akses Belum Merata
Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran konkret tentang persoalan tersebut. Berdasarkan data BPS yang dimuat dalam Statistik Daerah Kabupaten Sumba Timur 2025, persentase penduduk miskin pada 2024 mencapai 27,04 persen atau sekitar 73.580 orang. Angka itu menurun dari 28,08 persen pada 2023, tetapi masih menunjukkan besarnya persoalan kemiskinan di wilayah tersebut. ([BPS Kabupaten Sumba Timur]
Gambaran ketimpangan akses terlihat di Desa Mbatakapidu, Kecamatan Waingapu. Dalam laporan Mongabay pada 8 Oktober 2025, sebanyak 2.109 warga di empat dusun dilaporkan masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan listrik, meskipun wilayah tersebut memiliki sumber mata air. Kepala desa setempat menyebut keluhan warga mengenai kebutuhan dasar itu telah berulang kali disampaikan. ([Mongabay Indonesia].
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan air bersih terkendala kondisi permukiman yang berada di dataran tinggi, sementara sumber air terletak di lembah. Persebaran rumah warga yang berjauhan juga menyulitkan pembangunan jaringan perpipaan. Untuk persoalan listrik, ia menyebut kewenangan berada pada PLN dan pemerintah daerah berupaya memfasilitasi pemanfaatan tenaga surya, terutama bagi sekolah dan puskesmas.
Kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin akses yang setara. Air tersedia, tetapi distribusinya membutuhkan infrastruktur dan biaya. Persoalan geografis menjadi tantangan nyata, tetapi sekaligus menuntut kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri telah membahas dukungan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) bersama Kementerian PUPR. Pada Agustus 2025, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memperluas distribusi air di Kota Waingapu. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan, tetapi jangkauan dan dampaknya tetap perlu dievaluasi, terutama untuk memastikan permukiman yang sulit dijangkau tidak tertinggal.
Pembangunan Bukan Sekadar Apa yang Berdiri
Kasus Mbatakapidu membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah keberhasilan pembangunan cukup diukur dari infrastruktur yang selesai dibangun?
Jalan, jaringan air, dan fasilitas kesehatan memang penting. Namun, keberadaan infrastruktur tidak selalu berarti seluruh masyarakat telah memperoleh manfaat yang sama. Pembangunan jaringan air, misalnya, perlu mempertimbangkan kondisi geografis, persebaran permukiman, biaya pemeliharaan, dan kemampuan sistem menjangkau rumah tangga.
Jika evaluasi hanya berhenti pada jumlah proyek atau anggaran yang terserap, pengalaman warga yang belum terlayani dapat luput dari perhatian. Karena itu, keberhasilan perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat: apakah air tersedia secara berkelanjutan, apakah biaya memperoleh air menjadi lebih terjangkau, dan apakah keluhan warga memperoleh tindak lanjut.
Di sinilah kemiskinan struktural menjadi persoalan kebijakan, bukan sekadar persoalan individu. Ketika akses terhadap kebutuhan dasar bergantung pada tempat tinggal, kemampuan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur, kesempatan untuk hidup layak menjadi tidak merata.
Siapa yang Didengar dalam Pembangunan?
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, masyarakat bukan sekadar penerima program yang menunggu kebijakan dari pemerintah. Mereka juga pemilik pengetahuan tentang persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Warga Mbatakapidu mengetahui bagaimana keterbatasan akses air memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah memahami tantangan anggaran, kondisi geografis, dan kewenangan antarlembaga. Kedua pengetahuan tersebut seharusnya dipertemukan melalui komunikasi dua arah agar kebijakan tidak hanya dirancang berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi juga pengalaman warga.
Komunikasi pembangunan tidak cukup berupa sosialisasi program atau pengumuman proyek. Ia perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, memantau pelaksanaan, dan mengetahui bagaimana keluhan mereka ditindaklanjuti.
Pertanyaan jurnalistiknya bukan hanya mengapa akses air belum merata, tetapi juga bagaimana prioritas pembangunan ditetapkan, dusun mana yang lebih dahulu dilayani, apa kendala pelaksanaannya, dan kapan warga dapat mengharapkan perbaikan.
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui dokumen kebijakan, data pelaksanaan, wawancara dengan warga, serta tanggapan pemerintah dan pihak terkait. Dengan begitu, kritik tidak berhenti pada dugaan, tetapi bertumpu pada bukti.
Kemajuan Harus Terasa dalam Kehidupan
Mengatasi kemiskinan struktural membutuhkan lebih dari bantuan jangka pendek atau pembangunan fisik. Infrastruktur perlu disertai layanan yang berkelanjutan, distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, serta mekanisme partisipasi yang memberi masyarakat ruang untuk memengaruhi keputusan.
Pembangunan juga perlu dinilai dari kemampuannya mengurangi hambatan yang dihadapi warga. Sebab, kemajuan bukan hanya tentang apa yang berhasil didirikan, tetapi juga tentang kebutuhan siapa yang akhirnya terpenuhi.
Ketika pembangunan terus digaungkan, mempertanyakan ketimpangan bukan berarti menolak kemajuan. Justru pertanyaan itu diperlukan agar keberhasilan tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, air yang mengalir ke sebagian rumah belum menjawab kebutuhan seluruh warga. Dan pembangunan baru menemukan maknanya ketika jarak geografis tidak lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih kecil.