Penanganan Bencana di Indonesia: Saat Korban Selamat, tetapi Trauma Belum Tamat
Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang Peminatan Jurnalistik - Bagian dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNPAM
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ade Nadya Achral tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPenanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan bantuan logistik. Pemulihan psikologis, keberlanjutan pendampingan, dan tanggung jawab negara juga menentukan kehidupan penyintas setelah bencana.
Penanganan bencana alam di Indonesia sering kali memperlihatkan paradoks yang sulit diabaikan: ketika air mulai surut, api berhasil dipadamkan, dan jalan kembali terbuka, kehidupan belum tentu ikut pulih. Di balik rumah yang roboh, tanah yang kehilangan pijakan, dan ruang pengungsian yang dipenuhi suara manusia, ada kehidupan yang mendadak terputus dari rutinitasnya. Bencana memang dapat meninggalkan kerusakan yang terlihat mata, tetapi kehilangan tidak selalu memiliki bentuk yang bisa dipotret kamera.
Ketika Bencana Berlalu, Kehidupan Belum Tentu Pulih
Korban bencana tidak hanya kehilangan rumah, harta benda, atau tempat mencari nafkah, tetapi juga rasa aman yang sebelumnya dianggap biasa. Bunyi hujan dapat berubah menjadi kecemasan, malam menjadi waktu yang panjang, sementara kepulangan justru menghadirkan kenyataan bahwa rumah yang dirindukan tidak lagi sama. Di antara bantuan yang datang dan kebutuhan yang harus dipenuhi, penyintas menghadapi pekerjaan lain yang tidak tercatat dalam daftar distribusi: belajar menjalani hidup setelah dunianya berubah.
Penanganan bencana terbaru memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan cerita dari satu wilayah saja. Dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 11 Oktober 2026, banjir masih berdampak pada sejumlah wilayah di Kota Padang, sementara banjir dan longsor dilaporkan terjadi di Aceh serta kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di Padang, pendataan sementara mencatat 498 jiwa terdampak dan 672 jiwa mengungsi. Angka-angka tersebut bukan sekadar barisan statistik, melainkan gambaran tentang manusia yang harus meninggalkan ruang hidupnya demi keselamatan.
Bencana di Sumatra juga memperlihatkan bahwa persoalan tidak selalu berakhir ketika air surut. Banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada September 2026 menyebabkan dua orang meninggal dunia dan sekitar 542 jiwa masih mengungsi berdasarkan pemutakhiran BNPB pada 30 September. Sementara itu, kebakaran di Bangka Belitung pada Oktober dilaporkan menghancurkan hampir 300 rumah dan memaksa sekitar 1.000 warga mengungsi. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi menyisakan pertanyaan serupa: setelah keselamatan diperjuangkan, siapa yang memastikan kehidupan para penyintas benar-benar dapat dibangun kembali?
Di Balik Bantuan Logistik, Ada Luka yang Tak Terlihat
Pemulihan psikologis korban bencana menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui lembar fakta Mental Health in Emergencies yang diterbitkan pada 6 Mei 2025, menjelaskan bahwa hampir semua orang yang terdampak keadaan darurat mengalami tekanan psikologis, meskipun kondisi tersebut umumnya membaik seiring waktu. Sebagian orang dapat mengalami masalah kesehatan mental yang lebih serius dan membutuhkan penanganan profesional. Artinya, tidak setiap penyintas harus dianggap mengalami gangguan mental, tetapi setiap penyintas berhak memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.
Penanganan pascabencana seharusnya tidak berhenti pada pembagian makanan, penyediaan selimut, atau pembangunan kembali rumah. Semua itu penting, bahkan mendesak, tetapi manusia bukan hanya tubuh yang membutuhkan tempat berteduh. Ada anak yang membutuhkan ruang bermain agar kembali merasa aman, orang tua yang kehilangan kepastian tentang masa depan keluarganya, serta pekerja yang harus memulai kembali penghidupan dari keadaan yang tidak pernah mereka pilih. Ketika kebutuhan fisik dipenuhi tanpa perhatian terhadap kondisi emosional, pemulihan berisiko tampak selesai di atas kertas, sementara kehidupan di dalam diri penyintas masih tertatih.
Pemulihan Psikologis Bukan Pelengkap Penanganan Bencana
Pemulihan kesehatan jiwa telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam penanganan bencana. Kementerian Kesehatan RI pada Januari 2026 melaporkan pengerahan psikolog klinis untuk memberikan pendampingan psikososial kepada korban bencana Sumatra, termasuk melalui kegiatan bercerita, bermain, dan aktivitas interaktif bagi anak-anak. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak semata-mata berorientasi pada kerusakan fisik. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut tidak hanya hadir pada masa tanggap darurat, melainkan berlanjut sesuai kebutuhan ketika sorotan media mulai beralih.
Tanggung jawab negara dalam penanganan bencana karena itu tidak cukup dinilai dari kecepatan kedatangan bantuan, tetapi juga dari kesinambungan pemulihan. Dukungan psikososial, akses layanan kesehatan, informasi yang jelas, ruang aman bagi kelompok rentan, dan pendampingan komunitas perlu menjadi bagian dari rencana pemulihan. Evaluasi juga harus melihat apakah layanan benar-benar menjangkau penyintas, bukan sekadar menghitung berapa banyak program yang telah dilaksanakan. Sebab, kebijakan yang terlihat aktif belum tentu menjawab kebutuhan orang yang paling sulit menjangkau bantuan.
Pemulihan psikologis bukan proses yang dapat dipaksakan selesai dalam tenggat administratif. Setiap penyintas memiliki pengalaman kehilangan, kebutuhan, dan kemampuan beradaptasi yang berbeda. Ada yang perlahan kembali bekerja, ada yang masih takut ketika hujan turun, dan ada pula yang membutuhkan pendampingan lebih panjang untuk menghadapi perubahan hidupnya. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa cepat sebuah program ditutup, tetapi oleh sejauh mana penyintas mendapatkan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak.
Saat Kamera Pergi, Tanggung Jawab Negara Tak Boleh Berhenti
Jurnalisme bencana pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga persoalan ini tetap terlihat. Pemberitaan tidak seharusnya berhenti ketika jumlah korban diumumkan, gambar kerusakan disiarkan, dan perhatian publik berpindah ke peristiwa berikutnya. Kisah penyintas perlu ditulis dengan menghormati martabat mereka, tanpa mengeksploitasi kesedihan atau menjadikan trauma sebagai tontonan. Mengikuti perkembangan kehidupan setelah bencana berarti mengawasi kebijakan, memeriksa keberlanjutan bantuan, dan memberi ruang bagi suara warga yang kerap tenggelam di antara pernyataan resmi.
Dalam praktik jurnalistik, kecepatan memang penting, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan kedalaman. Foto rumah yang hancur dapat menjelaskan skala kerusakan, tetapi belum tentu menjelaskan bagaimana sebuah keluarga menghadapi hari-hari setelah kehilangan tempat tinggal. Data jumlah pengungsi dapat menunjukkan besarnya dampak, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan ketidakpastian yang mereka alami. Di sinilah jurnalisme perlu bergerak lebih jauh: bukan hanya merekam saat bencana terjadi, melainkan mengikuti bagaimana kehidupan perlahan dibangun kembali.
Penanganan bencana pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana manusia diselamatkan dari ancaman, melainkan tentang bagaimana mereka kembali memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak. Rumah dapat dibangun kembali, jalan dapat dibuka, dan bantuan dapat didistribusikan, tetapi pemulihan membutuhkan waktu, konsistensi, serta keberpihakan yang nyata.
Ketika bencana berlalu, luka tidak selalu ikut berlalu. Ketika bantuan berhenti datang, kebutuhan manusia tidak otomatis selesai. Dan ketika kamera meninggalkan lokasi, tanggung jawab tidak seharusnya ikut menghilang. Sebab, keberhasilan penanganan bencana bukan sekadar tentang berapa banyak orang yang berhasil diselamatkan, melainkan juga tentang apakah mereka tetap didampingi setelah dunia yang mereka kenal runtuh.