Mengapa Atlet Masih Bertanding dengan Uang Sendiri?

Dari balik arena, mata kecil itu menyaksikan pertarungan. Ia pun akan bertanding, membawa harapan tentang pembinaan yang lebih layak (Foto: Shutterstock).

Setiap kali prestasi olahraga daerah dibicarakan, jawabannya nyaris selalu sama: pembinaan usia dini harus diperkuat. Setiap kali daerah gagal melahirkan juara, alasannya pun seragam: pembinaan belum optimal.

Namun dua kabar dari dua ujung Indonesia menunjukkan ironi yang lebih mendasar. Kita rajin menyerukan pembinaan, tetapi membiarkan keluarga atlet menanggung ongkos pintu masuknya.

Cirebon: Bupati Cup yang Dikeluhkan

Di Jawa Barat, orang tua atlet memprotes biaya pendaftaran Kejuaraan Karate Bupati Cup I se-Jawa Barat di Kabupaten Cirebon. Seperti diberitakan Suara Cirebon (14/4/2025), biaya pendaftaran ditetapkan Rp350 ribu per peserta. Ditambah biaya kontingen, sebagian peserta merasa total pengeluaran mendekati Rp500 ribu.

Bagi penyelenggara, angka itu mungkin biasa saja. Sekretaris FORKI Kabupaten Cirebon bahkan menyebut tarif tersebut tergolong murah untuk ukuran kejuaraan tingkat provinsi. Bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak atau berpenghasilan menengah ke bawah, jumlah itu jelas tidak kecil.

Persoalannya bukan sekadar uang, tetapi filosofi kebijakan olahraga daerah. Ketika sebuah kejuaraan memakai nama "Bupati Cup", publik tidak melihatnya sebagai acara bisnis privat.

Masyarakat membacanya sebagai komitmen pemerintah daerah membangun ekosistem olahraga. Standar yang dipakai pun bukan logika pasar, melainkan logika pelayanan publik.

Timika: Berangkat dengan Uang Sendiri

Cerita serupa datang dari Papua. Tim karate Kabupaten Mimika baru saja pulang dari Kejuaraan Karate Ketua FORKI Papua di Jayapura dengan 1 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Menurut Media Torangbisa (15/9/2025), rombongan terdiri dari 8 atlet, 1 pelatih, dan 1 official.

Yang membuat capaian ini terasa getir, keberangkatan mereka tanpa dukungan FORKI Mimika maupun KONI Kabupaten Mimika. Pelatih, Luther Foju mengatakan, biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung para orang tua atlet. "Mereka rela mengeluarkan uang sendiri demi membawa nama Timika ke level provinsi," ujarnya.

Ia juga mengaku tidak tahu pasti sistem penganggaran di KONI. Namun, menurut pengetahuan mereka, dana pembinaan cukup besar, sementara dukungan yang diterima nihil.

Ini pandangan dari pihak atlet, bukan temuan audit. Tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan yang wajar: ke mana anggaran pembinaan bermuara, jika atlet yang pulang membawa medali harus berangkat dengan kocek orang tua?

Dua Kasus, Satu Pola

Cirebon dan Timika berbeda konteks. Di satu tempat, beban datang lewat biaya pendaftaran. Di tempat lain, lewat ongkos berangkat bertanding. Penulis melihat adanya pola yang sama: biaya pembinaan dipikul keluarga, sementara kebanggaan atas medali dinikmati daerah.

Tentu menggelar kejuaraan butuh dana. Arena, perangkat pertandingan, medali, keamanan, hingga operasional panitia semuanya nyata. Masalah muncul ketika beban utama bergeser ke peserta.

Dalam perspektif kebijakan publik, makin mahal akses terhadap pembinaan, makin besar risiko eksklusivitas.

Akibatnya, hanya anak dari keluarga yang mampu secara finansial yang bisa terus bertanding. Anak berbakat dengan keterbatasan ekonomi tersingkir pelan-pelan, bahkan sebelum sempat berkembang.

Nama Kepala Daerah, Tanggung Jawab Moral

Ketika kegiatan mengusung nama kepala daerah, publik berharap ada keberpihakan, bukan sekadar nama di spanduk dan baliho.

Dalam hemat Penulis, Bupati Cup seharusnya menjadi ruang afirmasi bagi atlet muda. Pemerintah daerah bisa hadir lewat sponsor, subsidi silang, atau skema dukungan lain agar biaya peserta ditekan sejauh mungkin.

Demikian pula dana pembinaan di KONI dan FORKI. Penulis berharap, dana publik semestinya terlihat manfaatnya pada atlet yang sudah terbukti berprestasi, apalagi yang berangkat membawa nama daerah.

Akses Dulu, Baru Medali

Syahdan, kedua kasus ini cermin persoalan yang lebih luas. Terlalu banyak kompetisi dirancang untuk menyukseskan acara, terlalu sedikit yang dirancang dengan perspektif akses dan pemerataan. Penulis yakin atlet besar lahir dari kesempatan yang luas, bukan dari seleksi ekonomi yang ketat.

Karena itu, pembinaan olahraga adalah investasi publik, bukan sekadar aktivitas organisasi cabang olahraga. Jika pemerintah daerah serius ingin mencetak juara, yang pertama harus diperluas bukan jumlah medali, melainkan akses partisipasi.

Sebab seorang atlet bisa gagal jadi juara karena kalah bertanding. Namun jauh lebih menyedihkan jika calon juara gagal bahkan sebelum masuk arena, hanya karena biaya untuk bermimpi sudah terlalu mahal.

Adekamwa - Humas Pusjar SKMP LAN