Public Trust di Jalan Aroepala

Public Trust terhadap pemerintah tidak dibangun ketika sebuah proyek selesai, melainkan sejak pemerintah bersedia membuktikan bahwa keputusan itu, memang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Jalan Aroepala di Kota Makassar memberi contoh konkret tentang prinsip tersebut.

Aktivitas pagi berlangsung di Jalan Aroepala, Sabtu, 19 September 2026. Infrastruktur baru berhadapan dengan ekspektasi terhadap layanan pemerintah (Dok Pribadi).

Dalam keterangan yang dipublikasikan melalui laman resmi sulselprov.go.id pada 31 Juli 2026, Pemprov Sulawesi Selatan menjelaskan alasan memilih konstruksi beton pada ruas jalan yang selama ini kerap tergenang, dan berulang kali rusak setelah dilapisi aspal.

Bagi Penulis di dunia komunikasi pemerintahan, penjelasan semacam itu memiliki makna yang jauh lebih luas.

Ketika uang pajak digunakan untuk sebuah proyek, masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang layak, tetapi juga alasan yang dapat dipercaya tentang bagaimana pemerintah sampai pada keputusan tersebut.

Waktu yang Harus Dijelaskan

Kepercayaan menjadi kian penting ketika keputusan pemerintah menimbulkan konsekuensi yang langsung dirasakan warga.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan bahwa beton membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 28 hari untuk mencapai kekuatan yang dipersyaratkan (sulselprov.go.id, 31 Juli 2026). Karena itu, jalan tidak dapat langsung dibuka seluruhnya begitu pekerjaan fisik rampung.

Dalam situasi seperti ini, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa pekerjaan sedang berlangsung. Pemerintah perlu menguraikan alasan, tahapan, dan kepastian waktu - agar warga memahami mengapa harus menanggung ketidaknyamanan sementara.

Ketika Warga Melihat, Bukan Hanya Mendengar

Perkembangan pada 18 September 2026 memperlihatkan bahwa proses tersebut berlangsung secara bertahap.

Penulis memperhatikan langsung di lokasi bahwa dua lajur Jalan Aroepala menuju Kabupaten Gowa telah dapat dilalui kendaraan, dan arus lalu lintas mulai kembali lancar.

Sementara itu, arah menuju Kota Makassar baru satu lajur yang difungsikan.

Informasi yang dimuat fajar.co.id pada 18 September 2026 kembali menegaskan bahwa pembukaan jalan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kekuatan struktur.

Di titik inilah Public Trust sesungguhnya diuji, melalui konsistensi antara apa yang dijelaskan pemerintah dan apa yang disaksikan masyarakat di lapangan.

Kepercayaan Dibangun dari Penjelasan

Public Trust menjadi salah satu ukuran penting hubungan antara pemerintah dan warga. Dalam OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 yang dirilis 29 Juni 2026, rata-rata hanya 40 persen responden di negara-negara OECD menyatakan memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau cukup tinggi terhadap pemerintah nasional, sementara 43 persen menyatakan tingkat kepercayaan rendah atau tidak percaya.

Data di atas menunjukkan bahwa Public Trust berkaitan dengan pengalaman warga atas pemerintahan yang responsif, terbuka, berintegritas, dan memberi ruang bagi mereka untuk didengar.

Penulis mengamati, salah satu sumber kerenggangan antara pemerintah dan masyarakat kerap kali bukan semata buruknya hasil layanan, melainkan absennya penjelasan yang memadai.

Warga melihat jalan ditutup, antrean bertambah, akses menjadi terbatas. Pemerintah melihat tahapan pekerjaan, standar keselamatan, dan kebutuhan menjaga kualitas. Ketika kedua perspektif ini tidak dipertemukan oleh informasi yang jernih, ruang kosong itu dengan mudah diisi oleh dugaan dan kecurigaan.

Public Trust tidak lahir dari kata-kata semata. Hon dan Grunig (1999) menjelaskan kepercayaan sebagai aset penting dalam hubungan organisasi dengan publik, yang bertumpu pada integritas, keterandalan, dan kompetensi. Dalam konteks pemerintahan,

Grimmelikhuijsen et al. (2013) menambahkan kompetensi, kebajikan, dan kejujuran sebagai dimensi penting pembentuk kepercayaan. Dengan kata lain, publik percaya ketika pemerintah mampu bekerja, peduli pada kepentingan warga, serta konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Karena itu, komunikasi publik semestinya diperlakukan sebagai bagian dari layanan itu sendiri, bukan pelengkapnya.

Masyarakat perlu tahu apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan dengan cara tertentu, kapan tahap berikutnya berlangsung, dan bagaimana keberhasilannya akan diukur. Penjelasan semacam ini bukan upaya membangun citra, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna layanan.

Jalan Aroepala juga menunjukkan bahwa kepercayaan tidak cukup dibangun lewat satu proyek fisik semata. Proyek sepanjang sekitar 1,8 kilometer ini mencakup perbaikan badan jalan, bahu jalan, trotoar selebar 2,5 hingga 3,5 meter, serta pembenahan drainase menuju kanal utama.

Rangkaian pekerjaan itu memperlihatkan bahwa persoalan jalan dan genangan air perlu ditangani secara terpadu, maaf, bukan tambal sulam.

Tentunya, masyarakat akan menilai dari perubahan nyata yang mereka rasakan.

Ketika Hasil Menjadi Bukti

Ada satu pernyataan Andi Ihsan yang layak digarisbawahi dalam konteks ini: anggaran pembangunan berasal dari pajak masyarakat (MediaSulsel.com, 17/9/2026). Pernyataan itu menempatkan proyek Jalan Aroepala dalam kerangka yang lebih besar. Setiap rupiah yang digunakan pemerintah membawa kewajiban untuk menghasilkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Public Trust kelak tidak akan ditentukan seberapa meyakinkan pemerintah menjelaskan proyek ini, melainkan hasilnya.

Setelah seluruh lajur dibuka dan masyarakat kembali menggunakan Jalan Aroepala secara normal, pertanyaan yang relevan adalah: apakah persoalan genangan dapat dikendalikan, dan apakah kebutuhan pemeliharaan di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin.

Penulis menilai, hubungan antara komunikasi, kinerja, dan kepercayaan menjadi sangat jelas. Komunikasi tanpa hasil hanya melahirkan janji. Hasil tanpa komunikasi membuat kebijakan sulit dipahami.

Penulis mengajak warga Makassar untuk memberi ruang bagi proses pembukaan Jalan Aroepala, tanpa melepaskan hak untuk mengetahui dan mengawasi.

Public Trust tumbuh ketika pelaksanaan keputusan pemerintah dapat diamati, anggarannya dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya dapat dirasakan.

Syahdan, Pemerintah tidak hanya usai menuang beton, tetapi juga membangun kepercayaan atas bagaimana uang publik digunakan.

Adekamwa - Humas Pusjar SKMP LAN