Hari Pahlawan dan Pertanyaan Sederhana soal Korupsi
Tulisan dari Adhi Setyo Tamtomo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap kita memperingati hari pahlawan, selalu ada nama-nama besar yang kembali disebut. Upacara digelar di sekolah-sekolah dan kantor-kantor, kisah Surabaya 1945 diceritakan ulang, dan kita menunduk sejenak untuk mereka yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Presiden Sukarno menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pahlawan lewat Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, dan tahun ini kita memperingatinya untuk yang ke-81 kali.
Di sela semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan: kalau para pahlawan hidup hari ini, perjuangan apa yang akan mereka pilih?
Hampir pasti bukan bambu runcing. Musuh kita sekarang tidak datang dengan kapal perang. Ia tumbuh dari dalam sistem, menggerogoti kepercayaan publik, dan mengambil hak orang banyak tanpa suara. Namanya korupsi.
Pahlawan 1945 pun tidak bertempur sendirian. Ada pemimpin yang memberi arah, tetapi di belakangnya berdiri banyak orang biasa yang namanya jarang tercatat. Kepahlawanan sejak awal adalah kerja bersama. Pelajaran itu masih relevan, sebab korupsi tidak akan kalah oleh satu orang atau satu lembaga saja.
Korupsi Tidak Berhenti di Ruang Sidang
Kita cenderung menganggap korupsi sebagai urusan hukum. Seseorang ditangkap, diadili, dihukum, lalu perkara dianggap selesai. Padahal dampaknya jauh lebih panjang daripada berkas perkara.
Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang 2024 aparat penegak hukum menindak 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka. Potensi kerugian negaranya mencapai Rp279,9 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir (ICW, 2025). Angka sebesar itu terdengar abstrak, sampai kita membayangkannya sebagai jalan yang tak jadi diaspal, ruang kelas yang tak jadi dibangun, atau puskesmas yang obatnya habis.
Pandangan dari luar pun tidak lebih ramah. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, skor Indonesia turun tiga poin menjadi 34, dan peringkatnya merosot ke posisi 109 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2026). Persepsi memang bukan fakta mutlak. Namun ia cermin yang tidak enak dilihat, dan menepisnya begitu saja bukan sikap yang bijak.
Pembangunan yang merata terasa jauh ketika uang publik terus bocor di tengah jalan. Kesejahteraan pun sulit naik bila anggaran yang disediakan negara tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang membutuhkan. Di titik inilah korupsi menjadi ancaman nyata bagi cita-cita keadilan sosial.
Yang paling lama menanggung akibatnya biasanya bukan pelakunya. Anak-anak yang belajar di bangunan rusak, pasien yang mengantre karena fasilitas kurang, pelaku usaha kecil yang kalah karena tak punya "orang dalam". Mereka tak pernah menyetujui apa pun, tetapi merekalah yang membayar.
Korupsi Dimulai dari yang Kecil
Ironisnya, korupsi sering terasa jauh dari hidup kita. Padahal ia hadir dalam hal-hal yang akrab: pungutan liar di jalan, uang pelicin supaya urusan "dipercepat", atau lowongan yang jatuh ke kenalan alih-alih ke orang yang paling mampu. Di situlah budaya korupsi menemukan tanah untuk tumbuh. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ini pekerjaan bersama, dan pekerjaannya panjang.
Selama lebih dari dua dekade, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dikenal lewat operasi tangkap tangan yang ramai disorot. Padahal sebagian besar kerjanya berlangsung jauh sebelum kasus muncul: pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tujuannya sederhana, yakni membuat korupsi semakin sulit dilakukan.
Tentu tidak ada lembaga yang sempurna, dan kritik tetap perlu agar setiap institusi publik bekerja lebih baik. Tetapi dukungan pada agenda antikorupsi tidak boleh ikut surut. Ketika semangat melawan korupsi melemah, yang dirugikan bukan sebuah lembaga, melainkan kita semua.
Pahlawan Bisa Berwujud Siapa Saja
Kita terbiasa membayangkan pahlawan sebagai orang yang melakukan hal luar biasa. Padahal kepahlawanan hari ini sering tampil sederhana. Ia bisa berupa pegawai yang menolak gratifikasi, guru yang mengajarkan kejujuran kepada muridnya, mahasiswa yang berani mengkritik penyimpangan, jurnalis yang membongkar praktik korupsi, atau warga yang bertanya ke mana anggaran di lingkungannya dipakai.
Nama mereka mungkin tak akan masuk buku sejarah. Tetapi tindakan mereka ikut menjaga nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Integritas bukan slogan. Ia pilihan yang harus diambil setiap hari, sering kali justru ketika tidak ada yang melihat.
Kejujuran kecil itu menular. Pegawai yang menolak amplop hari ini membuat rekannya berpikir dua kali besok. Guru yang jujur melahirkan murid yang tak merasa perlu menyontek. Pelan, tetapi nyata.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar, dan tidak kekurangan aturan. Yang sering kurang adalah kemauan menaruh kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Itu soal keberanian, bukan soal pasal.
Ada pula godaan untuk menunggu. Menunggu pejabat memberi contoh, menunggu sistem sempurna, menunggu orang lain yang memulai. Tetapi perubahan jarang menunggu semua syarat terpenuhi. Ia biasanya dimulai dari satu orang yang memutuskan tidak ikut arus, lalu diikuti orang kedua dan ketiga, sampai yang tadinya dianggap aneh menjadi biasa.
Jika generasi 1945 berjuang merebut kemerdekaan, tugas generasi sekarang adalah menjaga mutunya. Salah satunya memastikan korupsi tidak diwariskan sebagai kebiasaan kepada anak cucu kita.
Perang melawan korupsi memang tidak punya medan tempur dan tidak ada suara tembakan. Tak ada kisah seperti pertempuran Surabaya untuk dikenang. Tetapi bangsa yang berhasil menekannya sedang membangun fondasi bagi pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih layak, dan ekonomi yang lebih adil.
Mungkin itulah cara terbaik menghormati para pahlawan: bukan hanya mengenang jasa mereka, tetapi melanjutkannya lewat tindakan nyata. Menolak korupsi, menjaga integritas, dan mendukung upaya pemberantasannya adalah bentuk pengabdian yang paling relevan bagi Indonesia hari ini.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan bukan hanya tentang mereka yang berjuang di masa lalu. Ia juga tentang kita, dan pilihan yang kita ambil untuk menentukan masa depan bangsa. Selama masih ada yang berani menolak korupsi, sekecil apa pun perannya, semangat kepahlawanan itu belum padam.