Pemotongan Anggaran Pendidikan: Korbankan Masa Depan demi Program Makan Gratis?

Sumber: pixabay.com

Belakangan ini, wacana pemotongan anggaran pendidikan untuk mendukung program makan gratis menuai pro dan kontra. Di satu sisi, program tersebut digadang-gadang sebagai upaya negara untuk mengatasi stunting dan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Tapi di sisi lain, banyak pihak mulai bertanya-tanya: mengapa harus pendidikan yang dikorbankan?

Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Ia bukan proyek jangka pendek yang hasilnya bisa dilihat dalam lima tahun pemerintahan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan arah negara. Ketika anggaran pendidikan dikurangi demi membiayai program populis, kita perlu bertanya lebih dalam: apakah negara sedang membangun masa depan, atau sekadar menjaga citra politik?

Anggaran Pendidikan: Bukan Sekadar Persentase

Tidak ada yang salah dengan program makan gratis. Dalam konteks sosial ekonomi Indonesia yang masih timpang, kebijakan ini bisa menjadi penyelamat bagi jutaan anak dari keluarga miskin. Anak yang lapar memang sulit belajar. Gizi yang buruk juga berpengaruh langsung pada perkembangan kognitif dan konsentrasi mereka di sekolah.

Namun masalahnya bukan pada tujuan, melainkan sumber dan prioritas. Jika untuk membiayai makan gratis pemerintah harus memotong anggaran pendidikan seperti dana BOS, peningkatan kualitas guru, atau pembangunan fasilitas belajar maka yang dikorbankan adalah akar dari solusi itu sendiri.

Bagaimana mungkin program gizi bisa berdampak jangka panjang jika sistem pendidikannya sendiri melemah? Anak mungkin kenyang hari ini, tapi apakah mereka akan punya kemampuan dan daya saing untuk hidup mandiri besok?. Konstitusi Indonesia dengan tegas mengamanatkan bahwa minimal 20 persen dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi bentuk komitmen negara terhadap masa depan warganya.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Selama bertahun-tahun, sebagian besar anggaran pendidikan terserap untuk biaya rutin gaji, tunjangan, dan administrasi bukan peningkatan kualitas belajar. Ketika sebagian dari anggaran itu kembali dipangkas, dampaknya akan dirasakan langsung oleh sekolah, terutama di daerah.

Guru honorer akan semakin sulit mendapatkan pelatihan dan kesejahteraan layak. Program literasi dan digitalisasi sekolah akan tersendat. Infrastruktur pendidikan di pelosok yang sudah lama menunggu perhatian akan kembali jadi prioritas “nanti”. Padahal, di tengah dunia yang semakin kompetitif, kita tidak sedang kekurangan program makan, tetapi kekurangan kemampuan membaca, berpikir kritis, dan berinovasi.

Dampak Langsung di Lapangan

Kebijakan pemotongan anggaran pendidikan demi program makan gratis mencerminkan dilema klasik politik populis: memilih kebijakan yang cepat terlihat manfaatnya, meski korbankan dampak jangka panjang. Program makan gratis mudah dijual di media. Ia menyentuh sisi emosional rakyat, karena siapa pun bisa sepakat bahwa memberi makan anak sekolah adalah tindakan baik. Tapi pendidikan, yang hasilnya baru terasa setelah 10–20 tahun, jarang jadi bahan kampanye menarik.

Kita lupa bahwa negara maju tidak lahir dari program populis, melainkan dari sistem pendidikan yang kuat dan konsisten. Jepang, Korea Selatan, Finlandia semuanya menaruh pendidikan di atas segalanya, bahkan ketika ekonomi mereka sempat hancur pascaperang. Mereka tahu, tidak ada makan gratis yang bisa menyelamatkan bangsa tanpa otak yang lapar belajar.

Pemotongan anggaran pendidikan, sekecil apa pun, akan menciptakan efek domino. Di sekolah-sekolah negeri, dana operasional sekolah bisa berkurang. Fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, atau pelatihan guru berpotensi tertunda. Di perguruan tinggi negeri, pemotongan anggaran bisa berimbas pada terbatasnya riset dan beasiswa mahasiswa.

Kondisi ini juga akan memperlebar jurang ketimpangan antara sekolah di kota dan di desa. Sekolah swasta unggulan dengan dana mandiri masih bisa bertahan, tapi sekolah kecil di pelosok akan makin tertinggal. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa memperburuk kesenjangan kualitas manusia Indonesia. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat ganda gizi dan pendidikan justru hanya mendapat setengahnya: perut kenyang, tapi masa depan kosong.

Apakah Tidak Ada Alternatif?

Tentu saja ada. Pemerintah bisa tetap menjalankan program makan gratis tanpa memangkas anggaran pendidikan. Caranya dengan memperbaiki efisiensi belanja negara dan memotong pos-pos anggaran yang kurang produktif seperti subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek infrastruktur yang tidak prioritas, atau biaya birokrasi yang berlebihan.

Selain itu, program makan gratis bisa dikelola secara kolaboratif. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat bisa dilibatkan. Banyak perusahaan besar yang punya dana CSR di bidang kesehatan dan pendidikan; ini bisa disinergikan. Dengan begitu, tanggung jawab negara tetap berjalan, tapi tanpa mengorbankan masa depan anak-anak di sekolah.

Beberapa negara sudah menjalankan program makan gratis tanpa harus mengorbankan pendidikan. Finlandia, misalnya, menyediakan makanan gratis di sekolah sejak tahun 1948. Tapi mereka tidak memotong anggaran pendidikan untuk itu; sebaliknya, mereka menjadikannya bagian dari sistem pendidikan holistik.

Artinya, program gizi tidak berdiri sendiri. Ia diintegrasikan dengan kurikulum, pendidikan gizi, dan penguatan kualitas guru. Hasilnya, anak-anak tidak hanya kenyang, tapi juga cerdas dan sehat secara mental. Kita bisa belajar dari sana bahwa memberi makan anak bukan sekadar memberi nasi, tapi juga memberi ilmu.

Membangun dengan Akal Sehat, Bukan Sekadar Simpati

Tidak ada yang salah dengan program makan gratis, tetapi akan sangat salah jika pendidikan menjadi korban. Karena pendidikan bukan pengeluaran ia adalah investasi. Jika negara benar-benar ingin memerangi kemiskinan dan memperbaiki gizi anak bangsa, maka jawabannya bukan sekadar memberi makan hari ini, tapi memastikan mereka mampu mencari makan sendiri di masa depan.

Memotong anggaran pendidikan demi program makan gratis ibarat menambal genting bocor dengan memecah tiang rumah. Mungkin rumah itu tampak utuh sebentar, tapi cepat atau lambat, ia akan runtuh dari dalam. Bangsa ini tidak butuh kebijakan yang sekadar mengenyangkan, tapi yang mencerdaskan. Karena masa depan tidak dibangun dari perut yang kenyang tetapi dari pikiran yang hidup.