SDGs di Atas Kertas: Ketika Kota Gagal Membaca Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Foto tunanetra berjalan di tactile paving. Sumber: foto pribadi

Di pinggir jalan, jalur kuning berpola khusus, atau tactile paving, seharusnya menjadi janji. Janji bahwa kota kita "melihat" semua warganya, termasuk mereka yang tidak dapat melihat. Namun, di banyak tempat di Indonesia, janji itu hanyalah ironi. Jalur kuning itu dipasang rapi di awal, hanya untuk berakhir tiba-tiba di tiang listrik, lubang, atau kendaraan parkir. Ini adalah potret Inklusi Kosmetik, di mana kita sibuk membangun citra kota "cerdas" tapi lupa untuk membuatnya peka terhadap hak dasar setiap orang.

Kegagalan fungsional tactile paving di Indonesia bukan sekadar masalah teknis, melainkanini adalah cerminan dari kegagalan sistem berpikir. Infrastruktur ini dipasang karena paksaan peraturan, bukan karena empati yang sudah menyatu dalam budaya perencanaan. Di banyak kota, kita sibuk memasang sensor digital dan aplikasi, sementara solusi fisik yang paling mendasar terabaikan. Ini berarti, pembangunan kita justru berisiko memperlebar kesenjangan sosial, alih-alih merangkulnya.

Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), ironi ini semakin menonjol. SDG 10 berbicara tentang mengurangi ketidaksetaraan, sementara SDG 11 menuntut kota yang aman, tangguh, dan inklusif. Bagaimana mungkin kita mengklaim mengejar tujuan-tujuan ini jika penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan masih terhalang untuk mengakses ruang publik tanpa rasa takut?

Kesenjangan ini terasa sangat jauh ketika kita melihat praktik di luar negeri. Di Jepang atau Singapura, desain kota melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap awal. Jalur tactile paving di sana terawat, dan sinyal lalu lintas mengeluarkan panduan suara (audio-taktil). Perbedaan mendasar ini bukan soal biaya; ini tentang budaya perencanaan yang menganggap aksesibilitas sebagai standar kualitas utama, bukan sekadar tambahan.

Lantas, bagaimana kita memperbaiki sistem berpikir ini? Solusinya mungkin tidak hanya terletak pada pengadaan anggaran atau pengetatan peraturan, tetapi pada membawa desain inklusif ke ruang akademik sebagai mata pelajaran global yang berbasis ilmu pengetahuan.

Penyandang tunanetra memahami ruang melalui indra pendengaran dan sentuhan. Desain kota yang baik harus dimulai dari pemahaman konsep yang dikenal sebagai Human-Centered Design. Jika kita ingin kota kita benar-benar cerdas, maka kecerdasan itu harus diajarkan, dan akarnya harus ilmiah.

Kolaborasi dengan budaya lain merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui regulasi di berbagai negara, dan strategi pemerataan fasilitas tersebut agar tersedia di semua fasilitas umum.

Selain dilakukannya kolaborasi antar negara, kita harus mulai berkolaborasi dengan bidang ilmu lain seperti psikologi, khususnya mengenai neuroergonomi. Neuroergonomi adalah studi tentang bagaimana otak dan sistem saraf manusia merespons lingkungan kerja atau lingkungan fisik.

Kolaborasi ini berarti calon perencana kota, arsitek, dan insinyur harus belajar bagaimana otak manusia (baik tunanetra maupun non tunanetra) memproses informasi spasial melalui isyarat non-visual (suara, tekstur, suhu). Dengan memasukkan neuroergonomi, para perencana dapat merancang tactile paving yang benar-benar optimal, bukan hanya formalitas, tetapi sebagai stimulasi kognitif yang berfungsi penuh.

Mahasiswa dan akademisi Indonesia harus terlibat dalam riset kolaboratif dengan negara-negara yang aksesibilitasnya sudah matang. Mereka perlu mempelajari cara pandang dari "kepatuhan formalitas" menjadi "kualitas inklusif." Ini adalah cara tercepat untuk mentransfer mindset yang didukung data ilmiah dan rasa kemanusiaan.

Kota yang benar-benar cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi seperti sistem Green Man+ di Singapura yang memberi waktu penyeberangan ekstra untuk mendukung martabat manusia yang telah dipahami secara neurokognitif.

Inklusivitas tidak bisa hanya menjadi tulisan di atas kertas, melainkan harus dirasakan di setiap langkah kaki. Jika kita gagal melibatkan perspektif global dan ilmu perilaku manusia dalam mendidik para perencana kota, kita akan terus mengulang kegagalan yang sama. Karena pada akhirnya, kota yang paling cerdas adalah yang paling mampu memahami, merangkul, dan belajar dari praktik terbaik dunia untuk melayani semua warganya

Referensi:

Land Transport Authority (LTA). (t.t.). Intelligent Transport Systems. Land Transport Authority Singapore. Diambil dari https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/driving_in_singapore/intelligent_transport_systems.html

Ministry of Transport Singapore. (t.t.). Inclusive Transport Infrastructure. Ministry of Transport Singapore. Diambil dari https://www.mot.gov.sg/what-we-do/motoring-road-network-and-infrastructure/inclusive-transport-infrastructure

United Nations. (t.t.a). Goal 10: Reduced inequality dan Goal 11: Sustainable cities and communities. Sustainable Development Goals. Diambil dari https://sdgs.un.org/goals/goal10