Dunia Tanpa Leviathan: Anarki Global 2026
Akademisi Bidang Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Parepare
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Afidatul Asmar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHampir 375 tahun lalu, Thomas Hobbes menulis bahwa hidup tanpa kekuasaan bersama akan "sepi, miskin, keji, brutal, dan singkat". Ia menulisnya di pengasingan, saat negerinya hancur oleh perang saudara. Pada Oktober 2026, kalimat itu terasa kembali menjadi laporan berita.
Perang di Ukraina sudah melewati hari ke-1.700. Belanja militer dunia mencetak rekor. PBB, lembaga yang dibangun agar perang besar tak terulang, justru sedang memangkas anggaran karena kekurangan uang. Pertanyaannya sederhana tetapi mendesak: apakah dunia hari ini memang sedang hidup dalam "kondisi alamiah" ala Hobbes?
Raja-raja dalam Sikap Gladiator
Dalam Leviathan (1651), Hobbes membayangkan manusia tanpa negara. Semua setara, dalam arti yang paling lemah pun bisa membunuh yang paling kuat. Tiga hal lalu memicu pertikaian: persaingan demi keuntungan, rasa curiga demi keamanan, dan gengsi demi kehormatan.
Hasilnya adalah "perang setiap orang melawan setiap orang". Bagi Hobbes, perang tak hanya berarti pertempuran. Perang adalah kesiagaan untuk bertempur selama tak ada jaminan sebaliknya, seperti cuaca buruk yang tak berarti hujan setiap saat.
Yang menarik, Hobbes sendiri memberi contoh nyata kondisi itu: hubungan antarnegara. Di Bab 13 ia menulis bahwa para raja dan penguasa berdaulat hidup dalam "sikap gladiator", senjata terhunus, benteng dan meriam di perbatasan, mata-mata di negeri tetangga. Di dalam negeri ada Leviathan, penguasa yang menjamin damai. Di antara negara, tidak ada Leviathan sama sekali.
Dari sinilah aliran "realisme" dalam studi hubungan internasional meminjam Hobbes. Dunia, menurut kacamata ini, pada dasarnya anarkis: tak ada polisi global, sehingga setiap negara harus menjaga dirinya sendiri.
2026: Tahun yang Membenarkan Hobbes?
Jika kita membuka berita tahun ini, ketiga sebab pertikaian versi Hobbes muncul hampir setiap hari.
Ukraina. Invasi Rusia sudah memasuki hari ke-1.700 lebih pada pekan ketiga Oktober 2026. Kantor HAM PBB mencatat 15.280 korban sipil (tewas dan luka) hanya dalam delapan bulan pertama 2026, naik 55% dibanding tahun sebelumnya (political.org). Pembicaraan damai terus diwacanakan, tetapi Kremlin berulang kali menolak negosiasi yang berarti (Kyiv Post/ISW).
Timur Tengah. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Gencatan senjata hasil mediasi Pakistan disepakati 8 April, tetapi pada 8 Juli Presiden Trump menyatakan gencatan itu berakhir setelah serangan balasan di sekitar Selat Hormuz. Sementara itu, perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 orang sejak Oktober 2023 (Anadolu).
Perlombaan senjata. SIPRI mencatat belanja militer dunia 2025 mencapai rekor sekitar US$2,89 triliun, naik untuk tahun ke-11 berturut-turut. Dari 149 negara yang dipantau, 106 menaikkan anggaran militernya (Databoks, Defense News).
Angka terakhir inilah yang paling "Hobbesian". Hobbes menyebutnya diffidence, rasa curiga yang membuat orang menyerang atau bersenjata lebih dulu demi aman. Ilmuwan politik modern menamainya dilema keamanan: satu negara menambah senjata untuk merasa aman, negara lain membalas, dan semua akhirnya merasa kurang aman.
Perjanjian Tanpa Pedang
Hobbes punya satu kalimat yang terasa sangat aktual: perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata. Hukum, piagam, dan janji tak berarti apa pun tanpa kekuatan yang mampu menegakkannya.
PBB adalah upaya terbesar umat manusia untuk menulis "perjanjian" antarbangsa. Namun PBB sejak awal sengaja tidak diberi pedang. Dewan Keamanannya bisa dilumpuhkan oleh hak veto lima negara besar, justru negara-negara yang paling sering terlibat konflik.
Tahun ini, PBB bahkan kekurangan uang untuk sekadar berjalan. Sekjen António Guterres memperingatkan PBB tengah berpacu menuju kebangkrutan jika negara anggota tak membayar iuran tepat waktu (UN Geneva). Majelis Umum akhirnya menyetujui anggaran 2026 sebesar US$3,45 miliar, turun 7% dari 2025, disertai penghapusan sekitar 2.900 jabatan (Babel/Bloomberg).
Penunggak terbesarnya adalah Amerika Serikat, yang belum membayar US$826 juta untuk 2025 dan hampir US$660 juta untuk tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, AS biasanya menanggung sekitar 22% anggaran rutin PBB (Babel/Bloomberg). Lembaga yang semestinya menjadi "penguasa bersama" itu ternyata bergantung pada kemurahan hati negara-negara yang hendak ia atur.
Tetapi Hobbes Tidak Sepenuhnya Benar
Meski begitu, membaca 2026 semata sebagai "perang semua melawan semua" adalah penyederhanaan. Ada setidaknya tiga alasan.
Pertama, Hobbes sendiri mengakui anarki antarnegara tidak sesengsara anarki antarindividu. Negara masih menjaga rakyatnya bekerja, berdagang, dan hidup, sehingga kesengsaraan total tidak otomatis terjadi. Hari ini, perdagangan dunia tetap berjalan, dan sebagian besar negara di dunia tidak sedang berperang dengan siapa pun.
Kedua, kerja sama tetap mungkin tanpa Leviathan global. Gencatan senjata Iran pada April 2026 lahir dari mediasi Pakistan, bukan dari paksaan satu penguasa dunia. Di kawasan kita, ASEAN sejak 1967 berhasil mencegah perang besar antaranggotanya, meski ketegangan di perbatasan Kamboja–Thailand menunjukkan perdamaian itu tetap perlu dirawat (Observatorio Global UDLAP).
Ketiga, obat yang ditawarkan Hobbes justru menakutkan bila diterapkan pada skala dunia. Satu penguasa absolut untuk seluruh bumi berarti tak ada tempat berlindung dari tirani. Karena itu, kebanyakan pemikir sesudah Hobbes, dari Locke hingga Kant, memilih jalan lain: aturan bersama, lembaga yang saling mengawasi, dan federasi negara-negara bebas.
Indonesia di Dunia Tanpa Leviathan
Bagi Indonesia, pertanyaan ini bukan sekadar teori. Sebagai negara menengah, kita tak punya kekuatan untuk menjadi Leviathan, tetapi juga tak bisa bersikap seolah dunia tertib dengan sendirinya.
Pada 22 Januari 2026 di Davos, Presiden Prabowo menandatangani piagam Board of Peace, mekanisme pimpinan AS untuk transisi pascakonflik di Gaza, bersama 19 negara lain (Investortrust). Pemerintah menyebutnya peluang nyata bagi perdamaian dan bagian dari peran aktif Indonesia menjaga ketertiban dunia (Setkab).
Namun keputusan ini juga menuai kritik. Human Rights Watch mencatat piagam dewan itu tidak menyebut hak asasi manusia maupun akuntabilitas, dan badan pelaksananya untuk Gaza tidak memiliki perwakilan Palestina (HRW). Prabowo sendiri kemudian menegaskan keanggotaan Indonesia tidak tanpa syarat. Indonesia tidak membayar iuran US$1 miliar untuk kursi permanen, dan kelanjutannya bergantung pada persetujuan Palestina serta manfaat nyata bagi mereka (Asia News Network).
Di sinilah pelajaran Hobbes menjadi tajam. Di dunia yang anarkis, godaan terbesar negara menengah adalah berlindung di balik kekuatan satu negara besar. Tetapi Leviathan yang dipinjam bukanlah Leviathan milik kita. Ia melayani kepentingan pemiliknya. Politik luar negeri bebas aktif justru menuntut Indonesia ikut membangun "pedang bersama" yang lebih adil: PBB yang diperkuat, ASEAN yang solid, dan aturan internasional yang berlaku sama bagi negara besar maupun kecil.
Diagnosis yang Tepat, Resep yang Perlu Diganti
Jadi, apakah Hobbes masih layak dibaca pada 2026? Jawabannya ya, setidaknya sebagai diagnosis. Rasa takut, kecurigaan, dan gengsi masih menggerakkan politik dunia. Rekor belanja militer dan PBB yang nyaris bangkrut adalah gejala yang akan ia kenali seketika.
Namun resepnya, satu kekuasaan mutlak yang memegang pedang, tak cocok untuk dunia. Yang kita butuhkan bukan Leviathan baru, melainkan sesuatu yang tak terbayangkan oleh Hobbes: tatanan yang kuat karena disepakati, bukan karena ditakuti.
Hobbes menulis untuk negeri yang hancur oleh perangnya sendiri. Kita membacanya di dunia yang belum hancur, dan justru karena itu masih punya waktu untuk memilih jalan yang berbeda.