Konten dari Pengguna

Indonesia di Indo-Pasifik, Seberapa Besar Daya Tawarnya?

Ahmad Bahrul Anshori

Ahmad Bahrul Anshori

Direktur Eksekutif Karta Institute

·waktu baca 6 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Ahmad Bahrul Anshori tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, 15 November 2026 (Sumber: BPMI Setpres)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, 15 November 2026 (Sumber: BPMI Setpres)

Sejak huru-hara politik yang terjadi di dalam negeri selama bulan November 2026, kita lupa bahwa sebenarnya banyak agenda global yang melibatkan Indonesia di bulan November hingga akhir Desember. Kita tidak menyadari bahwa kita “disniper” dari banyak sisi terutama di Kawasan Indo-Pasifik. Tiga hari setelah Wakil Presiden Gibran mengundurkan diri, pada 15-17 November 2026, Presiden Prabowo menghadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Dari Manila, Presiden Prabowo bertolak ke Shenzen, Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC selama 18-19 November 2026.

Selanjutnya, kalau tidak ada halangan, pada 14-15 Desember 2026 nanti, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menghadiri KTT G-20 di Miami, Amerika Serikat. Aktifnya Indonesia di banyak forum multilateral tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, sebenarnya seberapa besar daya tawar Indonesia di mata pemimpin-pemimpin dunia? Bagaimana dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia?

Sebenarnya, di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Kawasan, Indonesia memiliki pengaruh untuk mengajak negara-negara tetangga menentukan agenda bersama, karena posisinya sangat strategis dari sisi geografis maupun geopolitik. Perundingan terkait Laut Tiongkok Selatan (LTS) bisa menjadi pintu masuknya, bagaimana Indonesia mampu mengubah agenda LTS menjadi aturan yang dapat dijalankan bersama. Pintu masuk berikutnya bisa melalui perdagangan. Indonesia punya pasar besar dan cadangan mineral kritis yang dibutuhkan dunia, tetapi ruang geraknya bergantung pada seberapa banyak pilihan mitra, pasar, dan teknologi yang benar-benar bisa digunakan.

Daya Tawar di Laut

Indonesia punya pengalaman, Deklarasi Djuanda 1957 memberi contoh bagaimana letak geografis bisa menjadi sumber pengaruh. Saat itu, Indonesia menyatakan bahwa perairan di antara pulau-pulaunya merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah. Melalui diplomasi, Indonesia menggalang dukungan hingga prinsip negara kepulauan diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Pengalaman itu menunjukkan bahwa posisi geografis memberi Indonesia pengaruh ketika kepentingannya dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang diterima negara lain.

Prinsip yang sama berlaku di Selat Malaka. Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan sekitar 19,4 juta barel minyak mentah dan produk olahannya melewati selat itu setiap hari pada triwulan ketiga 2026. Dengan hak lintas transit yang diatur UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat perannya bersama Malaysia dan Singapura melalui kerja sama keselamatan pelayaran dan penanganan tumpahan minyak. Peran itu juga memberi dasar untuk merundingkan pembagian biaya dengan negara-negara pengguna jalur tersebut.

Di LTS, kerja sama teknis bisa membantu menjaga komunikasi ketika perundingan politik tersendat. Dalam kajiannya tentang keamanan Asia Tenggara, Amitav Acharya (2001) menjelaskan bagaimana kebiasaan berkonsultasi membuat negara-negara di kawasan tetap bisa bekerja sama meski kepentingannya berbeda. Dengan berpijak pada Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) yang disepakati pada 2019, Indonesia dapat melanjutkan pembahasan seperti pertemuan di Jakarta pada September 2026, yang membahas perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan potensi konflik.

Menjelang kepemimpinan Singapura di ASEAN pada 2027, Indonesia dapat menggalang dukungan untuk menyepakati prosedur pelaporan insiden, tenggat tanggapan, dan peninjauan berkala atas pelaksanaan kode tata perilaku. Kesepakatan itu perlu berpijak pada UNCLOS, termasuk ketentuan tentang hak berdaulat atas sumber daya di zona ekonomi eksklusif. Bagi nelayan Natuna, hasil perundingan akan terasa ketika laporan gangguan ditindaklanjuti dan mereka bisa melaut dengan lebih aman.

Daya Tawar Mineral Kritis

Jika di laut daya tawar Indonesia bertumpu pada kemampuan membangun kesepakatan, dalam perdagangan, daya tawar juga bergantung pada tersedianya pilihan. Menurut BPS, pada Januari-September 2026, Tiongkok memasok 42,77 persen impor nonmigas Indonesia dan menyerap 25,52 persen ekspor nonmigasnya. Amerika Serikat berada di urutan kedua sebagai pasar ekspor nonmigas, dengan pangsa 11,96 persen. Ketika pasokan terganggu atau tarif naik, pelaku usaha yang sulit mencari pemasok atau pembeli pengganti akan menghadapi biaya lebih besar.

Henry Farrell dan Abraham Newman (2023) menjelaskan bahwa pihak yang menguasai bagian penting dari jaringan ekonomi dapat menggunakan ketergantungan itu sebagai alat tekan. Industri nikel memperlihatkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), pada 2025 Indonesia menyumbang hampir dua pertiga produksi tambang nikel dunia dan sedikit kurang dari separuh produksi nikel olahan. Modal dan teknologi Tiongkok turut menopang pertumbuhan itu. Pangsa produksi yang besar memberi Indonesia pengaruh, tetapi pengaruh tersebut dibatasi oleh pilihan pembiayaan, teknologi, dan pembeli yang tersedia.

Di satu sisi, upaya memperluas pilihan juga membawa konsekuensi. Perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, yang ditandatangani pada 19 Februari 2026, memuat komitmen Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat, termasuk mineral kritis, dalam Pasal 6.1 Lampiran III. Karena menyangkut hilirisasi, pemerintah perlu menjelaskan produk apa saja yang tercakup, apa dampaknya bagi pengolahan di dalam negeri, dan manfaat apa yang bisa diperoleh eksportir Indonesia.

Uni Eropa menawarkan jalur lain. Pada 18 November 2026, Dewan Uni Eropa menyetujui penandatanganan dan penerapan sementara perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dan perjanjian perlindungan investasi dengan Indonesia. Penerapan sementara masih menunggu penyelesaian prosedur yang diperlukan. Manfaat akses pasar ini akan bergantung pada kemampuan perusahaan Indonesia memenuhi persyaratan Eropa dan memperoleh pembiayaan untuk menyesuaikan proses produksi. Tanpa dukungan itu, peluang baru lebih mudah diraih perusahaan besar yang sudah siap mengekspor.

Persoalannya kemudian adalah siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biayanya. Dalam pandangan Robert W. Cox (1987), cara produksi ikut menentukan kelompok mana yang punya pengaruh untuk membentuk aturan. Di industri nikel, kenaikan ekspor bisa membawa manfaat bagi perusahaan pengolah, sementara pekerja dan warga sekitar tambang menghadapi risiko keselamatan kerja dan pencemaran. Oleh karena itu, alih teknologi, keselamatan kerja, dan pemulihan lingkungan perlu masuk sejak awal perundingan, dengan melibatkan pekerja dan warga yang terdampak.

Ruang tawar dari nikel juga bisa menyempit seiring perubahan teknologi. IEA mencatat pergeseran ke baterai litium besi fosfat (LFP), yang tidak menggunakan nikel. Nikel masih dibutuhkan untuk baja tahan karat dan beberapa jenis baterai, tetapi perubahan pilihan produsen kendaraan bisa memengaruhi permintaan. Selagi punya posisi kuat sebagai pemasok, Indonesia dapat menggunakan investasi baru untuk membangun kemampuan rekayasa dan pengolahan di dalam negeri yang tetap berguna ketika pasar berubah.

Daya Tawar Politik Bebas Aktif

Apakah Indonesia hanya memiliki daya tawar di jalur laut dan mineral kritis saja? Dalam diplomasi luar negeri, Indonesia konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif terlihat dalam tindakan ketika Indonesia punya pilihan mitra dan pasar sehingga bisa menolak tawaran yang merugikan. Prinsip yang sama berlaku ketika Indonesia mampu mengajak negara tetangga menjalankan aturan yang mereka perlukan bersama. Keduanya, baik daya tawar di laut maupun mineral kritis menuntut kemampuan di dalam negeri, dari layanan keselamatan pelayaran hingga keterampilan tenaga kerja dan pengawasan lingkungan.

Dua ukuran dapat membantu publik menilai hasilnya. Di laut, Indonesia dan negara-negara tetangga bisa mencatat seberapa cepat laporan insiden ditanggapi dan berapa banyak pengaduan yang diselesaikan, bahkan ketika perundingan masih berlangsung. Di sektor mineral, pemerintah dapat membuka data tentang pelatihan tenaga teknis, pembelian dari pemasok lokal, perluasan pasar, dan kepatuhan lingkungan perusahaan penerima insentif. Dengan begitu, masyarakat dan DPR dapat menilai apakah manfaat yang diperoleh sepadan dengan komitmen yang diberikan pemerintah.

Seberapa besar daya tawar Indonesia di Indo-Pasifik akan terlihat dari hasilnya. Apakah aturan di laut membuat nelayan lebih aman? Apakah pasar dan investasi baru memberi Indonesia lebih banyak kendali atas arah industrinya? Jawaban atas dua pertanyaan itu akan menunjukkan sejauh mana daya tawar Indonesia di tengah negara-negara adidaya lainnya.