Jangan Asal Share, Ini Bahayanya Bencana Digital Saat Anak Krakatau Erupsi

communication student of Pamulang University
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Ahmad Saidil Akbar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap kali Gunung Anak Krakatau memuntahkan abu vulkanik, warga di pesisir Banten dan Lampung tidak hanya berhadapan dengan pekatnya debu yang menutupi rumah mereka. Ada ancaman lain yang menyebar jauh lebih cepat daripada abu yang tertiup angin: kepanikan massal akibat informasi bohong atau hoaks.
Di era media sosial, setiap erupsi gunung berapi selalu diikuti oleh fenomena "bencana digital". Hanya dalam hitungan menit setelah hujan abu turun, grup-grup WhatsApp keluarga hingga linimasa TikTok kerap dibanjiri video lawas yang diklaim sebagai kejadian hari ini dan kemudian menyebar sebagai hoaks.
Bagi pemerintah, kondisi ini menciptakan beban ganda yang menguras energi. Di satu sisi, instansi terkait harus fokus pada mitigasi fisik dan keselamatan warga. Di sisi lain, mereka harus memadamkan api kepanikan di dunia maya.
Kecepatan Jempol Warganet vs Rilis Resmi
Akar masalah dari suburnya hoaks saat erupsi adalah adanya kekosongan informasi (information vacuum) di menit-menit awal kejadian.
Ketika hujan abu mulai turun, warga yang panik butuh kepastian detik itu juga. Sayangnya, memverifikasi data saintifik membutuhkan waktu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus memastikan keakuratan data seismograf dan arah angin sebelum mengeluarkan rilis resmi.
Jeda waktu antara kejadian alam dan rilis resmi inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu demi mendulang klik atau pengikut (followers). Warganet yang sedang dilanda ketakutan dan trauma masa lalu sering kali langsung menekan tombol share tanpa memeriksa kebenaran informasi tersebut.
Klarifikasi Abu Vulkanik yang Kerap Terlambat
Sering kali, upaya klarifikasi dari pemerintah terasa seperti pemadam kebakaran yang datang terlambat. Ketika stempel "HOAKS" dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau BNPB diterbitkan, video palsu tersebut mungkin sudah ditonton jutaan kali dan kepanikan sudah telanjur terjadi di lapangan. Ada warga yang sudah berlarian mengungsi meninggalkan rumah mereka hanya karena pesan berantai yang tidak jelas ujung pangkalnya.
Pola komunikasi yang kaku memperburuk situasi. Bantahan yang dikeluarkan pemerintah kadang terlalu formal dan hanya diunggah di situs resmi atau akun media sosial lembaga, sehingga gagal menjangkau masyarakat akar rumput yang lebih banyak beraktivitas di grup percakapan tertutup.
Membangun Literasi, Mempercepat Reaksi
Menghadapi era krisis informasi ini, pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dan adaptif. Kecepatan merespons rumor di menit-menit awal sama pentingnya dengan membagikan masker kepada warga terdampak abu vulkanik.
Peringatan dini yang dibahasakan dengan sederhana dan disebarkan secara masif melalui berbagai saluran digital sangat krusial. Lebih dari sekadar mitigasi alam, penanganan Anak Krakatau hari ini juga menuntut mitigasi digital. Tanpa komunikasi yang cepat dan jernih, kepanikan masyarakat akan selalu menjadi letusan kedua yang dampaknya tidak kalah merusak dari abu vulkanik itu sendiri.
